102.202 Warga Tasikmalaya Termasuk Miskin Ekstrem

Banjir warga miskin di Kota Tasikmalaya masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. Meskipun tingkat kemiskinan secara nasional mengalami penurunan, jumlah penduduk yang tergolong sangat miskin tetap tinggi dan membutuhkan perhatian khusus. Data terbaru menunjukkan bahwa sebanyak 102.202 warga Kota Tasikmalaya termasuk dalam kategori miskin ekstrem atau Desil 1, yakni kelompok 10 persen masyarakat dengan kesejahteraan paling rendah secara nasional. Angka ini menjadi cerminan betapa seriusnya masalah kemiskinan struktural yang masih menghantui kota ini.

Berdasarkan pemetaan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, kriteria tersebut mengacu pada data resmi Kementerian Sosial. Desil 1 merupakan tingkatan paling rentan, sedangkan Desil 2 meliputi masyarakat pada posisi 11–20 persen terbawah, dan Desil 3 mencakup 21–30 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah. Distribusi masyarakat miskin ekstrem tidak merata di seluruh wilayah kota. Kecamatan Tamansari menjadi wilayah dengan angka tertinggi sebanyak 31.266 jiwa, diikuti Mangkubumi 29.684 jiwa, Kawalu 28.770 jiwa, Cipedes 24.274 jiwa, dan Cihideung 19.330 jiwa. Wilayah lain seperti Cibeureum (17.722 jiwa), Purbaratu (14.572 jiwa), Bungursari (14.276 jiwa), Indihiang (12.488 jiwa), serta Tawang (11.022 jiwa) juga memberikan kontribusi signifikan terhadap jumlah masyarakat miskin.

Dari total populasi Kota Tasikmalaya yang mencapai sekitar 759 ribu jiwa pada tahun 2025 menurut Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari seperdelapan penduduk kota berada dalam kategori miskin ekstrem. Belum termasuk jumlah besar masyarakat miskin dan rentan miskin pada desil selanjutnya. Hal ini menunjukkan urgensi penanganan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Dengan alokasi APBD sebesar Rp5.475.822.400, Dinas Sosial Kota Tasikmalaya fokus pada penanganan masyarakat miskin dari Desil 1 hingga Desil 4, terutama siswa dari keluarga Desil 1 dan 2. Namun, realisasi program penanggulangan kemiskinan masih jauh dari harapan. Enam program utama dijalankan, di antaranya program inovasi Layar Kusumah dengan target 79 KPM dan anggaran Rp190.745.000, beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin berprestasi dengan target 94 orang dan anggaran Rp940.000.000, bantuan sembako permakanan bagi 1.990 KPM dengan anggaran Rp584.362.850, bantuan permakanan untuk 9.420 KPM dengan anggaran Rp2.641.403.750, alat bantu bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk 356 orang dengan anggaran Rp835.125.000, serta bantuan pengembangan ekonomi masyarakat bagi 165 KPM dengan anggaran Rp284.185.800.

Data terbaru menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan di Kota Tasikmalaya masih membutuhkan intervensi yang lebih masif dan terintegrasi. Studi dari Lembaga Penelitian Sosial dan Ekonomi (LPSE) Jawa Barat pada 2024 mengungkapkan bahwa meskipun program bantuan sosial telah diberikan, efektivitasnya masih terbatas karena kurangnya pendampingan ekonomi dan pelatihan keterampilan yang berkelanjutan. Sebuah infografis dari BPS Jabar menunjukkan bahwa Kota Tasikmalaya berada di peringkat ketiga dalam jumlah rumah tangga miskin ekstrem di Provinsi Jawa Barat, setelah Kota Bogor dan Kabupaten Bandung.

Studi kasus di Kecamatan Tamansari menunjukkan bahwa meskipun banyak keluarga menerima bantuan sembako, mereka masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar lainnya seperti biaya pendidikan dan kesehatan. Seorang ibu rumah tangga di RW 05 Kelurahan Tamansari mengungkapkan bahwa bantuan sembako hanya cukup untuk dua minggu, selebihnya harus mencari tambahan penghasilan dengan bekerja serabutan. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan langsung tunai atau sembako saja tidak cukup untuk mengangkat taraf hidup masyarakat miskin secara berkelanjutan.

Solusi jangka panjang membutuhkan pendekatan yang lebih holistik, termasuk pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan penguatan kelembagaan ekonomi lokal. Program pelatihan menjahit, kerajinan tangan, dan pertanian perkotaan di Kecamatan Mangkubumi telah menunjukkan hasil positif, dengan 65 persen peserta berhasil meningkatkan pendapatan rumah tangganya dalam waktu satu tahun. Pendekatan serupa perlu diperluas ke seluruh kecamatan dengan potensi kemiskinan tinggi.

Permasalahan kemiskinan di Kota Tasikmalaya membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah harus memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem pemberdayaan yang inklusif. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan angka kemiskinan ekstrem dapat ditekan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Mari bersama-sama bergerak, berinovasi, dan berkolaborasi untuk mewujudkan Kota Tasikmalaya yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh warganya.

Baca juga Berita lainnya di News Page