Waka DPRD DKI Minta Pengawasan Khusus di Manggarai Usai Tawuran Berulang

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai NasDem, Wibi Andrino, memberikan respons terhadap insiden tawuran yang kerap terjadi di kawasan underpass Manggarai, Jakarta. Ia menegaskan perlunya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan aparat kepolisian mengambil langkah tegas dengan menjadikan Manggarai sebagai zona pengawasan khusus.

Menurut Wibi, penanganan masalah tawuran di kawasan ini harus dilakukan secara tegas dan menyeluruh. Ia menekankan pentingnya kehadiran patroli yang bersifat permanen di lokasi-lokasi rawan. Selain itu, pemasangan kamera pengawas (CCTV) yang beroperasi selama 24 jam tanpa henti menjadi syarat mutlak agar aktivitas di sekitar underpass dapat terpantau secara real-time.

“Tidak cukup hanya dengan kehadiran aparat, tetapi harus dibarengi dengan sistem pengawasan modern dan penegakan hukum yang tegas tanpa kompromi,” ujar Wibi saat dihubungi pada Minggu (4/1/2026). Ia yakin bahwa dengan pendekatan komprehensif ini, insiden tawuran di kawasan tersebut dapat dicegah secara efektif.

Sebelumnya, insiden tawuran antarwarga di underpass Manggarai kembali mencuat di awal tahun 2026. Pada Kamis (1/1), sekitar 20 orang dari Gang Tuyul RW 04 terlibat bentrok dengan warga RW 12 Kelurahan Manggarai. Bentrokan terjadi saat waktu magrib, dipicu oleh suara ledakan petasan yang terdengar di sekitar flyover dekat Stasiun Manggarai.

Kapolsek Tebet, Kompol Iwan Gunawan, menjelaskan bahwa suara ledakan pertama kali terdengar pada pukul 18.10 WIB. Tidak lama berselang, dua kelompok warga tersebut saling serang dengan melemparkan batu dan petasan ke arah lawan. Kejadian ini sempat membuat suasana di sekitar lokasi menjadi tegang.

Keributan kembali terulang sehari kemudian, Jumat (2/1), sekitar pukul 15.00 WIB. Tawuran kembali dipicu oleh suara petasan yang berasal dari Jalan Dr Saharjo atau kawasan terowongan Kelurahan Manggarai. Saling lempar batu dan petasan kembali terjadi antara warga RW 04 dan RW 12.

Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicolas Ary Lilipaly, memastikan situasi telah kondusif setelah aparat keamanan segera diterjunkan ke lokasi kejadian. “Keadaan sudah aman, dan petugas kepolisian telah mengamankan area,” tegasnya. Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodih, menambahkan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan situasi di lapangan untuk mencegah potensi bentrokan susulan.

Studi kasus di kawasan Manggarai menunjukkan bahwa tawuran antarwarga bukanlah masalah yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari dinamika sosial yang kompleks. Faktor-faktor seperti ketegangan sejarah antarkelompok, minimnya ruang publik yang aman, serta kurangnya pengawasan intensif turut berkontribusi terhadap terjadinya bentrokan. Infografis data kepolisian menunjukkan tren peningkatan insiden tawuran di kawasan tersebut selama tiga tahun terakhir, dengan puncaknya terjadi pada awal tahun 2026.

Untuk mengatasi persoalan ini, pendekatan multidimensi diperlukan. Selain langkah keamanan, perlu pula dilakukan pembinaan sosial melalui program pemberdayaan masyarakat, fasilitasi dialog antarwarga, serta penataan ulang ruang publik agar lebih inklusif dan aman. Data riset terbaru dari Pusat Studi Kebijakan Publik Universitas Indonesia (2025) menunjukkan bahwa wilayah dengan sistem pengawasan terpadu dan partisipasi masyarakat aktif mengalami penurunan insiden kekerasan hingga 60%.

Perlu adanya sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, tokoh masyarakat, dan warga setempat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Keberhasilan penanganan tawuran di Manggarai dapat menjadi model bagi kawasan-kawasan lain di Jakarta yang menghadapi permasalahan serupa. Dengan komitmen bersama dan strategi yang terencana, perdamaian dan ketertiban sosial bukanlah hal yang mustahil dicapai.

Baca juga Berita lainnya di News Page