Teka-teki Puluhan Aset Tanah Bupati Bekasi Kini Masuk Radar KPK

Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, kini berada dalam sorotan tajam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Skandal ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Kamis (18/12). Dalam perkembangan terbaru, KPK mulai mendalami jejak puluhan aset tanah yang dimiliki oleh Bupati termuda dalam sejarah Kabupaten Bekasi ini.

Ade Kuswara Kunang dilantik sebagai Bupati Bekasi pada Februari 2025, ketika usianya masih 31 tahun 6 bulan, menjadikannya pemimpin termuda di daerah tersebut. Namun, kegemilangan awal masa jabatannya kini tercoreng oleh dugaan penerimaan uang ijon proyek sebesar Rp 9,5 miliar. Selain Ade, KPK juga menetapkan ayahnya, HM Kunang, dan seorang pihak swasta bernama Sarjan (SRJ) sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Menurut Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, uang tersebut diduga sebagai uang muka atau jaminan untuk proyek yang rencananya akan dimulai tahun depan.

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diakses dari situs resmi KPK, Ade tercatat memiliki 31 bidang tanah dengan nilai total mencapai Rp 76,5 miliar. Aset-aset ini tersebar di tiga wilayah: Bekasi, Karawang, dan Cianjur. Selain tanah, Ade juga memiliki tiga kendaraan mewah, termasuk Mitsubishi Pajero Sport Dakar (hadiah), Jeep Wrangler (warisan), dan Ford Mustang (hasil sendiri) dengan nilai keseluruhan mencapai Rp 2,5 miliar. Ia juga melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp 43 juta dan kas serta setara kas Rp 147,9 juta, tanpa memiliki utang sama sekali, sehingga total kekayaannya mencapai Rp 79,168,051,653.

Namun, yang menjadi fokus utama penyelidik adalah asal-usul 29 dari 31 bidang tanah yang dimiliki Ade. Dalam LHKPN, hanya dua bidang tanah yang tercantum berasal dari “hasil sendiri”, sedangkan sisanya tidak dijelaskan asalnya. KPK, melalui Jubir-nya Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pihaknya akan menelusuri asal-usul perolehan aset-aset tersebut. “Dari data aset yang dilaporkan ini, KPK tentunya juga akan mengecek asal-usul perolehannya,” ujar Budi.

Budi menambahkan bahwa seharusnya pelapor LHKPN mencantumkan asal-usul setiap aset yang dilaporkan. Jika tidak ada keterangan, maka itu berarti pelapor tidak mencantumkannya. Dua tanah yang dilaporkan sebagai “hasil sendiri” berlokasi di Kabupaten/Kota Bekasi dengan nilai total Rp 435 juta. Sementara itu, nilai keseluruhan aset tanah Ade mencapai Rp 76,5 miliar.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan publik tentang transparansi dan integritas dalam pengelolaan kekayaan pejabat publik. KPK kini berada di garis depan untuk mengungkap kebenaran di balik aset-aset misterius tersebut, sambil memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas. Masyarakat menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut, yang diharapkan dapat memberikan kejelasan dan menjadi pelajaran berharga bagi seluruh penyelenggara negara.

Data Riset Terbaru:
Berdasarkan pemantauan kami terhadap tren pelaporan LHKPN oleh pejabat publik di Indonesia selama 2023-2025, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah aset yang tidak dilaporkan asal-usulnya. Sebuah studi oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa 45% dari total aset tanah yang dilaporkan oleh pejabat daerah dalam periode tersebut tidak mencantumkan sumber perolehan. Angka ini naik dari 32% pada periode 2019-2022. Fenomena ini mengindikasikan adanya potensi celah dalam sistem pelaporan yang dimanfaatkan untuk menyembunyikan asal-usul aset yang mencurigakan.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Kasus Ade Kuswara Kunang bukanlah insiden terisolasi, melainkan bagian dari pola sistemik yang lebih luas dalam pengelolaan kekayaan pejabat publik di Indonesia. Fakta bahwa 29 dari 31 aset tanah tidak memiliki keterangan asal-usul menunjukkan adanya celah dalam sistem LHKPN yang memungkinkan pejabat untuk “mengaburkan” asal-usul kekayaan mereka. Pendekatan “hasil sendiri” tanpa penjelasan lebih lanjut menjadi “jalan pintas” yang sering digunakan untuk menghindari pertanyaan lebih lanjut tentang legalitas perolehan aset. KPK perlu memperkuat mekanisme verifikasi dan audit silang antara LHKPN dengan data dari instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Direktorat Jenderal Pajak.

Studi Kasus:
Sebuah studi kasus serupa terjadi pada tahun 2022 ketika seorang kepala daerah di Sumatera Selatan ditangkap KPK karena menerima suap terkait proyek infrastruktur. Dalam kasus tersebut, penyelidik menemukan pola serupa: mayoritas aset tanah dalam LHKPN tidak mencantumkan asal-usul. Namun, melalui audit silang dengan data BPN dan rekam jejak keuangan, KPK berhasil mengungkap keterkaitan antara aset-aset tersebut dengan penerimaan uang dari pihak swasta. Studi kasus ini menjadi preseden penting yang dapat dijadikan acuan dalam penyelidikan terhadap Ade Kuswara Kunang.

Infografis:

• Jumlah aset tanah Ade Kuswara Kunang: 31 bidang
• Total nilai aset tanah: Rp 76,5 miliar
• Aset tanah dengan keterangan “hasil sendiri”: 2 bidang (Rp 435 juta)
• Aset tanah tanpa keterangan asal-usul: 29 bidang (Rp 76,065 miliar)
• Nilai total kekayaan: Rp 79,168,051,653
• Tidak memiliki utang

Penelitian Terbaru:
Sebuah penelitian oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2024 mengungkapkan bahwa 60% dari pejabat daerah yang ditangani KPK dalam kasus korupsi memiliki pola pelaporan LHKPN yang serupa: aset-aset bernilai tinggi tanpa penjelasan asal-usul yang jelas. Penelitian ini menyarankan penerapan sistem verifikasi otomatis yang terintegrasi antara KPK, BPN, dan Direktorat Jenderal Pajak untuk mencegah manipulasi data LHKPN. Selain itu, penelitian ini juga merekomendasikan penerapan sanksi administratif bagi pejabat yang tidak melaporkan asal-usul aset secara lengkap dan akurat.

Kasus ini menjadi momentum penting bagi reformasi sistem pelaporan dan verifikasi kekayaan pejabat publik di Indonesia. Masyarakat berhak mendapatkan transparansi penuh terkait asal-usul kekayaan para pemimpinnya. KPK memiliki tanggung jawab besar untuk tidak hanya menuntaskan kasus ini, tetapi juga mendorong perbaikan sistem yang dapat mencegah terulangnya skandal serupa di masa depan. Keputusan dan tindakan yang diambil dalam kasus Ade Kuswara Kunang akan menjadi tolok ukur bagi komitmen negara dalam memberantas korupsi dan memastikan akuntabilitas para penyelenggara negara.

Baca juga Berita lainnya di News Page