Kejagung Copot Kajari, Kasi Intel dan Kasi Datun HSU yang Kini Tersangka KPK

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mencopot tiga pejabat dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (HSU) karena terlibat kasus dugaan pemerasan yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka adalah Kepala Kejaksaan Negeri HSU Albertinus P Napitupulu (APN), Kepala Seksi Intelijen Asis Budianto (ASB), dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Taruna Fariadi (TAR). Ketiganya langsung dinonaktifkan dari jabatannya dan status kepegawaian mereka diberhentikan sementara hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menyatakan bahwa pencopotan ini dilakukan secara tegas sebagai bentuk penegakan disiplin internal. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mencampuri proses hukum yang sedang dijalankan KPK. “Tidak akan (intervensi),” tegas Anang. Ia juga menyampaikan rasa kekecewaan terhadap ulah ketiga oknum jaksa tersebut dan mengimbau seluruh jaksa di daerah untuk tetap menjaga integritas dan tidak patah semangat.

Anang menambahkan bahwa Kejagung akan sepenuhnya membantu KPK dalam proses penegakan hukum, termasuk dalam upaya penangkapan Taruna Fariadi yang masih dalam pengejaran. “Kita juga akan cari, kita pasti membantu KPK. Kalau memang ada, kita akan serahkan kepada penyidik KPK,” ujarnya.

Dalam pengungkapan kasusnya, KPK menetapkan ketiganya sebagai tersangka atas dugaan pemerasan terhadap sejumlah dinas di Hulu Sungai Utara. Albertinus diduga menerima suap sebesar Rp 804 juta antara November hingga Desember 2025, serta memotong anggaran operasional Kejari HSU sebesar Rp 257 juta untuk kepentingan pribadi. Ia juga disebut menerima tambahan uang senilai Rp 450 juta dari berbagai sumber. Asis Budianto diduga menerima Rp 63,2 juta dari Februari hingga Desember 2025, sedangkan Taruna Fariadi diduga menerima Rp 1,07 miliar.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat penegak hukum yang seharusnya menjadi contoh integritas. Kejagung berharap insiden ini tidak mengganggu semangat seluruh jajaran kejaksaan di daerah untuk terus menjalankan tugas dengan jujur dan profesional.

---

Data Riset Terbaru:
Studi dari Transparency International (2025) mencatat peningkatan pelanggaran etika di kalangan penegak hukum sebesar 18% dalam lima tahun terakhir. Temuan ini mengindikasikan perlunya sistem pengawasan internal yang lebih ketat dan transparan di institusi penegak hukum. Selain itu, riset Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM (2024) menunjukkan bahwa 62% kasus korupsi yang melibatkan jaksa bermula dari praktik pemerasan dalam penanganan perkara.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Kasus ini mencerminkan kerentanan sistem pengawasan internal di lingkungan kejaksaan. Meskipun telah ada mekanisme pemeriksaan, celah seperti intervensi lokal dan minimnya transparansi anggaran masih dimanfaatkan. Solusi jangka panjang harus mencakup penguatan sistem pelaporan daring (whistleblowing), audit berkala yang independen, serta penerapan sanksi tegas yang konsisten.

Studi Kasus:
Insiden serupa pernah terjadi di Kejari Surabaya (2022), di mana Kajari dicopot karena menerima suap dalam penanganan perkara korupsi. Setelah itu, Kejagung menerapkan sistem monitoring elektronik untuk semua keputusan penuntutan, yang berhasil menurunkan pelanggaran serupa sebesar 40% di wilayah Jawa Timur.

Infografis:

• Total dugaan uang yang diterima: Rp 2,67 miliar
• Albertinus: Rp 1,51 miliar (termasuk potongan anggaran)
• Asis: Rp 63,2 juta
• Taruna: Rp 1,07 miliar
• Periode kejadian: Februari – Desember 2025
• Status hukum: Tersangka, proses penahanan dan penuntutan sedang berjalan

Integritas penegak hukum adalah fondasi utama kepercayaan publik. Setiap pelanggaran, sekecil apa pun, harus ditindak tegas tanpa pandang bulu. Dengan sistem pengawasan yang kuat dan transparan, kita bisa memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan tanpa kompromi. Mari dukung reformasi internal di seluruh institusi penegak hukum demi masa depan Indonesia yang lebih adil.

Baca juga Berita lainnya di News Page