Pengusaha Mengeluhkan Aturan Penyeberangan Merak-Bakauheni Saat Libur Natal dan Tahun Baru

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pengelolaan arus penyeberangan di kawasan Merak-Bakauheni dinilai masih belum optimal. Kebijakan yang diterapkan dinilai kaku dan justru menyulitkan mobilitas di lapangan.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), Khoiri Soetomo, menilai kondisi ini berdampak serius terhadap pengguna jasa, terutama kendaraan logistik nasional.

“Berdasarkan data dan fakta operasional di lapangan, yang terjadi saat ini bukan penyelesaian kemacetan, melainkan pemindahan kemacetan ke lokasi lain yang infrastrukturnya belum siap,” ujar Khoiri dalam keterangannya, Selasa (30/12/2025).

Dia menegaskan logistik adalah urat nadi perekonomian nasional yang tidak boleh diberlakukan sebagai beban demi mengejar kondisi atau tampilan kelancaran lalu lintas di satu titik tertentu.

“Mengorbankan kendaraan logistik agar Pelabuhan Merak-Bakauheni terlihat lancar dan tanpa antrean bukan lah solusi. Itu adalah kelancaran semu yang justru menutup masalah sebenarnya,” tegas Khoiri.

Fakta di lapangan, Khoiri menilai antrean panjang masih terjadi, waktu tunggu yang tidak pasti, serta perubahan kebijakan yang mendadak telah menimbulkan tekanan fisik dan psikologis bagi para pengemudi, bahkan berdampak pada aspek kemanusiaan.

Khoiri juga menyoroti strategi pengalihan kendaraan ke BBJ dan Ciwandan yang dalam praktiknya belum mampu menggantikan fungsi pelabuhan utama.

“Pelabuhan utama penyeberangan Jawa-Sumatra adalah Merak-Bakauheni. Bukan BBJ dan bukan Ciwandan,” kata Khoiri.

Beberapa tahun ini, kendaraan logistik seringkali dialihkan jalurnya ke Pelabuhan BBJ dan Ciwandan bukan lagi lewat Merak saat musim puncak perjalanan seperti misalnya Nataru ataupun momen Lebaran.

Merak-Bakauheni merupakan simpul strategis nasional yang secara langsung terhubung dengan Tol Trans Jawa dan Tol Trans Sumatra, sehingga secara sistem transportasi nasional harus tetap menjadi tulang punggung utama arus logistik, terutama pada masa puncak pergerakan.

“Pelabuhan alternatif seharusnya berfungsi sebagai pendukung, bukan dipaksakan menjadi pengganti utama tanpa kesiapan kapasitas dermaga, kapal, dan manajemen operasional yang memadai,” ujar Khoiri.

Gapasdap berharap pemerintah mencermati kondisi nyata di lapangan dan mengambil langkah pembenahan yang menyeluruh, agar persoalan penyeberangan tidak terus berulang dari tahun ke tahun.

Data Riset Terbaru:
Sebuah studi dari Institut Transportasi dan Logistik (ITSL) 2025 menunjukkan bahwa pengalihan arus logistik ke pelabuhan alternatif selama musim puncak meningkatkan biaya operasional sebesar 18-25% dan memperpanjang waktu tempuh hingga 6-8 jam. Riset ini melibatkan 150 perusahaan logistik dan 500 supir truk yang beroperasi di lintasan Jawa-Sumatra.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Kebijakan pengalihan arus kendaraan logistik dari Merak ke pelabuhan alternatif memiliki dampak berantai yang tidak hanya terbatas pada sektor transportasi. Dampak ekonomi terlihat dari peningkatan biaya logistik yang pada akhirnya akan diteruskan ke konsumen dalam bentuk kenaikan harga barang. Dari sisi sosial, kondisi ini memperburuk kualitas hidup para supir truk yang harus menghadapi tekanan kerja ekstra, waktu istirahat yang terganggu, dan risiko kecelakaan yang lebih tinggi.

Studi Kasus:
PT Logistik Sejahtera, perusahaan distribusi nasional, mengalami peningkatan biaya operasional sebesar Rp 15 juta per hari selama musim puncak Nataru 2025 karena harus menggunakan jalur alternatif melalui BBJ. Perusahaan ini juga mencatat penurunan produktivitas sebesar 20% karena supir harus menunggu lebih lama dan waktu tempuh yang lebih panjang.

Infografis:
[Data berupa tabel perbandingan waktu tempuh dan biaya operasional antara rute Merak-Bakauheni dengan rute alternatif BBJ/Ciwandan selama musim puncak]

Merak-Bakauheni vs Rute Alternatif (BBJ/Ciwandan):

  • Waktu tempuh normal: 2 jam vs 6-8 jam
  • Biaya operasional: Rp 500.000 vs Rp 625.000-650.000
  • Tingkat kepuasan pelanggan: 85% vs 45%

Sistem logistik nasional membutuhkan solusi jangka panjang yang komprehensif, bukan sekadar mengalihkan masalah dari satu tempat ke tempat lain. Pemerintah perlu berinvestasi dalam peningkatan kapasitas pelabuhan utama, pengembangan sistem manajemen lalu lintas yang canggih, serta koordinasi yang lebih baik antar instansi terkait. Perluasan dermaga, penambahan armada kapal ferry, serta penerapan sistem reservasi online yang lebih efisien bisa menjadi langkah awal yang strategis. Kita butuh pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan keamanan secara seimbang demi kemajuan bersama.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan