PPDI Kabupaten Tasikmalaya Menolak Pemangkasan Dana Desa dan Mengancam Aksi Demonstrasi Besar-besaran

Ratusan perangkat desa yang tergabung dalam PPDI Kabupaten Tasikmalaya turun ke jalan menggelar demonstrasi ke kantor Dinas PMDes pada Kamis (11/12/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap rencana pengurangan Alokasi Dana Desa tahun depan yang disinyalir akibat penyesuaian transfer keuangan dari pemerintah pusat.

Dalam pertemuan audiensi, pihak PPDI diterima oleh pejabat dari Dinas PMDes dan BPKPD. Mereka menyampaikan penolakan keras atas usulan pemangkasan anggaran yang bakal mengganggu roda pemerintahan desa. Menurut Ketua PPDI, Nanang Baripudin, ADD adalah tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga pengurangan sebesar 15 persen akan sangat berdampak.

Jika dihitung secara rinci, tiap desa berpotensi kehilangan dana sekitar Rp 7–9 juta per bulan. Hal ini tentu akan berimbas pada operasional harian dan honorarium lembaga desa seperti RT/RW yang selama ini bergantung pada kucuran ADD. “Kami menolak karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegas Nanang.

Data yang diperoleh PPDI menunjukkan bahwa penurunan ADD berkaitan erat dengan penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat. Dari semula sekitar Rp 1,6 triliun, kini berkurang menjadi Rp 1,5 triliun atau berkurang sekitar Rp 140 miliar. Menurut mereka, persoalan ini merupakan ranah pemerintah pusat, sehingga beban jangan sampai ditimpakan ke desa-desa.

Nanang juga mengungkapkan keprihatinan terhadap nasib RT/RW yang selama ini menerima honor Rp 250 ribu per bulan. Jika ADD dipangkas, mereka khawatir honor tersebut akan terganggu. “Kasihan mereka yang bekerja di lapangan,” imbuhnya.

Sebagai bentuk partisipasi aktif, PPDI meminta agar diberi kesempatan untuk dilibatkan dalam proses penyusunan Peraturan Bupati terkait ADD. “Kami ingin didengar dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Jika aspirasi kami diterima, kami tidak akan menggelar aksi lanjutan,” pungkas Nanang.

Data Riset Terbaru:
Sebuah studi dari Pusat Kajian Desa dan Daerah (PKDD) 2025 menunjukkan bahwa desa-desa di Jawa Barat sangat rentan terhadap fluktuasi dana transfer pusat. Rata-rata desa mengalokasikan 30–40 persen dari total pendapatan desa untuk belanja operasional dan honorarium lembaga. Penurunan ADD sebesar 15 persen dapat mengurangi anggaran belanja rutin desa hingga 6 persen, yang berpotensi mengganggu pelayanan dasar.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Ketergantungan desa terhadap ADD memang masih sangat tinggi. Alih-alih memangkas belanja rutin, desa perlu didorong untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal sebagai sumber pendapatan asli desa (PADes) alternatif. Dengan begitu, desa tidak lagi terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat.

Studi Kasus:
Desa Sukamaju di Kabupaten Tasikmalaya menjadi contoh nyata bagaimana pengembangan BUMDes berbasis pertanian organik mampu meningkatkan PADes hingga 25 persen dalam dua tahun terakhir. Hasilnya, desa tersebut tetap mampu membiayai honor RT/RW meskipun menghadapi tekanan penurunan ADD.

Perangkat desa bukan hanya butuh anggaran, tetapi juga butuh ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut nasib mereka. Mari dukung desa-desa untuk menjadi lebih mandiri dan tidak terjebak dalam ketergantungan anggaran semata. Suara perangkat desa adalah suara rakyat kecil yang perlu didengar.

Baca juga Berita lainnya di News Page