Respons Mendagri atas Surat Aceh ke 2 Lembaga PBB Permintaan Bantuan Bencana

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa pihaknya akan mempelajari surat permintaan bantuan yang diajukan oleh Pemerintah Aceh kepada dua badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Permintaan ini terkait penanganan bencana pasca bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Aceh.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Tito kepada wartawan di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin malam, usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna. Ia hanya merespons singkat pertanyaan wartawan terkait permohonan bantuan tersebut, dengan mengatakan “Nanti kita pelajari,” dan menambahkan bahwa dirinya belum membaca isi surat tersebut. “Saya belum baca, saya belum tahu bentuk bantuannya seperti apa,” ujar Tito.

Permintaan bantuan ini diajukan oleh Pemerintah Provinsi Aceh kepada United Nations Development Program (UNDP) dan United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF). Alasannya, kedua lembaga tersebut memiliki pengalaman panjang dalam penanganan masa pemulihan dan rehabilitasi korban bencana, terutama pasca tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004. Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh, Muhammad MTA, membenarkan bahwa surat telah dikirimkan. “Benar (sudah melayangkan surat, red.), (karena) mempertimbangkan mereka lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan. Kami rasa sangat dibutuhkan,” tegas Muhammad MTA.

Upaya kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan berbagai pihak lainnya terus berlangsung. Muhammad MTA menyebutkan, setidaknya 77 lembaga dan 1.960 relawan telah diterjunkan ke Aceh untuk menyalurkan bantuan dan membantu para pengungsi. Lembaga-lembaga ini berasal dari berbagai latar belakang, baik organisasi non-pemerintah (NGO) lokal, nasional, hingga internasional. “Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respons kebencanaan ini. Atas nama masyarakat Aceh dan korban, Gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh,” ujar Muhammad MTA, yang juga mengacu pada sosok Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada tanggal 25 November 2025 tidak hanya melanda Aceh, namun juga merembet ke beberapa wilayah di Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dampaknya sangat besar, dimana data terakhir hingga 15 Desember 2025 mencatat korban jiwa mencapai 1.030 orang, dengan 206 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah pengungsi yang tersebar di berbagai tempat penampungan juga mencapai angka yang sangat tinggi, yaitu sekitar 608.940 orang.

(yld/fca)

Data Riset Terbaru:
Sebuah penelitian dari Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2025 mengungkapkan bahwa keterlibatan lembaga internasional seperti UNDP dan UNICEF dalam penanganan pasca-bencana di Indonesia dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas bantuan hingga 30%. Penelitian ini menunjukkan bahwa keahlian teknis dan jaringan global yang dimiliki oleh lembaga PBB sangat penting dalam percepatan pemulihan, terutama dalam aspek pemetaan kerusakan, distribusi logistik, dan pemulihan psikologis masyarakat.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Permintaan bantuan ke PBB oleh Pemerintah Aceh mencerminkan urgensi situasi yang dihadapi. Alih-alih hanya mengandalkan bantuan nasional, keterlibatan lembaga internasional dapat memberikan perspektif dan sumber daya yang lebih luas. Ini adalah langkah strategis yang menunjukkan bahwa penanganan bencana membutuhkan kerja sama multilateral, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat semata.

Studi Kasus:
Pengalaman pasca-tsunami 2004 menjadi studi kasus yang relevan. Keterlibatan UNDP dan UNICEF saat itu terbukti sangat efektif dalam membangun kembali infrastruktur, sekolah, dan sistem kesehatan. Studi kasus ini menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Aceh untuk kembali menggandeng dua lembaga tersebut dalam penanganan bencana kali ini.

Infografis:
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebaran korban bencana di tiga provinsi menunjukkan bahwa Aceh menjadi wilayah dengan korban terbanyak, diikuti oleh Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Angka pengungsi yang mencapai ratusan ribu menunjukkan betapa besarnya kebutuhan logistik dan tempat penampungan sementara yang harus dipenuhi.

Keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah pusat, daerah, lembaga internasional, dan relawan, adalah kunci dalam mengatasi krisis kemanusiaan ini. Kolaborasi ini bukan hanya soal distribusi bantuan, namun juga soal membangun kembali harapan dan semangat masyarakat yang terdampak. Dengan menggabungkan kekuatan dan keahlian masing-masing pihak, proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan efektif, sehingga masyarakat bisa kembali bangkit dan membangun kehidupan yang lebih baik.

Baca juga Berita lainnya di News Page