Pakar Bicara soal Peran Indonesia Jika Terpilih Jadi Presiden Dewan HAM PBB 2026

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah menerima nominasi dari kelompok Asia-Pasifik sebagai calon tunggal Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tahun 2026. Teuku Rezasyah, pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran (Unpad), memberikan pandangan tentang peran strategis yang akan diemban Indonesia jika resmi ditetapkan.

Rezasyah menekankan bahwa Indonesia dikenal secara internasional karena tradisi diplomatiknya yang profesional, adil, dan selalu mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat. “Secara tradisi diplomatik, Indonesia akan menjalankan amanah ini secara bertanggung jawab. Diplomasi Indonesia sudah dikenal luas sebagai memiliki prinsip-prinsip profesionalisme tinggi, adil, serta mengedepankan musyawarah dan mufakat,” ujar Reza kepada wartawan pada Jumat (26/12/2025).

Namun, Rezasyah mengingatkan bahwa peran ini bukan tanpa tantangan. Perhatian internasional akan tertuju pada isu-isu HAM yang pernah dan masih dihadapi Indonesia, baik dari lembaga pemerintah maupun organisasi non-pemerintah (LSM) asing. “Bagi masyarakat internasional, sebuah formula HAM yang berasal dari praktik terbaik negara manapun, termasuk dari Indonesia, hendaknya sudah tuntas, dan tidak menyisakan masalah etika dan hukum yang sekecil apapun,” ujarnya.

Untuk itu, Rezasyah menyarankan agar pemerintah meningkatkan sinergi antar kementerian dan lembaga, serta melibatkan organisasi kemasyarakatan, guna mempercepat penyelesaian masalah HAM di dalam negeri. “Pemerintah hendaknya meningkatkan kemampuan sinergi antar Kementerian dan Lembaga, termasuk organisasi kemasyarakatan, agar mempercepat penyelesaian atas berbagai masalah HAM di dalam negeri, setidaknya dengan mengupayakan kesepakatan sekecil apapun, namun berbasis musyawarah dan mufakat, dengan tenggat waktu yang disepakati bersama,” imbuhnya.

Rezasyah juga mengingatkan akan adanya perbedaan pendekatan HAM antara negara maju dan berkembang. Menurutnya, kritik terhadap HAM dapat dimanfaatkan sebagai alat dalam persaingan global, terutama di bidang geo-ekonomi, geo-politik, dan geo-strategi. “Indonesia hendaknya juga memaklumi perbenturan di tingkat teori dan praktik dari HAM itu sendiri, yang berasal dari kalangan negara maju dan negara berkembang. Karena dalam persaingan global di tingkat geo-ekonomi, geo-politik, dan geo-strategi saat ini, kritik atas HAM yang sekecil apapun, dapat dijadikan momentum untuk mengerdilkan perkembangan demokrasi di banyak negara,” tegasnya.

Dia menilai Indonesia akan menghadapi tantangan dalam menyelaraskan idealisme Pancasila yang mengedepankan kerja sama dan saling pengertian dengan realitas internasional yang cenderung pragmatis. “Hal ini akan teruji dalam kasus-kasus seperti hak hidup masyarakat Palestina di wilayah mereka yang dikuasai Israel, perilaku ICE (Imigrasi dan Bea Cukai, red) di Amerika Serikat yang menyengsarakan masyarakat pendatang, dan juga konflik masyarakat asli melawan perambahan lingkungan hidup di berbagai belahan bumi,” ujarnya.

Rezasyah berharap Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintahannya dapat menjalankan amanah internasional ini secara transparan dan berbasis hukum serta etika internasional yang teruji. “Bagi pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto, amanah internasional ini hendaknya dijalankan dengan sangat bertanggung jawab, yang seluruh proses pengambilan keputusannya dibuat terbuka dan berbasis hukum internasional dan etika internasional yang benar-benar teruji,” katanya.

Selain itu, Rezasyah menekankan pentingnya penyelesaian masalah HAM di dalam negeri sebagai fondasi keberhasilan di kancah internasional. “Tanggung jawab internasional ini hendaknya dijadikan momentum oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat penyelesaian masalah-masalah HAM di dalam negeri, terutama sekali yang terjadi akibat kelengahan prosedur di bidang lingkungan hidup,” ucap Reza.

Dia menambahkan bahwa keberhasilan Indonesia di forum internasional sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam menangani isu HAM di dalam negeri. “Keberhasilan Indonesia menjawab tantangan HAM di tingkat dunia sangat ditentukan juga oleh keberhasilan Indonesia menjawab tantangan HAM di dalam negerinya. Untuk itu, Indonesia hendaknya kreatif mendalami praktik-praktik HAM terbaik yang dapat dimunculkan dari kearifan lokal dari ratusan negara sekaligus,” imbuhnya.

Dalam konteks konflik Palestina-Israel, Rezasyah menyarankan agar Indonesia menggunakan posisinya sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk menggandeng kalangan Yahudi di luar Israel. “Perihal kepongahan Israel, yang telah menjadi kerisauan dunia, Indonesia hendaknya memprakarsai upaya Dewan HAM untuk mengundang berbagai kalangan Yahudi di luar Israel untuk turut berbagi pandangan. Mengingat citra baik Yahudi sebagai masyarakat yang cinta damai, telah dikerdilkan oleh ajaran Zionisme yang sangat menindas HAM masyarakat di kawasan Timur Tengah,” kata dia.

Proses Nominasi dan Penugasan
Indonesia resmi dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026. Nominasi ini akan ditetapkan dalam Pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026. Jabatan tersebut akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Dalam kapasitas itu, Indonesia akan memimpin jalannya sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh kelompok Asia-Pasifik. “Indonesia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kelompok Asia-Pasifik yang telah menominasikan Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB 2026,” kata Sugiono dalam unggahan di akun Instagram resmi Kementerian Luar Negeri.

Sugiono menegaskan bahwa Indonesia akan menjalankan amanah ini dengan kepemimpinan yang adil dan mengedepankan perlindungan HAM bagi semua kelompok. “Kami berkomitmen untuk menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas, dan mengedepankan prinsip-prinsip HAM yang universal,” tutupnya.

Studi Kasus: Konflik Palestina-Israel
Salah satu ujian terbesar bagi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB adalah bagaimana menangani konflik Palestina-Israel. Rezasyah menegaskan bahwa pendekatan yang dilakukan harus inklusif dan melibatkan berbagai pihak, termasuk kalangan Yahudi di luar Israel yang memiliki pandangan berbeda terhadap Zionisme. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta ruang dialog yang lebih luas dan menemukan solusi yang berpihak pada keadilan dan hak asasi manusia.

Infografis: Tantangan HAM Global 2026

• Isu Lingkungan Hidup: Perambahan hutan, polusi, dan perubahan iklim
• Hak Migran dan Pengungsi: Perlakuan tidak manusiawi oleh otoritas imigrasi
• Konflik Bersenjata: Pelanggaran HAM dalam konflik Palestina-Israel
• Hak Masyarakat Adat: Perampasan lahan dan sumber daya alam

Dengan memahami tantangan-tantangan ini, Indonesia dapat mempersiapkan strategi yang efektif untuk memimpin Dewan HAM PBB secara bijaksana dan adil.

Baca juga Berita lainnya di News Page