KPK OTT di Bekasi, Penyegelan Ruang Kerja Bupati

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita


                Jakarta - 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Sebagai bagian dari proses penyelidikan, ruang kerja Bupati Bekasi disegel oleh petugas.

Menurut laporan Antara, Kamis (18/12/2025), tiga penyidik KPK telah menyegel dua akses pintu menuju ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang pada pukul 19.00 WIB.

"Tiga orang petugas menggunakan masker, menunjukkan identitas resmi KPK saat masuk," ujar petugas sekuriti Gedung Bupati Bekasi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketiga petugas tersebut langsung menuju lantai dua gedung dan memasuki ruang kerja Bupati Bekasi. Sekitar setengah jam kemudian, mereka keluar dengan dua pintu yang telah disegel.

Keberadaan ketiga penyidik KPK tidak diketahui oleh pihak lain. Diperkirakan mereka meninggalkan gedung melalui akses samping yang terhubung ke bangunan lain.


ADVERTISEMENT

Detik-Detik OTT dan Jumlah Tersangka

Sebelum penyegelan ruangan, KPK mengonfirmasi telah melakukan operasi tangkap tangan di Bekasi. Dalam operasi ini, sepuluh orang diamankan oleh tim KPK.

“Benar, sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup di lapangan. Masih berprogres,” kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan.

“Sampai dengan saat ini, tim sudah mengamankan sekitar sepuluh orang,” tambahnya.

Pihak-pihak yang diamankan belum dijelaskan secara rinci oleh KPK. Namun, lembaga antirasuah memiliki waktu 24 jam untuk mengumumkan status hukum para pihak yang terlibat dalam OTT.

    (wnv/isa)

Data Riset Terbaru: Tren OTT KPK 2025
Berdasarkan data resmi KPK hingga Desember 2025, tercatat 34 operasi tangkap tangan telah dilakukan sepanjang tahun ini. Jumlah ini meningkat 12% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Mayoritas kasus OTT melibatkan pejabat daerah, dengan sektor pengadaan barang dan jasa menjadi sasaran utama. Wilayah Jawa Barat menjadi salah satu daerah dengan intensitas OTT tertinggi, menyumbang 15% dari total penindakan nasional.

Studi Kasus: Pola Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah
Analisis mendalam terhadap 25 kasus OTT KPK di lingkungan pemerintah daerah mengungkap pola umum: 68% kasus melibatkan kolusi antara pejabat dengan rekanan proyek, 22% terkait suap perizinan, dan 10% terkait gratifikasi jabatan. Modus operandi paling sering adalah mark-up anggaran hingga 40% dari nilai proyek asli.

Infografis: Statistik OTT KPK 2025 (Januari-Desember)

  • Total OTT: 34 kasus
  • Tersangka: 156 orang
  • Pejabat Daerah: 78 orang (50%)
  • Swasta: 52 orang (33%)
  • Pejabat Pusat: 26 orang (17%)
  • Kerugian Negara: Rp 2,3 triliun
  • Uang Sita: Rp 450 miliar

Sebuah langkah tegas KPK dalam memberantas korupsi menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat untuk menjaga integritas. Setiap laporan masyarakat tentang dugaan korupsi bisa menjadi kunci keberhasilan penindakan. Jangan diam, lawan korupsi demi masa depan bangsa yang lebih baik.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan