Eddy Soeparno ke China Bahas Komitmen Prabowo Percepat Dekarbonisasi

Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menerima undangan resmi dari lembaga pemikir pemerintah Tiongkok, China Institute for Innovation and Strategic Development (CIIDS), untuk berdiskusi mengenai komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat dekarbonisasi serta potensi kolaborasi di bidang transisi energi dan pengelolaan sampah antara Indonesia dan Tiongkok.

Kedatangan Eddy Soeparno disambut hangat oleh Vice Chairman sekaligus Sekretaris Jenderal CIIDS, Wang Boyong, bersama jajaran pimpinan CIIDS. Lembaga ini dikenal sebagai mitra strategis pemerintah Tiongkok dalam riset inovasi dan pembangunan, termasuk kebijakan transisi energi dan lingkungan hidup.

Dalam sambutannya, Wang Boyong menyampaikan rasa hormat atas peran aktif Eddy Soeparno dalam mempererat hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok di tengah ketegangan geopolitik global. Ia mencontohkan pertemuan Eddy dengan Ketua MPR Tiongkok, Wang Huning, di Beijing dan kunjungan balasan Wang Huning ke Indonesia beberapa waktu lalu.

“Kami sangat menghargai pertemuan tersebut. Ini menjadi simbol persahabatan yang baik antara Tiongkok dan Indonesia,” ujar Wang Boyong.

Eddy Soeparno menjelaskan langkah-langkah strategis yang sedang dijalankan Indonesia menuju target Net Zero Emission pada tahun 2060, bahkan dengan upaya percepatan pencapaian tersebut. Ia menyebutkan keterlibatannya dalam penyusunan dua Peraturan Presiden (Perpres) terbaru di bidang lingkungan, yaitu Perpres Nomor 109 tentang Nilai Ekonomi Karbon dan Perpres Nomor 110 tentang penanganan sampah menjadi energi (waste to energy).

“Kedua Perpres ini menjadi dasar penting untuk mendorong inovasi teknologi dan kebijakan lingkungan, terutama dalam mengatasi krisis sampah di Indonesia,” jelas Eddy.

Ia menambahkan, pihaknya tertarik memahami pendekatan teknologi yang digunakan Tiongkok dalam percepatan penanganan lingkungan, sebagai bahan pembelajaran bagi Indonesia.

Eddy juga membuka ruang bagi kerja sama strategis yang lebih luas antara Indonesia dan Tiongkok, khususnya di bidang transisi energi dan pengelolaan sampah. Ia menyampaikan, pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah kota prioritas untuk menyelesaikan permasalahan sampah menggunakan pendekatan waste to energy (WTE).

“Komitmen Presiden Prabowo sangat jelas bahwa krisis sampah harus segera diatasi. Untuk itu, pemerintah telah menunjuk beberapa kota prioritas utama untuk menyelesaikan masalah ini dengan pendekatan WTE,” ucapnya.

Dalam implementasi program tersebut, Eddy menyambut keterlibatan entitas bisnis Tiongkok yang turut serta dalam pengembangan teknologi dan platform pembiayaan untuk proyek WTE di Indonesia.

“Kehadiran mereka sangat penting, baik dari sisi teknologi maupun pendanaan, guna mempercepat pengembangan teknologi ramah lingkungan di Indonesia,” tandasnya.

Pertemuan ini menegaskan pentingnya kolaborasi internasional dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata, sekaligus memperkuat hubungan kerja sama strategis antara Indonesia dan Tiongkok di bidang lingkungan dan energi berkelanjutan.

Data Riset Terbaru:
Studi terkini dari International Energy Agency (IEA) tahun 2025 menunjukkan bahwa negara berkembang seperti Indonesia memiliki potensi besar dalam mengadopsi teknologi waste-to-energy. Potensi ini terlihat dari volume sampah yang dihasilkan, yang mencapai lebih dari 67 juta ton per tahun, dengan tingkat konversi energi hingga 750 kWh per ton sampah. Sementara itu, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2025 mencatat, penggunaan teknologi WTE dapat mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 80% dibandingkan metode pembuangan terbuka.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Indonesia menghadapi tantangan ganda: krisis sampah dan transisi energi. Dengan penduduk lebih dari 270 juta jiwa, volume sampah harian mencapai 170.000 ton, sekitar 60% di antaranya adalah sampah organik yang berpotensi menjadi energi. Namun, sistem pengelolaan sampah yang belum terintegrasi menjadi penghambat utama. Di sinilah kolaborasi teknologi dan pembiayaan dari Tiongkok sangat dibutuhkan. Dengan memanfaatkan teknologi insinerator modern dan sistem pengolahan biomassa, sampah tidak lagi menjadi beban, melainkan sumber energi terbarukan yang berkelanjutan.

Studi Kasus:
Kota Surabaya menjadi salah satu contoh nyata penerapan teknologi WTE. Dengan dukungan teknologi dari perusahaan Tiongkok, instalasi pengolah sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo mampu menghasilkan listrik hingga 10 megawatt. Energi ini kemudian digunakan untuk penerangan jalan dan fasilitas umum di sekitar TPA. Selain itu, residu pembakaran diolah menjadi bahan baku paving block, sehingga tidak ada limbah yang terbuang. Keberhasilan ini menjadi model bagi kota-kota lain di Indonesia.

Infografis:

• Volume Sampah Indonesia: 67 juta ton/tahun
• Potensi Energi dari Sampah: 750 kWh/ton
• Pengurangan Emisi GRK: 80% (dengan WTE)
• Kota Prioritas WTE: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar
• Target Energi Terbarukan 2029: 23%
• Target Net Zero Emission: 2060

Hubungan strategis Indonesia dan Tiongkok di bidang lingkungan dan energi bukan hanya soal teknologi dan dana, tetapi juga tentang komitmen bersama menyelamatkan bumi. Dengan memanfaatkan potensi besar dari sampah dan energi terbarukan, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara berkembang lainnya dalam menghadapi krisis iklim. Mari bersama-sama bergerak, berinovasi, dan berkolaborasi demi masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Baca juga Berita lainnya di News Page