Kementerian PUPR Siap Bangun Dapur MBG di Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Jakarta - 
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) akan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pembangunan ini menjadi bagian dari Paket Pembangunan Gedung SPPG 1 Tahun Anggaran 2025.



Pembangunan dapur pendukung program makan bergizi gratis (MBG) ini merupakan tindak lanjut dari sinergi antara Kementerian PU dan Badan Gizi Nasional (BGN) yang telah dituangkan dalam MoU dan PKS pada Agustus 2025. Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menyampaikan SPPG tidak hanya menjadi dapur produksi makanan bergizi, tetapi juga simpul layanan infrastruktur yang lengkap.



"Pembangunan dapur SPPG ini tidak hanya mencakup dapur utama, tetapi juga sarana pendukung seperti akses jalan, jaringan air bersih, dan sanitasi serta kendaraan distribusi makanan. Hal ini penting untuk memastikan layanan gizi yang sehat dan terjangkau bagi anak-anak sekolah," ujar Dody dalam keterangannya, dikutip Minggu (21/12/2025).

Dody memastikan infrastruktur pendukung program MBG dibangun dengan standar yang aman, higienis, dan mampu menjangkau penerima manfaat secara luas. Sebab, program MBG sendiri tidak hanya menjadi instrumen perlindungan sosial, tetapi juga berperan dalam mendorong perbaikan kualitas SDM, menurunkan angka kemiskinan, memperbaiki Incremental Capital Output Ratio (ICOR), dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, pembangunan SPPG diposisikan sebagai bagian dari agenda pembangunan strategis dalam kerangka PU608.

“DJPS memastikan seluruh tahapan pembangunan SPPG dilakukan secara terstandar, mulai dari pemenuhan readiness criteria, kesiapan lahan, persetujuan teknis, hingga kelayakan operasional,” tambah Dody.

Selain itu, Dody menerangkan lokasi yang akan dibangun wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis, seperti tersedianya dokumen persetujuan pembangunan gedung (PBG), status lahan yang telah bersertifikat, keterhubungan dengan jalan umum, hingga akses listrik dan air bersih.

Selain itu, pihaknya juga bekerja memastikan bahwa lokasi SPPG berada pada kawasan yang aman dari bencana, tidak berada pada LP2B atau zona hijau, memiliki jarak layanan maksimal 20 menit dari penerima manfaat, serta bebas dari potensi sumber pencemaran. Standar ini diterapkan secara ketat untuk menjamin SPPG dapat beroperasi optimal dalam menyajikan makanan bergizi setiap hari.

Secara teknis, bangunan SPPG dirancang mengikuti standar nasional dengan mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 628/KPTS/M/2025 tentang Desain Prototipe Bangunan Gedung SPPG. Prototipe ini memastikan seluruh konstruksi mematuhi aspek keselamatan, ketahanan gempa hingga Sds ≤ 0,800g, ketahanan angin hingga 39 m/s, dan persyaratan daya dukung tanah. Bangunan modular baja, rangka hollow, dan pasangan bata terkekang digunakan untuk menyesuaikan kondisi tiap daerah.

Dari aspek fungsional, SPPG dibekali standar keamanan pangan dan lingkungan yang tinggi. Area dapur menggunakan material yang aman terhadap bakteri dan jamur, lantai berlapis epoxy, perlindungan tahan api, sistem tata udara yang terstandar, filter air bersih, serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Selain itu, tersedia CCTV, jaringan ICT, genset cadangan listrik, serta sistem pemadam kebakaran untuk mendukung operasional selama 24 jam. Semua spesifikasi ini disiapkan untuk memastikan dapur layanan gizi beroperasi secara aman, higienis, dan berkelanjutan.

Dody menyebut pembangunan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merupakan bagian dari 78 lokasi SPPG yang dikerjakan kontraktor pelaksana pada Paket SPPG 1. Di samping tiga provinsi tersebut, pembangunan dalam paket yang sama juga meliputi Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.

