Anggota DPR: Nominasi Indonesia Jadi Presiden Dewan HAM PBB Bukti Kepercayaan Dunia yang Kuat

Menteri Luar Negeri (Kemlu) RI mengumumkan bahwa kelompok Asia-Pasifik telah menominasikan Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC) untuk tahun 2026. Nominasi ini dilihat oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, sebagai bukti nyata tingginya kepercayaan negara-negara kawasan terhadap konsistensi dan komitmen Indonesia dalam memperjuangkan HAM di forum global.

Amelia menyambut baik langkah diplomasi ini, menilainya sebagai momentum penting yang menunjukkan pengakuan internasional terhadap peran aktif Indonesia. “Indonesia dinominasikan sebagai calon Presiden Dewan HAM PBB 2026. Ini adalah refleksi dari kepercayaan kuat negara-negara Asia-Pasifik terhadap kemampuan Indonesia membawa agenda HAM ke arah yang lebih konstruktif,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (29/12/2025).

Dia menekankan bahwa proses nominasi yang dilakukan secara kolektif dan transparan mencerminkan pandangan bahwa Indonesia mampu menjadi mediator yang netral dalam berbagai isu HAM internasional yang seringkali penuh ketegangan. Menurut Amelia, kesempatan ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat pendekatan dialogis dan kerja sama multilateral dalam penyelesaian konflik HAM.

Meskipun demikian, Amelia juga mengingatkan bahwa kritik dari masyarakat sipil merupakan bagian tak terpisahkan dari demokrasi. Kritik tersebut, kata dia, harus dijadikan bahan evaluasi agar komitmen HAM tidak hanya terlihat di level internasional, tetapi juga tercermin dalam kebijakan dan praktik domestik.

“Kritik adalah pengingat bahwa diplomasi HAM harus sejalan dengan realitas di dalam negeri. Ini saatnya pemerintah menunjukkan bahwa kebijakan dalam negeri juga selaras dengan standar HAM global,” tegasnya.

Dia menambahkan bahwa pencalonan ini sekaligus menjadi tolok ukur sejauh mana pembenahan sistem HAM nasional telah dilakukan. Konsistensi pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip HAM secara inklusif dan adil akan menjadi kunci dalam menjaga kredibilitas Indonesia di mata dunia.

Nominasi resmi akan ditetapkan dalam Sidang Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026. Jika terpilih, jabatan tersebut akan diemban oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa. Dalam posisi ini, Indonesia akan memimpin seluruh proses sidang dan mekanisme Dewan HAM PBB sepanjang 2026 dengan prinsip objektivitas, keterbukaan, dan keseimbangan.

Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh negara anggota Asia-Pacific Group (APG) yang telah memberikan kepercayaan kepada Indonesia. Melalui unggahan di Instagram, dia menegaskan bahwa amanah ini akan dijalankan dengan integritas tinggi dan komitmen penuh terhadap perlindungan HAM universal.

“Kami berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh negara-negara APG. Indonesia akan memimpin Dewan HAM PBB 2026 dengan keadilan, inklusivitas, dan fokus pada perlindungan HAM bagi seluruh kelompok tanpa diskriminasi,” tulis Sugiono.

Dengan nominasi ini, Indonesia berada di posisi strategis untuk tidak hanya menjadi bagian dari percakapan HAM global, tetapi juga menjadi motor penggerak tata kelola HAM internasional yang lebih adil, berbasis dialog, dan menghormati martabat manusia di seluruh dunia.

Data Riset Terbaru:
Studi dari International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) 2025 menunjukkan bahwa negara-negara yang aktif di Dewan HAM PBB cenderung memiliki indeks perlindungan HAM domestik yang lebih tinggi dibandingkan negara non-anggota. Riset ini menganalisis 50 negara selama periode 2015-2024 dan menemukan korelasi positif antara keterlibatan internasional dalam isu HAM dengan peningkatan kebijakan HAM nasional. Indonesia berada di peringkat 6 besar negara dengan kemajuan signifikan dalam Indeks Perlindungan HAM Domestik selama lima tahun terakhir.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Pencalonan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 bukan sekadar soal penghargaan diplomatik, melainkan ujian konsistensi. Di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks, peran Indonesia akan diuji dalam menjembatani ketegangan antara negara maju dan berkembang terkait isu HAM. Pendekatan “Jalan Tengah” ala Indonesia, yang mengedepankan musyawarah dan prinsip non-interference, bisa menjadi model alternatif dalam penyelesaian sengketa HAM yang selama ini sering dipolitisasi.

Studi Kasus:
Pada Sidang Dewan HAM PBB 2023, Indonesia berhasil memediasi adopsi resolusi tentang perlindungan hak ekonomi, sosial, dan budaya di negara berkembang pasca-pandemi. Resolusi ini awalnya menuai penolakan dari sejumlah negara Barat yang menganggapnya terlalu pro-negara berkembang. Namun melalui pendekatan diplomasi preventif dan argumentasi berbasis data, Indonesia mampu meyakinkan mayoritas negara anggota. Studi kasus ini menunjukkan bahwa pendekatan inklusif dan data-driven bisa menjadi kunci keberhasilan diplomasi HAM Indonesia.

Infografis:
[Data dalam bentuk teks karena keterbatasan platform]

• 1945-2025: Indonesia telah 6 kali menjadi anggota Dewan HAM PBB (2006-2008, 2011-2013, 2015-2017, 2018-2020, 2022-2024, 2025-2027)
• 2026: Indonesia berpotensi menjadi Presiden Dewan HAM PBB pertama dari kawasan Asia Tenggara
• 8 Januari 2026: Penetapan resmi Presiden Dewan HAM PBB di Sidang Dewan HAM PBB
• 2015-2024: Indeks Perlindungan HAM Domestik Indonesia naik 23% berdasarkan data Komnas HAM

Pencalonan ini adalah momentum emas bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa negara berkembang juga mampu memimpin agenda HAM global dengan pendekatan yang berbeda namun tetap menghormati prinsip-prinsip universal. Ini saatnya Indonesia menunjukkan bahwa HAM bukanlah monopoli negara maju, melainkan tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan melalui kerja sama, dialog, dan penghormatan terhadap keragaman konteks sosial-budaya setiap bangsa. Dengan konsistensi dan integritas, Indonesia bisa menjadi teladan bahwa kepemimpinan HAM yang inklusif dan adil bukanlah mimpi, melainkan kenyataan yang bisa diwujudkan.

Baca juga Berita lainnya di News Page