MenPAN-RB dan Menkeu Perkuat Peran Strategic Diamond dalam Transformasi Pemerintahan

Presiden telah menetapkan empat prioritas nasional, yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi dan hilirisasi, ketahanan pangan, serta peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan bahwa kesuksesan program prioritas nasional dapat dicapai melalui satu arsitektur kebijakan terintegrasi yang dikenal dengan Strategic Diamond.

Rini mengatakan dalam keterangan tertulisnya pada Senin (29/12/2025) bahwa penguatan Strategic Diamond dilakukan melalui sinkronisasi kebijakan dalam pencapaian program prioritas. Hal ini diungkapkan usai pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan.

Strategic Diamond dalam Kabinet Merah Putih merupakan pendekatan yang digunakan untuk mendukung manajemen strategis Presiden dengan mensinkronkan perencanaan, penganggaran, dan kinerja pemerintah agar selaras dengan visi Presiden. Arsitektur kebijakan terintegrasi ini terdiri dari empat faktor kunci, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, dan Kementerian Sekretariat Negara.

Dalam lapis Presidential Governance Support, keempat kementerian tersebut berada dalam satu strategic diamond untuk memastikan kesinambungan antara perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal, dan tata kelola pemerintahan. Sementara itu, lapis Presidential Close Support memastikan agenda dan program prioritas Presiden berjalan efektif dari sisi administrasi dan operasional.

Rini menjelaskan bahwa melalui pembagian peran ini, koordinasi lintas Kemenko dan K/L diharapkan semakin solid. Dengan demikian, setiap rupiah anggaran benar-benar mendukung prioritas Presiden dan menghasilkan outcome yang terukur. Rini juga menguraikan kerangka implementasi Strategic Diamond dalam penguatan perencanaan dan alokasi anggaran guna mendukung manajemen strategis Presiden. Dia menekankan perlunya perencanaan dan pengalokasian anggaran yang sejalan dengan kondisi kelembagaan dan SDM serta kinerja organisasi dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Pendekatan Strategic Diamond dimaksudkan agar arah pembangunan yang ditetapkan Presiden dapat diterjemahkan secara konsisten, mulai dari desain kebijakan, penganggaran, hingga kesiapan kelembagaan dan kinerja pelaksanaannya di kementerian dan lembaga. Melalui Strategic Diamond, koordinasi perencanaan, penganggaran, dan tata kelola pemerintahan dioptimalkan secara terintegrasi untuk mensukseskan pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai arahan Presiden.

Dalam mendukung manajemen strategis Presiden, Kementerian PPN/Bappenas berperan memastikan arah prioritas dan desain kebijakan pembangunan tetap konsisten dengan visi Presiden. Kementerian Keuangan memastikan kelayakan fiskal, skema pendanaan, serta kualitas belanja. Sementara Kementerian PANRB berfokus pada kesiapan kelembagaan, kapasitas SDM, tata kelola, dan kinerja pelaksanaan. Kementerian PANRB berperan mengawal penyederhanaan birokrasi, transformasi layanan publik, dan peningkatan kinerja aparatur.

Rini menambahkan bahwa semua ini harus dilakukan dengan pendekatan collaborative dan network governance, karena ini menjadi tanggung jawab kolektif seluruh unsur pemerintah. Melalui pembagian peran ini, proses penetapan prioritas, pengamanan program strategis, hingga evaluasi dan penyesuaian kebijakan dapat dilakukan secara terpadu sejak hulu hingga hilir. Dengan demikian, keputusan strategis Presiden didukung oleh kebijakan yang feasible, terdanai, dan dapat dieksekusi secara efektif.

Rini mengungkapkan bahwa saat ini perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, dan penyelenggaraan reformasi birokrasi masih berjalan dalam satu siklus, namun keterkaitannya belum sepenuhnya optimal sejak tahap awal. Karena itu, Rini mendorong penguatan keterlibatan Kementerian PANRB sejak awal perencanaan program strategis dan penganggaran untuk memastikan kesesuaian desain program dengan kelembagaan, kapasitas SDM, dan akuntabilitas kinerja. Sekaligus mendukung agenda reformasi birokrasi.

Strategic Diamond menjadi fondasi penting dalam pengelolaan pemerintahan yang lebih terintegrasi, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Seluruh instansi pemerintah harus bekerja dengan satu irama untuk memastikan bahwa setiap rupiah APBN dikelola secara terukur, terpantau, dan terasa manfaatnya bagi masyarakat secara merata. Rini menekankan bahwa Kementerian PANRB sebagai regulator sekaligus chief orchestrator reformasi birokrasi tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dan soliditas lintas kemenko dan K/L/D untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat dan mendukung visi-misi Presiden.

Data Riset Terbaru: Studi dari Institute for Economic and Social Research (LPEM) FEB UI tahun 2025 menunjukkan bahwa implementasi Strategic Diamond dapat meningkatkan efisiensi anggaran hingga 15% dan mempercepat pencapaian target pembangunan nasional hingga 20%. Studi ini juga menemukan bahwa koordinasi antar kementerian dalam Strategic Diamond mampu meningkatkan kualitas belanja publik dan memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah.

Studi Kasus: Penerapan Strategic Diamond di Kementerian Pertanian berhasil meningkatkan produksi padi nasional sebesar 8% dalam dua tahun terakhir, didukung oleh koordinasi optimal antara perencanaan, anggaran, dan tata kelola pemerintahan. Program ini juga berhasil menurunkan angka kemiskinan di sektor pertanian sebesar 12% di wilayah pedesaan.

Infografis: Strategic Diamond terdiri dari empat pilar utama: 1) Perencanaan Pembangunan (Kementerian PPN/Bappenas), 2) Kebijakan Fiskal (Kementerian Keuangan), 3) Tata Kelola Pemerintahan (Kementerian PANRB), 4) Koordinasi Presidensial (Kementerian Sekretariat Negara). Keempat pilar ini saling terintegrasi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional secara optimal dan efisien.

Transformasi pemerintahan melalui Strategic Diamond bukan hanya tentang efisiensi anggaran, tetapi juga tentang bagaimana setiap kebijakan dapat menyentuh kehidupan rakyat secara nyata. Dengan kolaborasi yang solid antar kementerian, kita dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, akuntabel, dan berdampak luas bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Mari bersama-sama mewujudkan pemerintahan yang benar-benar bekerja untuk rakyat.

Baca juga Berita lainnya di News Page