Pemerintah Percepat Pembangunan Huntara untuk Korban Bencana, Tegas Menko PMK

Kebutuhan Pokok Terjamin, Pemerintah Percepat Pembangunan Hunian Sementara di Padang Pariaman

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan respon cepat dan terkoordinasi terhadap bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di tiga wilayah besar Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Dalam kunjungan kerjanya ke Padang Pariaman, Sumatera Barat, pada hari Senin (15/12/2025), Pratikno menyampaikan bahwa upaya nasional sedang digerakkan secara masif untuk menangani krisis kemanusiaan ini.

Pemerintah, lanjut Pratikno, tidak hanya fokus pada penanganan darurat, namun juga telah mulai memikirkan solusi jangka menengah berupa pemenuhan kebutuhan tempat tinggal sementara bagi para korban. “Ini adalah bencana yang berskala besar dan menuntut kerja sama seluruh elemen nasional. Selain penanganan darurat yang terus berlangsung, kita juga harus segera menyiapkan hunian sementara. Bahkan, jika memungkinkan, kita harus berpikir ke arah hunian tetap,” ujarnya.

Langkah konkret pertama yang diapresiasi oleh Menko PMK adalah kesiapan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menyiapkan lahan seluas 1,7 hektare untuk pembangunan hunian sementara. Lokasi ini dinilai sangat strategis karena dekat dengan kampung asal warga, memiliki akses jalan yang memadai, serta didukung oleh pasokan air bersih dan listrik. “Masyarakat tentu tidak ingin jauh dari tempat tinggal dan mata pencahariannya. Kita harus mencarikan solusi yang aman dan layak. Lokasi yang disiapkan di Padang Pariaman ini sangat baik dan menjadi contoh nyata percepatan penanganan pasca bencana,” tambahnya.

Dari sisi pendanaan, pemerintah telah menyiapkan Dana Siap Pakai (DSP) Kebencanaan yang dapat digunakan secara langsung untuk percepatan pembangunan hunian sementara ini. Namun, tantangan utama bukan hanya soal dana, melainkan kesiapan lahan yang harus memenuhi standar keamanan dan kelayakan hidup. “Hunian sementara menjadi tanggung jawab BNPB selama masa tanggap darurat. Setelah itu, untuk hunian tetap akan ditangani oleh kementerian terkait. Yang paling penting sekarang adalah memastikan masyarakat segera pindah dari pengungsian ke tempat tinggal yang lebih aman dan layak,” jelas Pratikno.

Selain fokus pada hunian, pemerintah juga memastikan perbaikan infrastruktur pendukung, khususnya akses jalan dan jembatan, agar distribusi logistik dan bantuan kemanusiaan dapat berjalan lancar. Pratikno menekankan bahwa kehadiran negara tidak berhenti pada masa darurat, tetapi terus berlanjut dalam proses pemulihan kehidupan masyarakat. “Negara hadir bukan hanya saat darurat, tetapi juga dalam proses memulihkan kehidupan. Kita akan terus mendampingi masyarakat agar mereka bisa bangkit dan kembali menata hari esok dengan lebih kuat,” pungkasnya.

---

Data Riset Terbaru:

Sebuah studi yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR pada tahun 2024 menemukan bahwa lokasi hunian sementara yang dekat dengan kampung asal dan akses ke mata pencaharian dapat meningkatkan kecepatan pemulihan psikologis dan ekonomi masyarakat korban bencana hingga 35%. Penelitian ini menganalisis tiga kasus besar bencana di Indonesia dalam lima tahun terakhir dan menunjukkan bahwa jarak tempuh ke tempat kerja dan sekolah anak menjadi faktor kunci dalam menentukan lokasi hunian sementara yang efektif.

---

Studi Kasus: Padang Pariaman

Kabupaten Padang Pariaman menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak oleh banjir bandang dan longsor pada Desember 2025. Data sementara mencatat lebih dari 2.000 rumah rusak berat, dan ribuan warga harus mengungsi di sejumlah tempat penampungan darurat. Dalam kondisi kritis ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan respon cepat dengan langsung mengidentifikasi dan menyiapkan lahan untuk hunian sementara. Proses ini melibatkan koordinasi antara Dinas PUPR, BPBD, dan camat setempat, serta partisipasi aktif dari tokoh masyarakat. Keberhasilan identifikasi lahan dalam waktu kurang dari 72 jam pasca bencana menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antar lembaga dan keterlibatan masyarakat dapat mempercepat proses pemulihan.

---

Infografis: Alur Penanganan Bencana dan Pembangunan Hunian Sementara

| Tahap | Aktor | Tugas Utama | Target Waktu |
| :— | :— | :— | :— |
| Tanggap Darurat | BNPB, TNI/Polri, PMI, Relawan | Evakuasi, Penyediaan Logistik, Pelayanan Kesehatan Dasar | 0-7 Hari |
| Pemenuhan Kebutuhan Dasar | Pemda, Kementerian Sosial | Makanan, Air Bersih, Tenda, Selimut | 1-14 Hari |
| Identifikasi Lokasi Hunian Sementara | Pemda, BNPB, Masyarakat | Survei Lokasi, Kelayakan Teknis, Akses Jalan | 3-10 Hari |
| Pembangunan Hunian Sementara | BNPB (Dana Siap Pakai), Kontraktor Lokal | Konstruksi Unit, Sanitasi, Listrik | 14-60 Hari |
| Pemulihan Ekonomi | Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian | Perbaikan Infrastruktur, Bantuan Modal Usaha | 1-6 Bulan |
| Rekonstruksi Hunian Tetap | Kementerian PUPR, Pemda | Pembangunan Kembali Rumah, Perbaikan Lingkungan | 6-24 Bulan |

---

Pemulihan pasca bencana adalah ujian nyata atas ketangguhan sebuah bangsa. Dengan gotong royong, koordinasi yang solid, dan komitmen untuk hadir di tengah masyarakat, kita yakin Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara akan segera bangkit. Setiap hunian sementara yang didirikan bukan sekadar tempat berteduh, melainkan simbol harapan dan awal dari kehidupan baru yang lebih kuat. Mari terus bergerak, berkolaborasi, dan membuktikan bahwa semangat Indonesia tak pernah padam oleh musibah.

Baca juga Berita lainnya di News Page