JPPI Mendorong Pemerintah untuk Menyusun Kurikulum Darurat Bencana

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pemerintah merencanakan pembangunan kembali sekolah-sekolah yang rusak akibat bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dimulai Februari 2026. Namun, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengusulkan agar pemulihan pendidikan bisa dilakukan lebih cepat, idealnya bulan ini sudah dimulai secara bertahap. Menurut Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, pendidikan tidak boleh terhenti meski proses rehabilitasi belum selesai.

Dalam kondisi darurat, dia menekankan pentingnya pendirian sekolah-sekolah darurat yang memanfaatkan fasilitas yang tersedia, seperti tenda, tempat ibadah, atau lapangan terbuka. Selain itu, JPPI mengusulkan penyusunan Kurikulum Darurat Bencana yang belum dimiliki Indonesia secara baku dan terstandardisasi. Kurikulum ini harus fleksibel, berfokus pada pemulihan keselamatan dan kondisi psikososial siswa, penyederhanaan capaian belajar, serta pembelajaran berbasis aktivitas dibanding target akademik kaku.

Sementara itu, pihaknya mendorong pemberian kewenangan kepada sekolah untuk menyesuaikan struktur pembelajaran sesuai kondisi lapangan. Guru diharapkan melakukan asesmen awal untuk memetakan kondisi belajar siswa pascabencana sebelum menentukan target pembelajaran baru. Hal terpenting adalah tidak menuntut ketuntasan kurikulum seperti kondisi normal, melainkan memprioritaskan pemulihan.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti sebelumnya menyatakan bahwa data sekolah yang terdampak dan tingkat kerusakannya di tiga provinsi tersebut sedang dikumpulkan. Target pembangunan sekolah rusak dimulai Februari 2026, namun percepatan sangat dibutuhkan agar proses belajar mengajar tidak terganggu lama.

Studi Kasus: Implementasi Sekolah Darurat di Aceh
Di Aceh, sekolah darurat didirikan di halaman masjid dan balai desa, menggunakan tenda dan meubel sementara. Guru melatih siswa melalui aktivitas seni dan permainan edukatif untuk memulihkan trauma. Hasilnya, minat belajar siswa meningkat 40% dalam dua bulan pertama.

Pendidikan adalah hak dasar yang tidak boleh terhenti oleh bencana. Dengan kurikulum darurat yang tepat dan sekolah sementara yang responsif, pemulihan bukan hanya fisik bangunan, tetapi juga masa depan generasi penerus. Mari dukung inisiatif cepat, inovasi nyata, dan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan riil di lapangan.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan