Menakar Status Bencana Nasional dan Ruang Fiskal

Bencana alam yang baru-baru ini melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi ujian berat bagi ketangguhan negara. Di tengah penderitaan warga, muncul tuntutan agar pemerintah segera menetapkan status bencana nasional. Namun, pemerintah justru memilih tindakan hati-hati dengan mempertimbangkan banyak aspek. Perbedaan pendekatan ini menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat, seolah-olah negara enggan sepenuhnya hadir. Padahal, di balik perdebatan ini, terdapat persoalan yang lebih dalam: bagaimana menjaga keseimbangan antara kewajiban kemanusiaan dan keberlanjutan fiskal.

Sejarah mencatat bahwa penetapan status bencana nasional bukanlah kebijakan yang sering digunakan. Dalam perjalanan panjang Indonesia, hanya tiga kejadian yang ditetapkan sebagai bencana nasional: Gempa dan Tsunami Flores (1992), Tsunami Aceh (2004), dan Pandemi Covid-19 (2020). Fakta ini menunjukkan bahwa status nasional selalu diberlakukan sebagai kebijakan luar biasa, bukan sebagai respons rutin. Dengan demikian, kehati-hatian pemerintah saat ini memiliki dasar historis yang kuat.

Dalam bingkai hukum, UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadi acuan utama. Undang-undang ini menetapkan bahwa penetapan status nasional harus didasarkan pada indikator objektif, seperti jumlah korban, luas wilayah terdampak, tingkat kerusakan infrastruktur strategis, serta kemampuan pemerintah daerah dan provinsi dalam menangani krisis. Dengan kata lain, status nasional adalah pengakuan bahwa kapasitas daerah sudah tidak memadai dan negara harus mengambil alih secara penuh. Oleh sebab itu, keputusan untuk tidak serta-merta menetapkan status ini dapat dipahami sebagai upaya menjaga konsistensi kebijakan dan menghindari preseden yang luas.

Dari sisi fiskal, penetapan bencana nasional memang membawa dampak besar. APBN harus menanggung biaya tambahan untuk bantuan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi, yang sering kali bersifat multi-tahun. Di tengah berbagai kewajiban struktural seperti perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, dan transisi energi, ruang fiskal yang tersisa sangat terbatas. Oleh karena itu, setiap keputusan fiskal darurat harus diambil secara terukur agar tidak merusak kredibilitas pengelolaan anggaran negara.

Namun, pendekatan fiskal yang terlalu berhati-hati juga berisiko tinggi. Bagi daerah terdampak, keterbatasan anggaran sering kali membuat penanganan bencana menjadi lambat dan tidak terintegrasi. Dana BTT daerah, dana siap pakai BNPB, serta realokasi APBD memang tersedia, tetapi dalam banyak kasus tidak mencukupi untuk memulihkan infrastruktur, menghidupkan kembali ekonomi, sekaligus memastikan layanan publik dasar berjalan normal. Ketika pemulihan tertunda, biaya sosial dan ekonomi justru membesar, mulai dari hilangnya mata pencaharian hingga meningkatnya kerentanan masyarakat. Dalam jangka menengah, beban ini pada akhirnya kembali ke APBN dalam bentuk bantuan lanjutan.

Belajar dari pengalaman internasional, strategi pembiayaan bencana memiliki berbagai model. Tsunami Aceh 2004 menjadi contoh nyata bagaimana keterlibatan komunitas internasional dapat mempercepat pemulihan. Bantuan hibah dan pinjaman lunak dari negara-negara seperti Jepang, Amerika Serikat, Australia, serta lembaga multilateral memungkinkan pembangunan kembali infrastruktur vital dalam waktu relatif singkat. Dalam konteks fiskal, bantuan asing ini berfungsi sebagai bantalan APBN, mengurangi tekanan langsung terhadap defisit negara, sekaligus memberi ruang bagi pemerintah untuk fokus pada tata kelola pemulihan dan reformasi kelembagaan.

Di sisi lain, terdapat pula negara yang memilih memulihkan diri tanpa mengandalkan bantuan asing. Jepang pasca-gempa dan tsunami Tōhoku 2011 hampir sepenuhnya mengandalkan pembiayaan domestik melalui penerbitan obligasi rekonstruksi dan pemanfaatan cadangan fiskal nasional. Pendekatan ini memungkinkan kontrol penuh atas agenda pemulihan dan menjaga kedaulatan kebijakan fiskal. Namun, pengalaman Jepang juga menunjukkan bahwa pilihan tersebut hanya dimungkinkan karena kesiapan institusional, disiplin fiskal, serta sistem mitigasi risiko yang telah dibangun jauh sebelum bencana terjadi.

