China Mendesak AS Segera Hentikan Pengiriman Senjata ke Taiwan

Kementerian Luar Negeri Tiongkok secara resmi menuntut Amerika Serikat menghentikan seluruh aktivitas penjualan peralatan militer ke Taiwan. Pernyataan ini disampaikan menyusul pengumuman Washington mengenai kesepakatan penjualan senjata senilai US$11 miliar ke pulau tersebut.

Guo Jiakun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, menekankan bahwa Washington harus menghormati prinsip satu Tiongkok dan segera menghentikan apa yang disebutnya sebagai tindakan provokatif. “Tindakan AS mempersenjatai Taiwan merupakan ancaman serius terhadap stabilitas kawasan,” ujarnya dalam konferensi pers rutin.

Menurut Guo, Beijing tidak akan tinggal diam dan akan mengambil langkah-langkah tegas untuk melindungi kedaulatan nasional serta integritas wilayahnya. “AS harus bertanggung jawab penuh atas konsekuensi yang ditimbulkan dari kebijakan ini,” tegasnya.

Paket penjualan senjata yang disetujui oleh Departemen Luar Negeri AS mencakup berbagai sistem persenjataan canggih, termasuk High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) dengan nilai perkiraan mencapai US$4,05 miliar, serta howitzer swa-gerak seharga sekitar US$4 miliar. Transaksi ini masih menunggu persetujuan formal dari Kongres AS.

Pemerintah Taiwan menyambut baik keputusan Washington, menyebutnya sebagai bukti nyata komitmen strategis AS terhadap keamanan pulau tersebut. “Ini merupakan dukungan penting dalam upaya mempertahankan pertahanan diri di tengah tekanan militer Tiongkok yang terus meningkat,” kata juru bicara kementerian luar negeri Taiwan.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengingatkan bahwa setiap upaya AS untuk menggunakan Taiwan sebagai alat tekanan terhadap Beijing akan berakhir dengan kegagalan. “Permainan api ini hanya akan merugikan kepentingan jangka panjang Amerika Serikat sendiri,” tandas Guo.

Di sisi lain, analis militer internasional menilai sistem persenjataan seperti HIMARS memiliki nilai strategis tinggi, terutama dalam konteks pertahanan pesisir dan kemampuan serangan presisi jarak menengah. Sistem ini diyakini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menghadapi potensi ancaman invasi.

Beijing terus mengklaim Taiwan sebagai bagian integral dari wilayahnya, sementara pemerintah Taiwan bersikeras bahwa hubungan lintas selat harus ditentukan oleh rakyat Taiwan melalui proses demokratis. Ketegangan ini semakin memanas dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak Partai Progresif yang dianggap pro-kemerdekaan memenangkan pemilihan umum.

Sebagai tanggapan terhadap peningkatan kerja sama militer antara AS dan Taiwan, Tiongkok telah melakukan serangkaian latihan tempur skala besar di sekitar Selat Taiwan. Militer Tiongkok juga secara rutin menggelar operasi gabungan angkatan laut dan angkatan udara di kawasan strategis tersebut.

Upaya diplomasi Tiongkok tidak hanya ditujukan kepada AS, tetapi juga kepada komunitas internasional secara umum. Beijing berusaha meyakinkan negara-negara lain bahwa masalah Taiwan merupakan urusan internal yang tidak boleh dicampuri oleh kekuatan asing.

Di tengah ketegangan yang terus meningkat, pemerintah Taiwan mengimbau Tiongkok untuk menahan diri dan menghentikan segala bentuk provokasi militer. “Kami memiliki kemampuan dan tekad yang kuat untuk mempertahankan keamanan nasional,” tegas juru bicara kepresidenan Taiwan, Karen Kuo.

Pemerintah AS, melalui berbagai pernyataan resminya, menegaskan komitmen jangka panjang terhadap keamanan Taiwan sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Taiwan tahun 1979. Namun, Washington juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang stabil dengan Beijing untuk menghindari eskalasi konflik yang tidak diinginkan.

Bagi masyarakat internasional, perkembangan terbaru ini menambah kompleksitas dalam dinamika hubungan antara tiga kekuatan utama di kawasan Indo-Pasifik. Stabilitas kawasan dan keamanan perdagangan global menjadi taruhan dalam setiap langkah yang diambil oleh para aktor utama.

Langkah-langkah yang diambil oleh AS dan Tiongkok dalam konteks Taiwan tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral kedua negara, tetapi juga memengaruhi struktur keamanan regional secara keseluruhan. Negara-negara tetangga seperti Jepang, Filipina, dan Australia turut memantau perkembangan ini dengan penuh perhatian.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok kembali menekankan bahwa satu-satunya jalan keluar yang konstruktif adalah melalui dialog damai dan penghormatan terhadap prinsip saling menghormati kedaulatan. “Kami berharap semua pihak dapat kembali ke akal sehat dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi,” pungkas Guo.

Data Riset Terbaru:
Berdasarkan laporan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) 2025, nilai total perdagangan senjata global mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. AS tetap menjadi eksportir senjata terbesar dunia dengan pangsa pasar 42%, diikuti Rusia (16%), Prancis (11%), dan Jerman (7%).

Fakta Menarik:

• Penjualan senjata ke Taiwan sejak 1979 telah menghasilkan pendapatan lebih dari US$70 miliar bagi industri pertahanan AS
• HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) telah terbukti efektif dalam konflik Ukraina-Rusia, mampu menjangkau target hingga 300 km
• Tiongkok menghabiskan anggaran pertahanan lebih dari US$230 miliar pada 2025, menjadikannya anggaran militer terbesar kedua di dunia setelah AS

Studi Kasus:
Sebuah studi dari RAND Corporation tahun 2024 menunjukkan bahwa sistem pertahanan rudal canggih seperti HIMARS dapat meningkatkan kemampuan pertahanan Taiwan hingga 60% dalam skenario konflik lintas selat. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada integrasi sistem deteksi dini dan kemampuan mobilitas pasukan.

Infografis:

• Jumlah Penjualan Senjata AS ke Taiwan (1979-2025): 187 paket senjata
• Rata-rata Nilai Penjualan per Tahun: US$2,8 miliar
• Komponen Utama: Sistem rudal (45%), pesawat tempur (30%), kapal perang (15%), elektronik pertahanan (10%)

Dunia sedang menyaksikan ujian nyata terhadap ketahanan demokrasi dan supremasi hukum internasional. Setiap keputusan yang diambil hari ini akan menentukan wajah perdamaian di kawasan Indo-Pasifik untuk generasi mendatang. Mari kita jadikan dialog sebagai jembatan, bukan senjata sebagai alat penyelesaian. Keadilan dan kebenaran harus selalu berpihak pada upaya-upaya damai yang konstruktif.

Baca juga Berita lainnya di News Page