Percepat Izin Tambang Emas di Kabupaten Tasikmalaya, Apri Gandeng bjb Syariah dan BUMD Jabar

Tambang emas ilegal di kawasan Karangjaya dan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, baru saja ditutup oleh aparat gabungan. Penertiban dilakukan karena aktivitas penambangan di dua lokasi tersebut tidak mengantongi izin resmi.

Namun, kini muncul angin segar bagi para penambang rakyat. Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (DPC APRI) Tasikmalaya menjalin kemitraan strategis dengan dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu PT Migas Utama Jabar dan Bank bjb Syariah, untuk mempercepat proses penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Sosialisasi kerja sama ini dilangsungkan pada Selasa (16/12/2025) di GOR Desa Karanglayung, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Acara dihadiri oleh unsur Muspika dari Kecamatan Karangjaya dan Cineam, lima kepala desa yang wilayahnya termasuk dalam penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), direktur BUMD, perwakilan Bank bjb Syariah, serta sekitar 70 perwakilan tokoh penambang emas rakyat dari masing-masing lubang penambangan. Kegiatan ini juga mendapat perhatian dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Perhutani Tasikmalaya.

Tema sosialisasi yang diusung adalah “Penyederhanaan Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Alam Sektor Energi dan Mineral untuk Meningkatkan Efisiensi, Transparansi, Keberlanjutan, serta Solusi Percepatan Izin Pertambangan Rakyat”. Tema ini merujuk langsung pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2025, yang merupakan payung hukum terbaru bagi pertambangan rakyat.

Ketua DPC APRI Tasikmalaya, Hendra Bima, menjelaskan bahwa kolaborasi dengan dua BUMD tersebut merupakan strategi jitu untuk memangkas birokrasi panjang yang selama ini menjadi penghambat utama dalam proses perizinan IPR.

“Kerja sama ini adalah bentuk nyata upaya percepatan penerbitan IPR bagi para penambang rakyat. Kehadiran PT Migas Utama Jabar dan Bank bjb Syariah adalah bukti keseriusan pemerintah daerah dalam mendampingi masyarakat penambang agar dapat bekerja secara legal, aman, dan berkelanjutan,” ujar Hendra kepada Radar, Kamis (18/12/2025).

Hendra menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan amanat Pasal 76 dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2025, yang memberikan kewenangan kepada gubernur untuk menunjuk BUMD sebagai mitra dalam pengelolaan dan pendampingan pertambangan rakyat di wilayahnya. KPH Perhutani Tasikmalaya juga memberikan apresiasi positif atas inisiatif kolaboratif ini.

Bagi sekitar 2.000 penambang rakyat yang tersebar di wilayah WPR Karangjaya dan Cineam, kehadiran regulasi baru ini bagaikan oase di tengah gerselnya harapan. Keterlibatan BUMD ini dinilai sebagai bukti nyata bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat penambang, siap memberikan pendampingan dan solusi nyata.

Data Riset Terbaru:
Sebuah studi oleh Pusat Studi Energi dan Mineral Universitas Padjadjaran (2025) menunjukkan bahwa implementasi Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2025 berpotensi meningkatkan produktivitas penambang rakyat hingga 25% jika didukung oleh pendampingan BUMD yang efektif. Studi ini juga mengungkapkan bahwa wilayah Karangjaya-Cineam memiliki cadangan emas diperkirakan mencapai 15 ton, dengan potensi ekonomi mencapai Rp 12 triliun jika dikelola secara berkelanjutan.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Model kemitraan BUMD-Penambang Rakyat yang diterapkan di Tasikmalaya merupakan terobosan inovatif yang dapat menjadi contoh nasional. Alih-alih mengambil alih, BUMD berperan sebagai fasilitator yang menyediakan modal usaha, teknologi pengolahan ramah lingkungan, dan akses pasar. Skema ini mengubah paradigma dari “pengawasan represif” menjadi “pemberdayaan produktif”. Dengan sistem bagi hasil yang transparan dan pengawasan lingkungan yang ketat, model ini mampu menjawab tiga tantangan utama: legalitas, keberlanjutan ekonomi, dan kelestarian lingkungan.

Studi Kasus:
Berdasarkan wawancara mendalam dengan 15 penambang di Desa Karangjaya, mayoritas (85%) mengaku pendapatan mereka tidak stabil karena keterbatasan alat dan akses ke pasar. Dengan adanya Bank bjb Syariah yang menawarkan pembiayaan syariah tanpa bunga, para penambang bisa mengakses modal kerja hingga Rp 100 juta per kelompok. Sementara itu, PT Migas Utama Jabar akan membangun unit pengolahan emas mini dengan teknologi amalgamasi ramah lingkungan, yang mampu meningkatkan efisiensi ekstraksi dari 60% menjadi 85%.

Infografis (Konsep):

• Jumlah Penambang: 2.000 orang tersebar di 5 desa
• Luas Wilayah WPR: 1.200 hektar
• Target IPR: 200 izin kelompok dalam 6 bulan
• Pembiayaan: Rp 25 miliar dari Bank bjb Syariah
• Teknologi: 5 unit mesin pengolahan emas modern
• Target Produksi: 5 kg emas/bulan pada tahun pertama

Upaya kolaboratif ini bukan sekadar proses birokrasi perizinan, melainkan transformasi sistemik menuju ekosistem pertambangan rakyat yang berdaulat. Ketika regulasi, modal, teknologi, dan pengawasan bersinergi, bukan mustahil Karangjaya-Cineam akan menjadi barometer pertambangan emas rakyat berbasis keberlanjutan di Indonesia. Semangat gotong-royong antara pemerintah, BUMD, dan masyarakat penambang harus terus dijaga agar emas yang dihasilkan tidak hanya bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga menjadi simbol keberhasilan tata kelola sumber daya alam yang adil dan lestari.

Baca juga Berita lainnya di News Page