Seniman Sentil Wali Kota Tasikmalaya: Tidak Butuh Pemimpin Alergi Seni, Tapi Manusia Paripurna

TASIKMALAYA, Thecuy.com — Kritik pedas terhadap pemerintahan di Kota Tasikmalaya kembali mencuat dari ranah seni dan budaya.

Sang seniman asal Tasikmalaya, Ashmansyah Timutiah atau akrab disapa Acong, mengeluarkan sindiran tajam kepada Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan.

Serangan kali ini bukan soal atribut seremonial seperti spanduk, tempat duduk kehormatan, atau kehadiran di acara resmi, melainkan persoalan yang jauh lebih mendasar: apakah seorang pemimpin masih mempertahankan kemanusiaannya secara utuh.

TPG Guru dan Utang Belanja Jadi Sorotan Awal Tahun, BPKAD Kota Tasikmalaya Dipanggil Wali KotaSedekah Jumat Al-Mumtaz, Ribuan Nasi Box Disalurkan untuk Warga Kota Tasikmalaya

Pernyataan pedas tersebut muncul dalam konteks gelaran tahunan Syukur Waktu yang digelar oleh Komunitas Cermin Tasikmalaya sepanjang Desember 2025.

Bagi Acong, seni bukan sekadar hiburan akhir minggu, melainkan cerminan kepekaan sosial sebuah pemerintahan.

Dan ketika seni diperlakukan seolah tak penting, di situlah karakter kepemimpinan terbaca secara transparan.

Dengan gaya satire yang pahit, Acong mempertanyakan kedekatan Wali Kota dengan dunia seni.

“Ari Viman Alfarizi teh teu ngarti kana seni atawa teu resep seni sugan, henteu ari ijid kana seni mah?” ujarnya, Sabtu (3/1/2026).

(“Apakah tidak paham seni, tidak suka seni, atau jangan-jangan malah alergi terhadap seni?”)

Meski begitu, Acong segera mengklarifikasi bahwa urusan suka atau tidak suka seni pada dasarnya bersifat pribadi.

Polres Tasikmalaya Kota Konsolidasi Internal: Puluhan Personel Naik Pangkat, Jabatan Kunci BergantiPagi Hari Awal Tahun Tanpa di Meja Dinas, ASN Kota Tasikmalaya Diajak Lari

Selera, kata dia, adalah hak setiap individu—selama yang bersangkutan masih warga biasa.

Namun, Viman Alfarizi bukanlah warga biasa.

“Kalau tidak suka seni, itu urusan pribadi. Tapi dia adalah Wali Kota Tasikmalaya. Pejabat publik nomor satu. Ukurannya bukan lagi soal selera, melainkan tanggung jawab,” tegasnya.

Acong menekankan bahwa jabatan publik bukanlah ruang privat untuk memelihara preferensi pribadi.

Ketika seseorang duduk di kursi kekuasaan, ia tak lagi bebas memilih mana ruang yang akan dihadiri dan mana yang akan dihindari.

“Pejabat publik itu terikat pada publik. Ini bukan soal hobi. Ini bukan memilih ikut futsal atau nonton konser. Ini soal kehadiran di ruang sosial,” jelasnya.

Dari titik ini, Acong mengungkap satu pemahaman besar yang jarang diungkap secara terbuka: seorang pemimpin mestinya adalah manusia paripurna. Bukan makhluk parsial yang ditutupi pencitraan.

“Wali Kota itu harus siap menjadi manusia paripurna. Jabatan publik seharusnya lahir dari kualitas kemanusiaan yang utuh, bukan sekadar hasil dari kontestasi politik,” tandasnya.

Studi Kasus: Seni dan Kontras Kepemimpinan di Kota Lain

Di Bandung, Ridwan Kamil dikenal aktif dalam ruang seni sebelum menjadi Wali Kota. Kehadirannya di festival mural, pameran seni, dan acara musik jalanan kerap dianggap sebagai strategi membangun kedekatan emosional dengan warga. Namun, pendekatan ini juga menuai kritik karena dianggap terlalu bersifat representatif, bukan partisipatif.

Di Yogyakarta, keberadaan seniman dalam ruang kebijakan justru menjadi bagian dari tradisi. Festival seni tahunan seperti Jogja Biennale menjadi ajang dialog antara seniman, akademisi, dan pemangku kebijakan. Pemerintah kota kerap hadir bukan sebagai penonton, tetapi sebagai mitra.

Studi dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 2024 menunjukkan bahwa kota dengan tingkat partisipasi seniman dalam kebijakan publik yang tinggi cenderung memiliki indeks kebahagiaan warga yang lebih baik. Keterlibatan seni dalam ruang publik terbukti meningkatkan rasa memiliki (sense of belonging) warga terhadap kotanya.

Infografis: Dampak Seni Terhadap Kehidupan Publik

• Keberadaan seni di ruang publik meningkatkan kebahagiaan warga sebesar 23% (Studi UPI, 2024)
• Kota dengan festival seni tahunan memiliki tingkat partisipasi warga dalam kegiatan sosial 35% lebih tinggi
• Keberadaan seniman dalam forum kota meningkatkan kreativitas kebijakan publik sebesar 40%

Menjadi pemimpin bukan sekadar mengelola anggaran atau membangun infrastruktur. Ia adalah soal kehadiran, empati, dan kemanusiaan. Ketika seni diabaikan, bukan hanya budaya yang mati, tapi juga ruh kemanusiaan dalam kepemimpinan. Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah pemimpin suka seni, melainkan apakah ia masih mampu merasakan denyut kehidupan warganya secara utuh. Kehadiran di ruang seni adalah ujian kemanusiaan yang tak bisa diwakilkan.

Baca juga Berita lainnya di News Page