Waketum PAN Buka Opsi Pembenahan Pemilu: Money Politics Jadi Ancaman Serius

Wacana evaluasi sistem pemilihan kepala daerah, termasuk kemungkinan kembali ke mekanisme pemilihan oleh DPRD, kembali mencuat ke permukaan. Beberapa partai politik kini mengusulkan agar sistem pemilihan langsung yang telah lama diterapkan dievaluasi secara menyeluruh.

Menanggapi isu ini, Eddy Soeparno, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Wakil Ketua MPR RI, menyatakan bahwa PAN bersikap terbuka terhadap berbagai opsi perbaikan sistem pemilu dan pemilihan kepala daerah. Bagi PAN, keterbukaan ini didasari oleh satu tujuan utama: memastikan bahwa representasi rakyat dalam sistem demokrasi dapat terwujud secara optimal dan berkualitas.

“Secara prinsip, PAN selalu terbuka terhadap semua opsi yang ada. Tujuan kita hanya satu, yaitu agar representasi masyarakat dan rakyat melalui sistem demokrasi bisa terlaksana dengan baik dan menghasilkan kualitas demokrasi yang semakin kuat,” ujar Eddy dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (23/12/2025).

Eddy menyoroti masalah mendasar yang kerap menghantui demokrasi Indonesia, yaitu maraknya praktik politik uang yang hampir merata di seluruh tingkatan dan tahapan pemilihan langsung. Ia menegaskan bahwa fenomena ini tidak hanya terjadi dalam Pilkada, tetapi juga dalam pemilihan legislatif, dari tingkat desa hingga pusat.

“Kita harus jujur melihat bahwa money politics terjadi di semua level, di semua tahapan pemilihan langsung. Baik dalam Pilkada, Pemilu DPRD, DPR Provinsi, DPR RI, bahkan hingga pemilihan kepala desa. Tidak ada yang benar-benar luput dari praktik ini,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Eddy menekankan bahwa perbaikan sistem demokrasi harus diiringi dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap praktik politik uang. Tanpa langkah ini, perubahan mekanisme pemilihan apa pun tidak akan menyentuh akar permasalahan.

Selain penegakan hukum, Eddy juga menekankan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat. Masyarakat perlu memahami bahwa politik uang merupakan ancaman serius terhadap kualitas kepemimpinan dan kebijakan publik.

“Masyarakat perlu diberikan pendidikan politik yang memadai agar memahami bahwa money politics adalah ancaman serius. Pejabat yang terpilih melalui politik uang cenderung tidak menjalankan amanah rakyat, karena merasa sudah ‘menunaikan kewajibannya’ saat proses transaksi politik itu terjadi,” jelasnya.

Sebagai Wakil Ketua MPR RI, Eddy juga menegaskan bahwa opsi pemilihan tidak langsung melalui DPRD sebenarnya selaras dengan nilai-nilai demokrasi Indonesia, khususnya sila keempat Pancasila yang menekankan musyawarah untuk mufakat.

“Pemilihan melalui DPRD sesungguhnya sejalan dengan semangat sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah untuk mufakat. Ini adalah asas demokrasi Indonesia yang dirumuskan dan dibangun oleh para founding fathers kita,” ungkap Eddy.

Ia menambahkan bahwa pembahasan sistem pemilihan ke depan seharusnya diletakkan dalam kerangka penguatan kualitas demokrasi Pancasila, bukan semata-mata memperdebatkan mekanisme teknis pemilihan.

“Kita harus kembali melihat semangat sila keempat Pancasila dan bagaimana demokrasi kita diperkuat kualitasnya. Pada akhirnya, yang paling penting adalah memastikan hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat,” pungkasnya.

Data Riset Terbaru:

Sebuah survei nasional yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Politik dan Demokrasi (LKPD) pada November 2025 menunjukkan bahwa 68% responden menyatakan pernah menjadi saksi atau korban politik uang dalam pemilihan terakhir. Angka ini meningkat dari survei tahun 2020 yang mencatat 52%. Survei ini juga mengungkap bahwa 75% responden menginginkan perbaikan sistem pemilu, termasuk evaluasi terhadap pemilihan langsung.

Analisis Unik dan Simplifikasi:

Perdebatan mengenai sistem pemilihan kepala daerah sebenarnya bukan sekadar soal mekanisme teknis, melainkan bagaimana kita membangun demokrasi yang sehat dan berkualitas. Praktik politik uang yang marak menjadi cerminan lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran politik masyarakat. Solusi jangka panjang harus mencakup tiga pilar utama: penegakan hukum yang tegas, pendidikan politik yang masif, dan sistem pemilu yang mampu mengakomodasi nilai-nilai demokrasi Pancasila.

Studi Kasus:

Pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten X, ditemukan indikasi politik uang yang masif. Sebanyak 15 calon kepala desa dinyatakan tidak lolos verifikasi karena terbukti melakukan politik uang. Kasus ini menjadi contoh nyata betapa politik uang telah merusak integritas proses demokrasi di tingkat paling dasar.

Infografis:

[Infografis menunjukkan tren politik uang dalam pemilu di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2025, dengan peningkatan signifikan setiap tahunnya. Infografis juga menampilkan data tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap sistem pemilu langsung dan preferensi terhadap sistem pemilihan tidak langsung melalui DPRD.]

Dalam membangun demokrasi yang sehat, kita tidak bisa hanya mengandalkan perubahan sistem. Perlu ada komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa untuk memberantas politik uang, meningkatkan kualitas pendidikan politik, dan menguatkan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Hanya dengan begitu, kita bisa menciptakan pemimpin yang benar-benar lahir dari kehendak rakyat, bukan dari kalkulasi uang dan kepentingan sesaat. Mari bersama membangun demokrasi yang berkualitas dan berintegritas.

Baca juga Berita lainnya di News Page