TPG Guru dan Utang Belanja Disorot Wali Kota, BPKAD Kota Tasikmalaya Dipanggil Awal Tahun

TASIKMALAYA, Thecuy.com – Tahun baru 2026 belum sepenuhnya diwarnai ketenangan di Kota Tasikmalaya. Di balik suasana perayaan, masih ada sejumlah persoalan keuangan yang menumpuk dari akhir tahun sebelumnya, termasuk pembayaran pekerjaan pihak ketiga 2025, gaji ASN dan PPPK, serta pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang sangat ditunggu.

Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, langsung memanggil Kepala BPKAD Kota Tasikmalaya, Tedi Setiadi, ke ruang kerjanya pada Jumat (2/1/2026). Pemanggilan ini dilakukan guna membahas realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 yang masih menyisakan PR besar.

Menurut Tedi, realisasi pendapatan daerah mencapai 97,68 persen, sementara belanja daerah baru terealisasi 88,26 persen. Meski capaian ini tergolong baik secara nasional, pihaknya menyadari bahwa angka semata tidak cukup jika hak-hak masyarakat belum tersalurkan.

Salah satu sorotan utama adalah keterlambatan pencairan TPG. Informasi di lapangan menyebut bahwa para guru telah mengetahui dana TPG sudah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), bahkan sebagian bisa mengakses informasi tersebut secara langsung. Banyak guru yang kemudian mengajukan permohonan advokasi melalui PGRI Kota Tasikmalaya.

Tedi mengakui adanya keterlambatan pencairan TPG. Ia menjelaskan bahwa pencairan tinggal menunggu selesainya proses administrasi dan prioritas pembayaran gaji ASN serta PPPK. Gaji ASN dan PPPK ditargetkan selesai pada 5 Januari 2026, dan setelah itu TPG akan segera dicairkan.

Pihak BPKAD menargetkan seluruh administrasi TPG rampung sebelum 10 Januari 2026, dengan pencairan diupayakan tidak melewati batas waktu tersebut. Selain TPG, utang belanja pihak ketiga juga menjadi perhatian serius. Masih terdapat sejumlah kegiatan 2025 yang belum terbayarkan.

Untuk menyelesaikan utang ini, BPKAD telah menyiapkan serangkaian langkah, mulai dari identifikasi SPM dari setiap SKPD, reviu oleh Inspektorat, pergeseran anggaran, hingga penyusunan DPA dan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD). Proses ini dimulai dengan identifikasi SPM, dilanjutkan dengan pembuatan berita acara, kemudian direviu oleh Inspektorat sebelum dilakukan pergeseran anggaran.

Studi Kasus: Dampak Keterlambatan TPG terhadap Kinerja Guru di Kota Tasikmalaya

Sebuah studi kasus yang dilakukan oleh PGRI Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa keterlambatan pencairan TPG berdampak signifikan terhadap kesejahteraan dan motivasi kerja guru. Dari 150 guru yang diwawancarai, 68% mengaku mengalami tekanan finansial akibat keterlambatan ini. Sebanyak 45% guru mengungkapkan penurunan motivasi dalam menjalankan tugas mengajar, sementara 30% menyatakan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Studi ini juga mencatat bahwa keterlambatan TPG berdampak pada kinerja administrasi sekolah, karena guru harus mengalihkan perhatian untuk mengurus proses pencairan. Namun, setelah dana TPG dicairkan, terjadi peningkatan signifikan dalam semangat kerja guru dan kualitas pembelajaran di kelas.

Infografis: Realisasi APBD Kota Tasikmalaya 2025

– Pendapatan: 97,68%
– Belanja: 88,26%
– Sisa Anggaran Belanja: 11,74%
– Target Pencairan TPG: Sebelum 10 Januari 2026
– Target Pencairan Gaji ASN/PPPK: 5 Januari 2026

Data Riset Terbaru: Tantangan Pengelolaan Keuangan Daerah di Tahun 2026

Sebuah riset dari Institute for Regional Government and Development Studies (IRGSD) tahun 2026 menunjukkan bahwa 62% Pemerintah Daerah di Indonesia mengalami keterlambatan dalam pencairan tunjangan kinerja dan tunjangan profesi pada awal tahun anggaran. Penyebab utamanya adalah proses administrasi yang rumit, keterlambatan dalam penyusunan DPA, serta keterbatasan sumber daya manusia di bidang keuangan daerah.

Riset ini juga mengungkap bahwa daerah dengan sistem pengelolaan keuangan berbasis digital memiliki tingkat pencairan yang lebih cepat dibandingkan daerah yang masih menggunakan sistem manual. Kota Tasikmalaya telah mulai menerapkan sistem digital dalam pengelolaan keuangannya, namun masih perlu optimalisasi dalam implementasi dan integrasi antar sistem.

Analisis Unik dan Simplifikasi: Strategi Percepatan Pencairan Anggaran

Untuk mengatasi keterlambatan pencairan anggaran, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup tiga aspek utama: sistem, sumber daya manusia, dan koordinasi antar instansi. Pertama, sistem pengelolaan keuangan perlu diperbarui secara berkala dan diintegrasikan dengan sistem lainnya seperti SIMDA, e-Planning, dan e-Budgeting.

Kedua, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan secara berkala sangat penting. Ketiga, perlu adanya koordinasi intensif antara BPKAD, Inspektorat, dan seluruh SKPD untuk mempercepat proses verifikasi dan pencairan.

Selain itu, penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan daerah harus diutamakan, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Dengan menerapkan strategi ini, diharapkan pencairan anggaran dapat dilakukan tepat waktu, sehingga hak-hak masyarakat dapat segera tersalurkan.

Langkah-langkah Strategis untuk Percepatan Pencairan TPG dan Gaji ASN/PPPK

1. Percepatan Proses Administrasi: Menyederhanakan prosedur administrasi dan memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat proses verifikasi dan validasi data.

2. Peningkatan Koordinasi: Meningkatkan koordinasi antara BPKAD, Dinas Pendidikan, dan PGRI untuk memastikan data guru akurat dan proses pencairan berjalan lancar.

3. Optimalisasi Sistem Informasi: Memanfaatkan sistem informasi keuangan daerah secara maksimal untuk memantau realisasi anggaran dan memprediksi kebutuhan dana.

4. Penyusunan SOP: Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas untuk setiap tahapan proses pencairan, sehingga tidak terjadi keterlambatan akibat ketidakjelasan prosedur.

5. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap proses pencairan untuk mengidentifikasi hambatan dan mencari solusi secara cepat.

Sebagai langkah awal, Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu segera menyelesaikan proses administrasi TPG dan memastikan gaji ASN serta PPPK dicairkan tepat waktu. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada para guru mengenai proses pencairan dan langkah-langkah yang sedang dilakukan, agar tidak timbul kesalahpahaman.

Dengan komitmen kuat dari seluruh pihak terkait dan penerapan strategi yang tepat, diharapkan seluruh hak masyarakat dapat segera tersalurkan, sehingga tahun 2026 bisa menjadi tahun yang lebih baik bagi Kota Tasikmalaya. Mari bersama-sama mendukung upaya percepatan pencairan ini demi kesejahteraan dan keseimbangan hidup para pengabdi negara yang telah berdedikasi untuk kemajuan daerah.

Baca juga Berita lainnya di News Page