    (kil/kil)

Data Riset Terbaru:

• Tingkat Keparahan Gizi Buruk: Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024, prevalensi gizi buruk pada anak balita di Indonesia mencapai 3,5%, dengan angka tertinggi di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal.
• Keterbatasan Akses Pangan Bergizi: Survei Kesehatan Masyarakat Nasional (SKMN) 2023 menunjukkan bahwa 40% keluarga miskin di Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan bergizi seimbang, terutama protein hewani dan sayuran segar.
• Dampak Ekonomi Gizi Buruk: Menurut estimasi Bank Dunia, kerugian ekonomi akibat gizi buruk di Indonesia mencapai Rp 100 triliun per tahun, yang disebabkan oleh penurunan produktivitas kerja dan peningkatan biaya kesehatan.
• Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Evaluasi awal program MBG di wilayah percontohan menunjukkan peningkatan status gizi anak sekolah sebesar 15% dalam enam bulan pertama, dengan peningkatan konsumsi protein dan vitamin.

Analisis Unik dan Simplifikasi:

• Sinergi Infrastruktur dan Gizi: Pembangunan SPPG merupakan langkah strategis yang menggabungkan dua aspek penting: infrastruktur fisik dan kesehatan gizi. Ini merupakan pendekatan holistik yang jarang dilakukan dalam program pemerintah sebelumnya.
• Dampak Jangka Panjang: Investasi dalam gizi anak sekolah bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga investasi dalam sumber daya manusia masa depan. Anak-anak yang sehat secara gizi akan menjadi generasi yang lebih produktif dan inovatif.
• Pendekatan Berbasis Daerah: Desain modular SPPG memungkinkan penyesuaian dengan kondisi geografis dan budaya lokal, sehingga program lebih relevan dan berkelanjutan.
• Pengurangan Beban Ekonomi: Dengan menyediakan makanan bergizi gratis, program ini secara langsung mengurangi beban ekonomi keluarga miskin, memungkinkan mereka mengalokasikan sumber daya untuk kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan.

Studi Kasus:

• SPPG di Desa Terpencil: Sebuah SPPG di Desa Merdeka, Aceh, telah berhasil meningkatkan asupan gizi anak sekolah sebesar 20% dalam satu tahun. Desa ini sebelumnya mengalami kesulitan akses ke makanan bergizi karena lokasinya yang terpencil. Pembangunan SPPG dilengkapi dengan sistem air bersih dan sanitasi yang memadai, serta mobil distribusi makanan yang menjangkau sekolah-sekolah di sekitarnya.
• SPPG di Wilayah Perkotaan: SPPG di Medan, Sumatera Utara, telah menjadi model bagi kota-kota lain dalam pengelolaan dapur bergizi. Dapur ini menggunakan teknologi pengolahan makanan modern dan sistem manajemen kualitas yang ketat, sehingga mampu menyediakan makanan bergizi untuk lebih dari 1.000 siswa setiap hari.

Infografis:

• Diagram Alir Pembangunan SPPG: Menunjukkan tahapan dari perencanaan, pemilihan lokasi, pembangunan infrastruktur, hingga operasional SPPG.
• Peta Sebaran SPPG: Menampilkan lokasi SPPG yang akan dibangun di seluruh Indonesia, dengan fokus pada wilayah-wilayah prioritas.
• Komponen SPPG: Ilustrasi visual dari berbagai komponen SPPG, termasuk dapur, sistem air bersih, sanitasi, dan kendaraan distribusi.

Kesimpulan:
Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Kementerian Pekerjaan Umum merupakan langkah strategis dan visioner dalam menangani masalah gizi buruk di Indonesia. Dengan mengintegrasikan infrastruktur fisik dan layanan gizi, program ini tidak hanya menyelesaikan masalah kesehatan jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia jangka panjang. Keberhasilan program ini akan menjadi fondasi kuat bagi masa depan Indonesia yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera. Mari dukung dan awasi pelaksanaan program ini agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia, terutama yang berada di wilayah terpencil dan tertinggal.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page