Indonesia berada di antara dua pendekatan tersebut. Ruang fiskal tersedia, tetapi tidak selebar negara maju. Di sisi lain, ketergantungan penuh pada bantuan asing juga bukan pilihan yang selalu ideal. Oleh karena itu, perdebatan mengenai penetapan status bencana nasional di Aceh, Sumut, dan Sumbar seharusnya tidak direduksi menjadi soal “ya atau tidak”, melainkan diarahkan pada efektivitas respons negara. Jika kapasitas fiskal daerah dan dukungan pusat dalam kerangka non-nasional terbukti tidak mencukupi, maka penetapan status nasional menjadi instrumen kebijakan yang sah dan berkeadilan. Sebaliknya, jika pemerintah pusat mampu memastikan percepatan bantuan dan fleksibilitas anggaran tanpa status nasional, pendekatan tersebut juga patut diapresiasi.

Dalam konteks ini, transparansi kebijakan menjadi kunci. Publik perlu mengetahui secara jelas berapa besar anggaran yang telah dialokasikan, instrumen fiskal apa saja yang digunakan, serta bagaimana mekanisme pengawasannya. Tanpa komunikasi yang memadai, keputusan fiskal yang berbasis data mudah dipersepsikan sebagai kurang empatik. Pemerintah tidak cukup hanya menyatakan bahwa status bencana nasional belum diperlukan, tetapi juga harus menjelaskan bagaimana negara memastikan pemulihan berjalan cepat, adil, dan akuntabel.

Ke depan, polemik ini semestinya menjadi momentum untuk memperkuat sistem pembiayaan kebencanaan nasional. Indonesia membutuhkan mekanisme yang lebih prediktif dan berbasis risiko, tidak semata-mata bergantung pada status administratif. Penguatan dana cadangan permanen untuk bencana, pengembangan skema asuransi risiko bencana, serta integrasi risiko iklim ke dalam perencanaan fiskal jangka menengah merupakan langkah strategis yang semakin mendesak. Dengan sistem yang lebih matang, negara tidak selalu berada dalam posisi reaktif setiap kali bencana terjadi.

Pada akhirnya, penetapan bencana nasional bukanlah tujuan akhir. Ukuran keberhasilan negara terletak pada seberapa cepat dan adil pemulihan dirasakan oleh warga terdampak, tanpa mengorbankan stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan. Dalam sejarahnya yang sangat selektif menetapkan bencana nasional, Indonesia justru diuji untuk membuktikan bahwa kehati-hatian kebijakan tidak identik dengan abainya negara, melainkan bagian dari upaya menjaga keadilan sosial dan ketahanan ekonomi dalam jangka panjang.

Data Riset Terbaru:
Berdasarkan laporan BMKG tahun 2024, ancaman bencana hidrometeorologi meningkat 30% dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, Bappenas mencatat bahwa rata-rata biaya rekonstruksi pasca-bencana mencapai Rp 1,5 triliun per kejadian. Studi Bank Dunia 2023 menunjukkan bahwa negara berkembang yang memiliki dana cadangan bencana minimal 1% dari APBN mengalami pemulihan 25% lebih cepat dibanding yang tidak memiliki dana cadangan.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Mengapa pemerintah terlihat ragu? Bukan karena tidak peduli, tetapi karena pertimbangan fiskal jangka panjang. Menetapkan status nasional berarti APBN harus menanggung semua biaya, yang bisa mengganggu program pembangunan lainnya. Di sisi lain, jika daerah tidak mampu, penderitaan rakyat akan berlarut-larut. Solusi terbaik adalah memperkuat sistem kesiapsiagaan sejak dini, bukan hanya bereaksi setelah bencana terjadi.

Studi Kasus:
Pasca-gempa Aceh 2004, Indonesia berhasil memulihkan infrastruktur utama dalam waktu 5 tahun berkat bantuan internasional. Namun, proses ini juga meninggalkan pelajaran tentang pentingnya pengelolaan dana bantuan yang transparan dan akuntabel. Di sisi lain, Jepang pasca-tsunami Tōhoku 2011 mampu membangun kembali wilayahnya dalam waktu 10 tahun, tetapi harus menanggung utang penerbitan obligasi rekonstruksi sebesar 31 triliun yen.

Infografis:
[Bayangkan sebuah diagram yang menunjukkan perbandingan waktu pemulihan bencana antara Indonesia dan Jepang, serta komposisi sumber pembiayaan rekonstruksi (APBN, bantuan asing, dana swasta).]

Dalam menghadapi bencana, negara harus pandai menyeimbangkan antara kecepatan respons dan keberlanjutan keuangan. Kehati-hatian bukan berarti acuh, tetapi bentuk tanggung jawab terhadap generasi mendatang. Mari kita dukung penguatan sistem kesiapsiagaan bencana, agar Indonesia tidak selalu berada dalam posisi reaktif. Dengan kesiapan yang matang, kita bisa memastikan bahwa kemanusiaan dan stabilitas fiskal berjalan beriringan, menciptakan ketahanan nasional yang sejati.

Baca juga Berita lainnya di News Page