PKS Masih Belum Putuskan Sikap Soal Pilkada Dipilih DPRD: UUD 1945 Tak Melarang

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menyatakan pihaknya masih dalam tahap menimbang-nimbang terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ia menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak melarang metode pemilihan kepala daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Secara yuridis dan hukum, pemilihan kepala daerah secara langsung maupun tidak langsung oleh DPRD sama-sama konstitusional dan dibolehkan oleh UUD 1945, keduanya juga sama-sama demokratis,” ujar Kholid dalam wawancara via telepon pada Jumat, 2 Januari 2026.

Kholid menekankan perlunya kajian mendalam dan komprehensif terhadap wacana tersebut. Ia menilai penting untuk melihat mana dari kedua metode pemilihan yang lebih memberikan manfaat besar bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan.

“Perlu dikaji dan dievaluasi secara menyeluruh dan mendalam, mana yang paling maslahat (mendatangkan kebaikan) lebih besar bagi masa depan demokrasi dan penyelenggaraan kehidupan bernegara dan berbangsa,” ujarnya.

Ia juga menyatakan bahwa PKS akan membuka diri terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk akademisi, organisasi masyarakat, lembaga non-pemerintah, tokoh-tokoh bangsa, pimpinan partai politik, serta masyarakat luas.

“Kami masih ingin mendengar banyak masukan dari publik. Baik dari kampus, ormas, NGO, tokoh-tokoh bangsa, pimpinan partai politik, dan tentunya pandangan masyarakat secara umum,” tambahnya.

Kholid kembali menegaskan bahwa UUD 1945 secara tegas mengatur bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden harus dilakukan secara langsung oleh masyarakat melalui sistem one man one vote.

“Yang tidak boleh adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. UUD 1945 amanatnya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden wajib dilakukan secara langsung oleh masyarakat, one man one vote,” tegasnya.

Data Riset Terbaru:
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Desember 2025, sebanyak 68 persen responden menyatakan lebih setuju pilkada dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Sementara itu, 32 persen responden mendukung pilkada dipilih oleh DPRD. Survei ini melibatkan 1.200 responden dari seluruh provinsi di Indonesia dengan margin of error sebesar 2,9 persen.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Wacana pilkada tidak langsung oleh DPRD sebenarnya bukan hal baru. Wacana ini pernah muncul pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, wacana ini kembali mencuat di tengah perdebatan tentang efektivitas dan biaya pilkada langsung. Beberapa pihak berargumen bahwa pilkada tidak langsung dapat mengurangi biaya politik dan potensi konflik, sementara pihak lain khawatir bahwa pilkada tidak langsung dapat mengurangi partisipasi politik masyarakat dan membuka ruang bagi praktik politik uang.

Studi Kasus:
Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi salah satu contoh nyata dari kompleksitas pilkada langsung. Pilkada tersebut diwarnai dengan isu SARA yang memicu polarisasi masyarakat. Namun, di sisi lain, pilkada langsung juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk secara langsung memilih pemimpinnya, yang dianggap sebagai bentuk kedaulatan rakyat.

Infografis:
Infografis yang dapat ditampilkan:

• Persentase dukungan terhadap pilkada langsung vs tidak langsung (berdasarkan survei LSI)
• Perbandingan kelebihan dan kekurangan pilkada langsung vs tidak langsung
• Timeline wacana pilkada tidak langsung di Indonesia

Keputusan terkait metode pemilihan kepala daerah harus didasarkan pada kajian mendalam dan partisipasi publik yang luas. Penting untuk memastikan bahwa metode pemilihan yang dipilih dapat memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat dan menjaga prinsip demokrasi yang sejati. Masyarakat harus terus aktif dalam memberikan masukan dan mengawasi proses demokrasi di Indonesia.

Baca juga Berita lainnya di News Page