Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa banyak kementerian dan lembaga yang tidak mampu menyerap seluruh anggarannya. Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025), Purbaya mengungkapkan sejumlah instansi pemerintah justru mengembalikan dana yang telah dialokasikan karena terkendala dalam proses belanja.
“Kalau tidak salah masih ada yang mengembalikan anggaran ke kita. Ada beberapa yang tidak bisa belanja,” ujarnya. Hingga saat ini, pihaknya belum menjumlahkan secara keseluruhan total anggaran yang dikembalikan, namun data terakhir menunjukkan angka berkisar antara Rp 3,5 triliun hingga Rp 4,5 triliun.
Purbaya menambahkan, tidak pernah ada kementerian atau lembaga yang mampu menyerap anggaran hingga 100% dalam satu tahun anggaran. Rata-rata penyerapan hanya mencapai sekitar 90-an persen. “Setiap tahun tidak pernah ada yang pernah 100% keserap. Kita asumsikan awal 99% keserap. Itu pun nanti ada yang kembalikan lagi,” jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap lambatnya realisasi anggaran oleh sejumlah kementerian dan lembaga. Menurut laporan yang diterimanya dari Menteri Keuangan, masih tersisa cukup besar dana yang belum terserap, padahal tahun anggaran 2025 akan segera berakhir.
“Saya dapat laporan dari Menkeu, sisa anggaran yang bisa kita hemat cukup besar dan di sana sini masih ada (Kementerian/Lembaga) yang kurang cepat bergerak,” kata Prabowo. Ia menekankan pentingnya fleksibilitas peraturan yang seharusnya dibuat untuk menguntungkan rakyat. Jika suatu peraturan justru menghambat kinerja dan tidak memberi manfaat bagi masyarakat, maka peraturan tersebut perlu segera dievaluasi dan diperbaiki.
Permasalahan penyerapan anggaran ini menjadi tantangan berulang yang dihadapi pemerintah setiap tahun. Selain persoalan birokrasi yang rumit, seringkali pengelolaan anggaran terhambat oleh kurangnya perencanaan yang matang serta sumber daya manusia yang belum optimal dalam mengeksekusi program.
Data Riset Terbaru:
Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga minggu ketiga Desember 2025, realisasi APBN mencatatkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) sekitar Rp 4,5 triliun dari total belanja negara yang direncanakan sebesar Rp 3.748 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan signifikan dalam tata kelola keuangan negara. Riset dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) tahun 2025 mengungkapkan bahwa birokrasi pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu penyebab utama lambatnya penyerapan anggaran, terutama di kementerian teknis yang memiliki proyek padat karya.
Analisis Unik dan Simplifikasi:
Fenomena pengembalian anggaran bisa dianalogikan seperti seseorang yang mendapatkan uang bulanan tetapi tidak mampu menggunakannya secara efektif karena terlalu banyak aturan dan pertimbangan. Padahal, uang tersebut sebenarnya bisa digunakan untuk kebutuhan yang lebih produktif. Dalam konteks pemerintahan, anggaran yang tidak terserap bukan hanya kehilangan kesempatan untuk membangun infrastruktur atau meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga mencerminkan lemahnya kapasitas perencanaan dan eksekusi.
Perlu adanya pendekatan baru yang lebih fleksibel dan kolaboratif antara Kementerian Keuangan, Bappenas, serta kementerian teknis lainnya. Sistem perencanaan anggaran harus lebih responsif terhadap dinamika di lapangan, bukan sekadar formalitas administratif. Selain itu, penguatan kapasitas SDM di unit pengelola anggaran menjadi kunci penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara.
Studi Kasus:
Pada tahun 2024, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sempat mengembalikan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun karena proyek infrastruktur tertunda akibat proses pembebasan lahan yang panjang. Namun, pada tahun 2025, PUPR justru menjadi salah satu kementerian dengan penyerapan tertinggi mencapai 94%, berkat penerapan sistem monitoring proyek berbasis digital dan percepatan penyelesaian perizinan.
Infografis Konsep:
- Anggaran APBN 2025: Rp 3.748 triliun
- SiLPA sementara: Rp 4,5 triliun
- Rata-rata penyerapan KL: 90%
- Target penyerapan ideal: 98%
- Penyebab utama pengembalian anggaran: Birokrasi panjang, perencanaan kurang matang, SDM terbatas
Anggaran yang tidak terserap bukan sekadar angka di laporan keuangan, tetapi kesempatan yang hilang untuk membangun masa depan. Dengan memperbaiki tata kelola dan memperkuat sinergi antarlembaga, pemerintah bisa mengubah tantangan ini menjadi peluang untuk menciptakan nilai tambah bagi rakyat. Saatnya bergerak lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih bijaksana dalam mengelola uang negara.
Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.