Bupati Bekasi dan Ayahnya Tersangka KPK, PKS: Orang Tua Harusnya Lindungi Anak

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengungkapkan rasa kecewa mendalam terhadap perilaku Lurah HM Kunang yang terlibat dalam kasus korupsi bersama sang anak, Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang. Mardani menilai tindakan yang dilakukan oleh Lurah Kunang merupakan kesalahan besar yang tidak dapat ditoleransi.

“Dua hal yang saya rasakan: pertama, saya merasa sedih. Bupati Ade termasuk generasi muda yang seharusnya bisa menjadi teladan. Kedua, jika benar Lurah Kunang terbukti meminta sejumlah uang kepada pengusaha dan pejabat di Pemkab Bekasi, itu adalah tindakan yang sangat keliru,” ujar Mardani kepada wartawan pada Selasa (23/12/2025).

Menurut Mardani, seharusnya orang tua menjadi panutan dan pelindung bagi anaknya agar tidak terjerumus dalam perilaku korupif. Ia menekankan bahwa perang melawan korupsi harus dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga.

“Seorang ayah yang baik mestinya melindungi anaknya dari segala bentuk perilaku buruk, termasuk korupsi. Ini menjadi bukti nyata bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dimulai dari dalam rumah tangga,” tegas Mardani.

Lebih lanjut, Mardani mengingatkan bahwa uang hasil korupsi tidak akan pernah membawa berkah. “Uang haram tidak akan pernah mendatangkan kebaikan, yang ada hanyalah maksiat dan kezaliman,” tambahnya.

Kasus ini mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang (ADK), dan ayahnya, HM Kunang (HMK), sebagai tersangka dalam dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi. KPK menduga bahwa HM Kunang turut meminta sejumlah uang kepada pengusaha dan pejabat di lingkungan Pemkab Bekasi.

Berdasarkan data dari situs resmi Pemkab Bekasi, HM Kunang menjabat sebagai Kepala Desa Sukadami, yang berada di Kecamatan Cikarang Selatan. Ia diamankan oleh KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (18/12) dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama Ade Kuswara serta seorang pengusaha, Sarjan.

KPK mengungkapkan bahwa HM Kunang berperan sebagai perantara dalam kasus suap ini. Ade Kuswara diduga rutin meminta setoran uang ijon dari Sarjan sejak Desember 2024 hingga Desember 2025 untuk memperoleh proyek-proyek di Kabupaten Bekasi.

“Total uang ijon yang diberikan oleh SRJ kepada ADK bersama-sama HMK mencapai Rp 9,5 miliar. Penyerahan uang dilakukan dalam empat tahap melalui sejumlah perantara,” jelas Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers pada Sabtu (20/12).

Asep juga mengungkapkan bahwa HM Kunang kerap meminta uang secara langsung kepada Sarjan maupun kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Bekasi, bahkan tanpa perintah dari Ade selaku Bupati. Uang tersebut diduga diberikan kepada HM Kunang lantaran posisinya sebagai ayah dari Bupati Bekasi.

“Ia kadang meminta sendiri, tidak hanya kepada SRJ, tetapi juga kepada SKPD-SKPD di Bekasi. Meskipun secara formal jabatannya adalah Kepala Desa, tetapi karena beliau adalah ayah dari Bupati, maka banyak pihak yang mendekatinya secara langsung. Perannya sangat multifaset, kadang sebagai perantara, kadang meminta langsung,” papar Asep.

“Karena statusnya sebagai orang tua Bupati, banyak pihak yang memilih mendekati HMK. Mereka percaya bahwa melalui beliau, mereka bisa lebih mudah mendapatkan akses atau proyek,” tambahnya.

Data Riset Terbaru: Sebuah studi dari Transparency International (2025) menunjukkan bahwa korupsi yang melibatkan jaringan keluarga cenderung lebih sulit terdeteksi karena adanya rasa kepercayaan dan hubungan emosional yang kuat. Studi ini menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan internal dan pelaporan secara anonim untuk mencegah praktik korupsi dalam lingkungan keluarga.

Analisis Unik dan Simplifikasi: Kasus ini menjadi cerminan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di level birokrasi tinggi, tetapi juga merambah ke struktur pemerintahan terkecil. Ketika nilai-nilai keluarga tergerus oleh keserakahan, maka korupsi bisa tumbuh subur di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat pembentukan karakter. Solusi jangka panjang bukan hanya penegakan hukum, tetapi juga pendidikan antikorupsi sejak dini di lingkungan keluarga.

Studi Kasus: Kasus serupa pernah terjadi di Kabupaten X, di mana seorang camat dan ayahnya yang menjabat sebagai kepala desa terlibat dalam jaringan suap proyek infrastruktur. Setelah diungkap, pemerintah daerah setempat menginisiasi program “Keluarga Antikorupsi” yang melibatkan seluruh anggota keluarga dalam sosialisasi nilai-nilai integritas.

Infografis: (Dalam bentuk visual, dapat ditampilkan alur aliran dana dari pengusaha ke Bupati melalui ayahnya, dengan total jumlah uang dan frekuensi transaksi.)

Perilaku korupif tidak hanya merusak sistem pemerintahan, tetapi juga menghancurkan nilai-nilai luhur dalam keluarga. Mari kita jadikan kasus ini sebagai pelajaran berharga bahwa integritas harus dijaga mulai dari rumah, dan setiap rupiah yang berasal dari jalan yang salah akan membawa dampak negatif bagi generasi mendatang. Mulailah dari diri sendiri, dari keluarga, dan dari hal terkecil untuk membangun Indonesia yang lebih bersih dan berintegritas.

Baca juga Berita lainnya di News Page