OJK Periksa Ketahanan Siber Seluruh BPD Usai Kasus Peretasan BI Fast

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan uji ketahanan dan keamanan siber terhadap seluruh bank pembangunan daerah (BPD) di Indonesia. Langkah ini diambil setelah terjadi serangkaian peretasan pada layanan BI Fast di beberapa bank daerah, yang berujung pada kerugian mencapai sekitar Rp 200 miliar akibat transfer dana ilegal.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa pihaknya telah menginstruksikan semua BPD untuk segera meningkatkan ketahanan dan keamanan sistem siber mereka. “OJK telah menjalankan crash program pemeriksaan menyeluruh terhadap BPD di seluruh Indonesia dengan fokus pada keamanan siber, serta meminta bank untuk memastikan penerapan langkah-langkah penguatan sistem tersebut,” ujar Dian dalam keterangannya, Minggu (21/12/2025).

Selain pemeriksaan, OJK memperkuat kerja sama dengan regulator sistem pembayaran guna mencegah kejadian serupa terulang kembali. Dari sisi kebijakan, OJK telah menerbitkan sejumlah ketentuan yang mengatur implementasi teknologi informasi di bank, termasuk POJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (POJK PTI) dan SEOJK Nomor 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum (SEOJK Siber).

OJK juga telah mengirimkan surat pembinaan kepada bank-bank terkait untuk segera mengambil langkah-langkah penanganan atas transaksi-transaksi anomali yang terjadi. Dian menekankan bahwa bank diminta untuk menghentikan sementara transaksi mencurigakan hingga dilakukan klarifikasi lebih lanjut sebelum melanjutkan proses transaksi.

Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan sistem perbankan terhadap tindak pidana fraud, OJK kembali mengingatkan bank untuk memperkuat manajemen risiko. Beberapa langkah yang disarankan antara lain penyempurnaan sistem deteksi fraud, penguatan penerapan prinsip know your customer, evaluasi berkala atas profil dan limit transaksi nasabah, penguatan manajemen risiko pihak ketiga, pembentukan tim tanggap insiden siber yang handal, serta pelatihan dan sosialisasi rutin mengenai kesadaran keamanan siber.

Dalam pelaksanaan pengawasan, OJK menerapkan pendekatan Risk Based Supervision (RBS) atau pengawasan berbasis risiko. Pendekatan ini digunakan untuk menilai kondisi kesehatan bank secara proporsional dan berkelanjutan. OJK melakukan evaluasi menyeluruh terhadap profil risiko bank, termasuk risiko operasional yang mencakup aspek teknologi informasi, serta menetapkan Tingkat Kesehatan Bank setiap semester.

Pengawasan oleh OJK terbagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu pengawasan tidak langsung (offsite) dan pengawasan langsung melalui pemeriksaan (onsite). Seluruh aktivitas pengawasan ini dilakukan berdasarkan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya, dengan mempertimbangkan prioritas pengawasan, tingkat urgensi, ketersediaan sumber daya, serta karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas operasional masing-masing bank.

Data riset terbaru menunjukkan bahwa serangan siber terhadap sektor perbankan di Indonesia mengalami peningkatan signifikan sepanjang tahun 2025, terutama yang menyasar sistem perbankan digital dan layanan transfer real-time seperti BI Fast. Menurut laporan Lembaga Riset Keamanan Siber Indonesia (LRKSI), sebanyak 68% serangan siber di sektor keuangan terjadi melalui ekosistem digital bank, dengan metode utama berupa social engineering dan eksploitasi celah keamanan pada integrasi sistem pihak ketiga. Studi kasus terhadap insiden di beberapa BPD menunjukkan lemahnya prosedur validasi transaksi besar dan keterbatasan kapasitas tim keamanan siber dalam mendeteksi anomali secara real-time.

Sebuah infografis yang dirilis oleh Asosiasi Perbankan Digital Indonesia (APDI) menggambarkan tren serangan siber di sektor perbankan, dengan fokus pada celah keamanan pada integrasi sistem pembayaran antarbank. Infografis ini menekankan pentingnya penerapan multi-layer security dan real-time monitoring untuk mencegah penyalahgunaan sistem oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Meningkatnya ancaman siber di sektor perbankan menuntut pendekatan pengawasan yang lebih proaktif dan adaptif. Dengan kolaborasi antara regulator, perbankan, dan pihak terkait, ketahanan sistem keuangan nasional dapat diperkuat. Setiap bank wajib memprioritaskan keamanan siber sebagai bagian dari strategi bisnis utama, bukan sekadar kewajiban teknis. Kesadaran kolektif dan tindakan nyata akan menjadi kunci dalam membangun ekosistem perbankan yang aman, andal, dan dipercaya masyarakat.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page