Lima Perumahan di Ciamis Masih Mengurus Izin, Tiba-Tiba Muncul Edaran Larangan dari Provinsi

Pemerintah Daerah Ciamis masih menantikan kejelasan teknis Surat Edaran Gubernur Jawa Barat yang menginstruksikan penghentian sementara penerbitan izin perumahan. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas PUPRP Kabupaten Ciamis, Ace Bastaman, menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan konsultasi dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat terkait hal tersebut. Ia menekankan bahwa proses ini dilakukan untuk memahami lebih lanjut cakupan moratorium, apakah berlaku secara menyeluruh atau hanya untuk daerah yang belum memiliki kajian kebencanaan.

Kabupaten Ciamis sendiri telah memiliki kajian bencana yang memetakan wilayah mana saja yang tidak diperbolehkan untuk pengembangan perumahan. Namun, ketidakjelasan teknis dari moratorium ini membuat pihaknya harus memastikan apakah kebijakan tersebut memerlukan kajian tambahan atau cukup mengacu pada kajian yang sudah ada. Setiap permohonan izin pembangunan perumahan di Ciamis selama ini selalu dibahas melalui rapat lintas instansi, termasuk perwakilan dari DPRKPLH, Satpol PP, DPMD, pemerintah kecamatan dan desa, Dishub, Damkar, tokoh masyarakat, hingga pihak terkait lainnya.

Perubahan kebijakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga menjadi perhatian utama. Jika sebelumnya pengembangan perumahan hanya diperbolehkan di wilayah perkotaan Ciamis, kini pembangunan perumahan dapat dilakukan di seluruh 27 kecamatan, asalkan sesuai dengan petunjuk RTRW. Namun, pembangunan hanya diizinkan di kawasan yang dalam peta RTRW ditetapkan sebagai permukiman dan perkotaan, sementara kawasan permukiman perdesaan tidak diperbolehkan.

Selain itu, Ace menekankan bahwa sejak September 2025, pengembangan perumahan di atas Lahan Sawah Dilindungi (LSD) telah dilarang. Larangan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan memastikan pembangunan berkelanjutan.

Studi Kasus: Dampak Moratorium di Daerah Belum Siap
Beberapa daerah di Jawa Barat yang belum memiliki kajian kebencanaan dilaporkan mengalami kendala serius akibat moratorium ini. Salah satu contohnya adalah daerah di wilayah selatan Jawa Barat yang selama ini mengandalkan pembangunan perumahan sebagai sumber pendapatan daerah. Kurangnya kajian bencana membuat proses izin terhambat, sehingga proyek-proyek perumahan terpaksa ditunda. Di sisi lain, daerah seperti Ciamis yang telah memiliki kajian bencana justru lebih siap menghadapi kebijakan ini, meskipun tetap menunggu kejelasan teknis.

Infografis: Peta Kebijakan Perumahan di Ciamis

• 27 kecamatan diizinkan untuk pengembangan perumahan.
• Hanya kawasan permukiman dan perkotaan dalam peta RTRW yang boleh dibangun perumahan.
• Kawasan permukiman perdesaan dilarang untuk proyek perumahan.
• Larangan pembangunan di atas Lahan Sawah Dilindungi (LSD) sejak September 2025.

Penerapan moratorium ini menjadi ujian bagi pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan. Bagi pengembang, kejelasan teknis menjadi kunci untuk melanjutkan proyek-proyek perumahan. Sementara itu, masyarakat diharapkan tetap waspada terhadap potensi risiko bencana dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dengan kesiapan kajian bencana dan komitmen terhadap RTRW, Ciamis diharapkan bisa menjadi contoh daerah yang mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keamanan warganya.

Baca juga Berita lainnya di News Page