Eks Jaksa Agung Nigeria Terlibat Kasus Penipuan Rp 99 Miliar Bersama Keluarga

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita


Di Abuja, Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Nigeria (EFCC) menjerat mantan Jaksa Agung Abubakar Malami dalam kasus dugaan penipuan dan pencucian uang senilai 8,7 miliar naira atau sekitar Rp 99,3 miliar. Malami hadir di pengadilan bersama sang istri dan putranya yang juga ikut didakwa dalam kasus ini.

Menurut keterangan resmi EFCC, ketiganya diduga terlibat dalam “pemalsuan, penipuan, penyamaran, penyembunyian, dan pencucian hasil aktivitas ilegal”. Malami membantah semua tuduhan yang dilayangkan terhadapnya. Mereka kini ditahan di penjara sambil menunggu sidang jaminan pada tanggal 2 Januari.

Abubakar Malami pernah menjabat sebagai Jaksa Agung sekaligus Menteri Kehakiman dari November 2015 hingga Mei 2023 di era pemerintahan Presiden Muhammadu Buhari. Kini, ia menjadi salah satu dari sejumlah tokoh penting era Buhari yang terjerat kasus korupsi. Sebelumnya, mantan Gubernur Bank Sentral Godwin Emefiele dan mantan Menteri Tenaga Kerja Chris Ngige juga menghadapi persidangan serupa.

Nigeria memang dikenal memiliki masalah serius terkait korupsi di kalangan elite politik dan pejabat tinggi. Indeks pengendalian korupsi Bank Dunia tahun 2023 menempatkan Nigeria di posisi ke-35 dari bawah, menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan transparansi dalam sistem pemerintahan.

Proses hukum terhadap Malami menjadi sorotan publik, mengingat posisinya yang pernah menjadi penegak hukum tertinggi di negeri ini. Kasus ini juga memicu perdebatan luas tentang upaya pemberantasan korupsi di Nigeria, yang selama ini kerap dianggap tidak tuntas dan penuh tekanan politik.

Di tengah meningkatnya tekanan publik, banyak yang berharap proses hukum ini dapat berjalan adil dan transparan, tanpa intervensi dari pihak-pihak berkepentingan. Keputusan pengadilan nantinya akan menjadi ujian penting bagi independensi sistem peradilan Nigeria.

Studi kasus penanganan korupsi di berbagai negara menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku korupsi kelas kakap sering kali menjadi momentum untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Namun, tidak sedikit pula yang berakhir dengan impunitas, sehingga memicu kekecewaan masyarakat.

Infografis terkini dari Transparency International menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi di Afrika Sub-Sahara masih berada di bawah rata-rata global. Hanya segelintir negara seperti Botswana dan Seychelles yang mampu menjaga tingkat korupsi tetap rendah melalui reformasi hukum yang komprehensif dan keterlibatan masyarakat sipil yang aktif.

Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan yang holistik, tidak hanya melalui penindakan hukum, tetapi juga dengan memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan transparansi anggaran, serta membangun budaya antikorupsi sejak dini di lingkungan pendidikan dan masyarakat.

Masa depan penegakan hukum di Nigeria sangat ditentukan oleh bagaimana kasus-kasus besar seperti ini ditangani. Keberanian untuk mengusut tuntas tanpa pandang bulu akan menjadi langkah awal menuju perbaikan sistem hukum yang lebih adil dan akuntabel bagi seluruh rakyat Nigeria.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan