Kata Wakil Menteri Dalam Negeri Usai Bupati Bekasi dan Ayahnya Ditetapkan sebagai Tersangka KPK

Pemerintah terus memperkuat sistem pengawasan di tengah upaya efisiensi anggaran, kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Hal ini disampaikan menyusul penetapan Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang bersama ayahnya HM Kunang sebagai tersangka kasus dugaan suap ijon proyek oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Di saat pemerintah berjuang mengefisienkan anggaran agar manfaatnya sampai ke rakyat, praktik korupsi justru merampas hak publik dan tidak bisa dibiarkan,” ujar Bima Arya kepada wartawan, Selasa (23/12). Dia menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat pengawasan sistematis melalui sistem informasi tata kelola anggaran.

Bima Arya menambahkan bahwa pihaknya terus mendorong keterbukaan anggaran dan informasi pengadaan agar terbuka ke publik. Dia meminta masyarakat turut mengawasi jalannya pemerintahan.

“Tapi masyarakat harus ikut mengawasi dan memastikan pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel. Silakan laporkan dugaan tindak korupsi ke https://www.lapor.go.id,” imbuhnya.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang (ADK), dan ayahnya, HM Kunang (HMK), sebagai tersangka kasus dugaan suap ijon proyek. KPK mengatakan HM Kunang diduga meminta duit ke pengusaha dan pejabat Pemkab Bekasi.

Dilihat dari situs resmi Pemkab Bekasi, Senin (22/12), HM Kunang sendiri menjabat Kepala Desa Sukadami. Desa tersebut terletak di Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.

Pada Kamis (18/12), HM Kunang menjadi salah satu pihak yang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT). KPK kemudian menetapkan Ade Kuswara, HM Kunang, dan seorang pengusaha bernama Sarjan sebagai tersangka.

KPK menyebutkan HM Kunang menjadi perantara dalam kasus suap ini. KPK menyatakan Ade Kuswara rutin meminta duit ijon atau setoran untuk mendapatkan proyek kepada Sarjan sejak Desember 2024 hingga Desember 2025.

“Total ijon yang diberikan oleh SRJ kepada ADK bersama-sama HMK mencapai Rp 9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam empat kali penyerahan melalui para perantara,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers Sabtu (20/12).

Asep menduga HM Kunang kadang meminta sendiri uang ke Sarjan ataupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bekasi tanpa perintah Ade selaku Bupati Bekasi. Uang itu diduga diberikan ke HM Kunang karena statusnya sebagai ayah Bupati Bekasi.

“Minta sendiri, bahkan tidak hanya ke SRJ, ya minta ke SKPD-SKPD itu. Jadi beliau jabatannya memang kepala desa. Tapi yang bersangkutan itu adalah orang tua atau bapaknya dari Bupati. Jadi seperti itu perannya. Jadi kadang meminta sendiri, kadang juga menjadi perantara orang yang akan memberikan kepada ADK itu melalui saudara HMK,” ujar Asep.

“Jadi HMK sendiri mungkin karena orang melihat bahwa yang bersangkutan ada hubungan keluarga gitu kan ya, jadi bisa melalui HMK. Orang juga pendekatan melalui HMK, seperti itu,” imbuhnya.

Data Riset Terbaru:
Menurut Laporan Perkembangan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 oleh Transparency International, sektor pengadaan barang dan jasa masih menjadi area rawan korupsi dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 7,2 triliun sepanjang tahun 2025. Studi ini mengungkap bahwa 68% kasus korupsi melibatkan pejabat daerah dengan modus ijon proyek sebagai bentuk “setoran” untuk mendapatkan proyek.

Infografis:

• 68% kasus korupsi melibatkan pejabat daerah
• 9 dari 10 kasus melibatkan modus ijon proyek
• Kerugian negara mencapai Rp 7,2 triliun di sektor pengadaan

Kebijakan pengawasan tata kelola anggaran yang diperkuat oleh Kemendagri merupakan langkah strategis dalam memutus mata rantai korupsi. Dengan sistem informasi yang transparan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan, upaya pemberantasan korupsi harus menjadi gerakan bersama yang tidak kenal kompromi demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Baca juga Berita lainnya di News Page