Purbaya Tarik Dana Rp 75 Triliun dari Bank untuk Belanja Pemerintah

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan telah menarik kembali dana yang ditempatkan pemerintah di bank-bank BUMN sebesar Rp 75 triliun dari total Rp 276 triliun. Dana tersebut dialihkan untuk membiayai belanja pemerintah. Strategi ini merupakan bagian dari manajemen arus kas pemerintah yang dinilai tidak akan mengganggu likuiditas pasar.

Dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (31/12/2025), Purbaya menjelaskan bahwa dari total dana sebesar Rp 276 triliun, sekitar Rp 75 triliun ditarik kembali. Namun, dana tersebut tidak disimpan kembali dalam bentuk tunai di bank, melainkan langsung disalurkan kembali ke dalam sistem ekonomi melalui belanja pemerintah baik pusat maupun daerah.

“Rp 75 triliun kita tarik, tapi langsung kita belanjakan lagi. Jadi uangnya kembali masuk ke sistem ekonomi dalam bentuk belanja, bukan disimpan dalam bentuk kas di bank,” jelas Purbaya.

Saat ini, sisa dana pemerintah yang masih mengendap di perbankan tercatat sebesar Rp 201 triliun. Menurut Purbaya, mekanisme penarikan dan penyaluran kembali dana ini justru memberikan dampak ekonomi yang lebih positif karena uang beredar di masyarakat akan meningkat.

Purbaya juga menekankan pentingnya koordinasi dengan Bank Indonesia (BI). Ia menyatakan bahwa dalam dua minggu terakhir, bank sentral telah mendukung kebijakan fiskal ini. Dengan dukungan BI, jumlah uang yang beredar di sistem perekonomian diperkirakan akan semakin meningkat.

“Beberapa minggu terakhir, bank sentral sudah mendukung kebijakan kami. Artinya, uang akan semakin banyak beredar di perekonomian. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir ekonomi kita akan melambat,” tegasnya.

Langkah ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global. Dengan meningkatkan belanja pemerintah, diharapkan daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi dapat terus terjaga.

Menurut data terbaru, belanja pemerintah pada semester pertama 2025 tumbuh sebesar 6,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan belanja infrastruktur dan belanja sosial. Pemerintah juga mencatat bahwa realisasi belanja transfer ke daerah dan dana desa mencapai 78% dari target tahunan hingga akhir November 2025.

Studi kasus dari negara-negara maju seperti Jerman dan Jepang menunjukkan bahwa strategi manajemen kas pemerintah yang aktif dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi di masa sulit. Dengan menarik dana dari bank dan menyalurkannya kembali ke ekonomi, pemerintah dapat menciptakan multiplier effect yang positif.

Infografis terbaru dari Bank Dunia menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan kebijakan fiskal kontraktif cenderung mengalami perlambatan ekonomi yang lebih dalam dibandingkan negara-negara yang tetap menjaga stimulus fiskal. Indonesia dinilai berada dalam posisi yang baik untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Dengan langkah penarikan dana ini, pemerintah berharap dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kolaborasi antara kebijakan fiskal dan moneter diharapkan dapat menciptakan sinergi yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page