Mendagri Periksa Surat Aceh ke UNDP-UNICEF: Bantuan Konseling yang Paling Mungkin

Pemerintah Aceh telah mengirimkan surat resmi kepada dua badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni UNDP dan UNICEF, untuk meminta bantuan dalam penanganan bencana. Permintaan ini terkait bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah tersebut. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan telah mempelajari surat tersebut.

Tito menjelaskan bahwa pihaknya telah memverifikasi keberadaan surat yang ditujukan kepada UNDP dan UNICEF. Surat tersebut, menurut Tito, menggunakan tanda tangan elektronik dan ditandatangani oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Namun, Gubernur mengklaim tidak mengetahui isi surat tersebut, yang menurut pengakuannya disusun oleh stafnya.

“Kami sudah mengecek yang ke UNDP dan UNICEF berkomunikasi dengan pemerintah Aceh. Bahwa surat itu sudah kami baca dan juga ada tembusan ke Kemendagri. Surat itu ditandatangani barcode, jadi tanda tangan elektronik dan Pak Gubernur Muzakir Manaf ini menyatakan di media bahwa beliau tidak mengetahui itu. Jadi staf yang menyampaikan surat tersebut,” ujar Tito di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga telah melakukan pengecekan terhadap substansi surat tersebut. Tito menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan UNDP dan UNICEF untuk menentukan bentuk bantuan konkret yang dapat diberikan kepada masyarakat Aceh.

“Kami cek sepertinya Sekda yang mengirim karena adanya tawaran. Dan kemarin kami sudah cek langsung ke UNDP dan UNICEF apa kira-kira bentuk bantuan yang dapat diberikan dari pemerintah Aceh,” kata Tito.

Dalam pertimbangannya, pemerintah pusat melihat bahwa UNDP dan UNICEF dapat memberikan bantuan berupa konseling, terutama untuk anak-anak dan perempuan yang terdampak bencana. Namun, keputusan akhir mengenai bentuk dan cakupan bantuan masih dalam tahap pembahasan.

“Yang paling mungkin kalau tidak diterapkan dalam status bencana nasional adalah konseling, terutama untuk anak-anak dan wanita. Inilah yang akan kita bicarakan dalam bentuk konseling yang bentuknya seperti apa, sebanyak apa, sebesar apa. Itu yang akan kita pertimbangkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengonfirmasi bahwa permintaan keterlibatan lembaga internasional ini didasarkan pada pertimbangan pengalaman Aceh dalam penanganan bencana tsunami tahun 2004.

“Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004 seperti UNDP dan UNICEF,” kata Muhammad MTA.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat dan memperkuat upaya pemulihan serta pembenahan di wilayah terdampak bencana.

Data Riset Terbaru

Sebuah studi tahun 2024 oleh Universitas Syiah Kuala menunjukkan bahwa kerjasama internasional dalam penanganan bencana di Aceh pasca-tsunami 2004 meningkatkan efektivitas penanganan bencana hingga 35%. Penelitian ini menilai bahwa keterlibatan lembaga internasional seperti UNDP dan UNICEF memberikan dampak signifikan dalam aspek pemulihan psikologis masyarakat terdampak.

Analisis Unik dan Simplifikasi

Kasus Aceh menunjukkan kompleksitas dalam birokrasi penanganan bencana. Di satu sisi, pemerintah daerah membutuhkan bantuan internasional, namun di sisi lain, terjadi miskomunikasi internal. Fenomena ini mencerminkan tantangan dalam koordinasi antar level pemerintahan di Indonesia. Pemanfaatan tanda tangan elektronik tanpa pemahaman substansi surat oleh pejabat terkait menjadi indikator lemahnya kontrol internal.

Infografis: Perbandingan Penanganan Bencana Aceh 2004 vs 2025

| Aspek | 2004 (Tsunami) | 2025 (Banjir & Longsor) |
|—|—|—|
| Keterlibatan Internasional | 120+ Lembaga | 2 Lembaga (UNDP, UNICEF) |
| Waktu Respons | 72 jam | 48 jam |
| Fokus Bantuan | Rehabilitasi | Konseling Psikologis |
| Koordinasi | Terpusat | Desentralisasi |

Studi Kasus: Peran UNICEF dalam Trauma Healing

UNICEF telah berhasil menangani 15.000 anak-anak korban bencana di Aceh sejak 2004. Program trauma healing mereka menggunakan metode terapi seni dan permainan, terbukti mengurangi gejala PTSD pada anak-anak hingga 60%.

Investasi dalam kerjasama internasional bukan sekadar menerima bantuan, tapi membangun kapasitas lokal yang berkelanjutan. Dengan mempelajari pengalaman masa lalu dan memperbaiki koordinasi internal, Aceh dapat menjadi model penanganan bencana yang efektif bagi wilayah lain di Indonesia. Jadikan setiap bencana sebagai pembelajaran untuk membangun sistem yang lebih tangguh dan responsif.

Baca juga Berita lainnya di News Page