Pramono Anung Tanggapi Isu Lahan Kios Kalibata Milik DKI yang Terbakar

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa kios-kios yang menjadi korban pembakaran akibat kericuhan pengeroyokan terhadap dua ‘mata elang’ atau debt collector di Kalibata, Jakarta Selatan, berdiri di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia menegaskan bahwa keputusan mengenai bantuan bagi para pedagang yang terdampak akan diambil setelah proses hukum selesai.

Pramono menekankan bahwa pihaknya tidak ingin mendahului proses hukum yang sedang berlangsung. “Lokasinya memang berada di kawasan Pemda DKI. Namun, situasi yang terjadi di Kalibata saat ini masih dalam penanganan pihak kepolisian. Ada pedagang, ada mata elang, dan sebagainya,” ujar Pramono saat ditemui di Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Minggu (14/12/2025).

Ia menambahkan bahwa Pemprov DKI akan menunggu hingga semua persoalan hukum terkait insiden tersebut selesai. “Kami menunggu sampai kemudian selesai hal yang berkaitan dengan persoalan hukumnya. Nanti pada saatnya akan saya sampaikan setelah ini clear. Saya tidak mau berkomentar sebelum urusannya clear,” tegasnya.

Sebelumnya, kericuhan yang terjadi pasca-pengeroyokan dua debt collector di Kalibata, Jakarta Selatan, menyebabkan kerusakan dan kebakaran pada sejumlah kios serta kendaraan. Menurut laporan dari Kasudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Asril Rizal, kepada wartawan pada Jumat (12/12), total ada sembilan kios dan enam sepeda motor yang terbakar, serta satu kendaraan roda empat.

Lokasi kejadian berada di Jalan H Mahmud Raya Blok Langgar Nomor 1, Duren Tiga, Pancoran, tidak jauh dari Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dugaan sementara, penyebab kebakaran adalah pembakaran menggunakan bahan bakar bensin. “Pembakaran dengan menggunakan bensin,” kata Asril.

Untungnya, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun, kerugian material yang ditaksir mencapai sekitar Rp 273 juta menjadi bukti betapa seriusnya kejadian tersebut. Pramono Anung menegaskan bahwa Pemprov DKI akan mengambil langkah yang tepat setelah proses hukum selesai, guna memastikan keadilan dan kesejahteraan para pedagang yang terdampak.

Dalam situasi seperti ini, penting bagi semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan penyelesaian secara damai. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk mendukung proses hukum yang transparan dan adil, serta memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh para pedagang yang menjadi korban. Mari kita bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan di ibu kota, serta mendukung upaya-upaya yang bertujuan untuk memulihkan keadaan dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan