Indonesia Hentikan Impor Beras untuk Industri

Pemerintah Indonesia telah mengambil keputusan tegas untuk menghentikan seluruh impor beras mulai tahun 2026. Langkah ini mencakup tidak hanya beras konsumsi umum, tetapi juga beras yang digunakan sebagai bahan baku dalam industri pangan. Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman.

Dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Selasa (30/12/2025), Amran menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2025, kuota impor beras untuk kebutuhan industri telah diberikan kepada 13 perusahaan swasta. Perusahaan-perusahaan tersebut membutuhkan beras sebagai bahan baku untuk memproduksi tepung beras dan bihun. Namun, mulai tahun depan, tidak akan ada lagi izin impor beras untuk keperluan industri. Sebagai gantinya, pemerintah mendorong seluruh pelaku usaha untuk beralih sepenuhnya menggunakan bahan baku lokal, khususnya beras pecah dan beras ketan pecah.

Amran menegaskan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi petani dan peternak di seluruh Indonesia. Ia menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan petani agar hasil kerja keras mereka dapat tersalurkan secara optimal kepada masyarakat, tanpa harus bersaing dengan produk impor yang dapat merugikan harga jual domestik.

Beras pecah yang dimaksud adalah beras dengan tingkat keutuhan kurang dari 15%, begitu pula dengan beras ketan pecah. Pemerintah meyakini bahwa bahan baku lokal ini mampu memenuhi spesifikasi teknis yang dibutuhkan industri, termasuk kadar amilosa, kebersihan, viskositas, serta tingkat kekerasan (hardness) yang sesuai standar produksi.

Tidak hanya beras, kebijakan penghentian impor juga diterapkan pada komoditas gula konsumsi. Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2026 yang diterbitkan pada 28 Desember 2025, stok gula konsumsi yang dibawa dari tahun 2025 ke 2026 diperkirakan mencapai 1,437 juta ton. Dengan kebutuhan konsumsi tahunan sebesar 2,836 juta ton, produksi gula dalam negeri yang diproyeksikan mencapai 2,7 hingga 3 juta ton dipastikan akan menciptakan surplus yang cukup besar, sehingga tidak diperlukan lagi impor gula di tahun depan.

Selain itu, impor jagung untuk berbagai keperluan seperti pakan ternak, benih, dan konsumsi rumah tangga juga dipastikan dihentikan pada 2026. Data proyeksi menunjukkan stok jagung yang dibawa dari tahun sebelumnya sangat melimpah, mencapai 4,521 juta ton. Meskipun terdapat estimasi susut atau kehilangan sebesar 831,6 ribu ton, produksi jagung dalam negeri pada 2026 diprediksi mencapai 18 juta ton. Dengan kebutuhan tahunan sekitar 17,055 juta ton, ketersediaan jagung nasional dipastikan mencukupi tanpa perlu bergantung pada impor.

Kebijakan ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. Dengan mengandalkan produksi dalam negeri, pemerintah tidak hanya melindungi petani dari fluktuasi harga global, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri pangan lokal yang lebih mandiri dan berdaya saing.

Upaya ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pangan yang lebih sehat, di mana petani mendapatkan harga yang adil, industri memiliki akses terhadap bahan baku berkualitas, dan masyarakat dapat menikmati produk pangan yang aman serta terjangkau. Dengan komitmen kuat dari pemerintah dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Indonesia semakin dekat menuju swasembada pangan yang berkelanjutan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page