Pemkab Tasikmalaya Upayakan Pemulangan Tujuh Warganya Korban TPPO di Kamboja

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya langsung bergerak menindaklanjuti dugaan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menimpa tujuh warganya di Kamboja. Melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK), Pemkab Tasikmalaya telah mengajukan permohonan resmi kepada Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Jawa Barat untuk memfasilitasi pemulangan para korban. Permohonan ini menjadi dasar awal agar proses pemulangan dapat segera dilakukan, dengan BP3MI akan meneruskan koordinasi ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kamboja.

Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi, menegaskan bahwa langkah cepat ini ditempuh segera setelah pemerintah daerah menerima laporan terkait keberadaan warganya yang diduga menjadi korban TPPO. “Begitu kami menerima informasi adanya warga Kabupaten Tasikmalaya yang diduga menjadi korban TPPO di Kamboja, pemerintah daerah langsung bergerak. Kami sudah mengirimkan surat permohonan ke BP3MI agar prosesnya dapat dilanjutkan melalui KBRI RI di Kamboja,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa Pemkab Tasikmalaya telah melakukan koordinasi lintas instansi, termasuk dengan Kementerian Luar Negeri, BP2MI, serta Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat, guna memastikan perlindungan bagi korban dan mempercepat proses pemulangan sesuai mekanisme yang berlaku.

Data sementara yang dihimpun pemerintah daerah menunjukkan bahwa ketujuh korban berasal dari beberapa kecamatan, yakni empat orang dari Kecamatan Karangnunggal, dua orang dari Kecamatan Bojongasih, dan satu orang dari Kecamatan Salawu. Asep Sopari menekankan bahwa kasus ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri yang menjanjikan gaji besar namun tidak melalui prosedur resmi. “Kesempatan kerja ke luar negeri itu memang terbuka lebar, tetapi harus ditempuh melalui jalur yang benar. Saya tidak pernah bosan mengingatkan masyarakat agar berangkat secara resmi supaya keselamatan dan hak-haknya terlindungi,” tegasnya. Sebagai upaya pencegahan, Pemkab Tasikmalaya terus menggencarkan sosialisasi ketenagakerjaan kepada masyarakat.

Data Riset Terbaru:
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2025), jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri mencapai 7,8 juta orang. Sayangnya, sekitar 1,2 juta di antaranya masih bekerja secara non-prosedural atau tidak melalui jalur resmi. Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerja migran yang rentan terhadap eksploitasi, perdagangan orang, dan bentuk-bentuk pelanggaran hak lainnya. Wilayah Asia Tenggara, termasuk Kamboja, Malaysia, dan Thailand, menjadi tujuan utama bagi pekerja migran non-prosedural. Kondisi ini diperparah dengan minimnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pendaftaran tenaga kerja ke luar negeri serta maraknya calo tenaga kerja yang menawarkan pekerjaan dengan iming-iming gaji besar dan proses cepat.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Kasus TPPO yang menimpa warga Tasikmalaya di Kamboja bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. Ini adalah cerminan dari sistem yang masih rapuh dalam melindungi warga negara di luar negeri. Fakta bahwa tujuh korban berasal dari daerah yang relatif miskin dan minim lapangan kerja menunjukkan bahwa kemiskinan dan pengangguran adalah faktor pendorong utama seseorang rela mengambil risiko besar untuk bekerja di luar negeri. Mereka sering kali menjadi mangsa empuk bagi para calo yang menawarkan pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi dan proses yang mudah. Sayangnya, banyak dari mereka yang tidak mengetahui bahwa ada jalur resmi yang aman dan terlindungi oleh undang-undang. Jalur resmi ini bukan hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga memberikan pelatihan, asuransi, dan jaminan sosial. Solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah ini adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, memperluas akses terhadap informasi tentang prosedur pendaftaran tenaga kerja ke luar negeri, serta menciptakan lapangan kerja yang layak di daerah asal.

Studi Kasus:
Pada tahun 2024, seorang warga Kabupaten Tasikmalaya, sebut saja Budi, berhasil dipulangkan dari Kamboja setelah menjadi korban TPPO selama 8 bulan. Budi awalnya direkrut oleh seorang calo dengan iming-iming pekerjaan di bidang IT dengan gaji 15 juta rupiah per bulan. Namun, setibanya di Kamboja, Budi justru dipaksa bekerja di kasino online dan mengalami penyiksaan fisik serta psikis. Untungnya, Budi berhasil melarikan diri dan menghubungi KBRI di Kamboja. Kasus Budi ini menunjukkan betapa pentingnya peran KBRI dalam melindungi WNI di luar negeri, serta pentingnya sosialisasi tentang bahaya TPPO kepada masyarakat.

Infografis:

• Jumlah WNI di Luar Negeri: 7,8 juta orang (2025)
• WNI Non-Prosedural: 1,2 juta orang (15%)
• Tujuan Utama: Asia Tenggara (Kamboja, Malaysia, Thailand)
• Faktor Risiko: Kemiskinan, pengangguran, minim informasi, calo tenaga kerja
• Dampak: Eksploitasi, perdagangan orang, pelanggaran hak

Kasus TPPO di Kamboja adalah cerminan nyata dari kompleksitas permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Dibutuhkan sinergi kuat antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk memutus mata rantai eksploitasi. Lindungi diri dan keluarga Anda dengan memilih jalur resmi, karena keselamatan dan hak-hak Anda adalah yang utama. Jangan biarkan impian mencari nafkah justru berujung pada penderitaan.

Baca juga Berita lainnya di News Page