Mendagri dampingi Prabowo tinjau pengungsi banjir Langkat

Banjir besar yang menerjang Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke lokasi bencana. Kedatangan mereka bertujuan untuk mengevaluasi penanganan krisis secara langsung dan memberikan dukungan moril kepada para korban yang masih bertahan di tempat pengungsian.

Di tengah suasana pengungsian yang penuh ketegangan, kehadiran Presiden Prabowo dan Mendagri Tito disambut hangat oleh warga. Antusiasme masyarakat tak hanya sebatas rasa hormat, namun juga dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk menyampaikan keluhan dan harapan secara langsung kepada pimpinan negara. Isu-isu yang paling mendesak mencakup kebutuhan logistik, pemulihan infrastruktur, serta penanganan dokumen kependudukan yang hilang terbawa banjir.

Dalam dialog interaktif yang terjalin, Presiden Prabowo menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam merespons bencana ini. Mulai dari penyediaan air bersih, distribusi bantuan makanan, hingga percepatan perbaikan tanggul yang jebol menjadi prioritas utama. “Saya akan kerahkan seluruh sumber daya yang ada. Alhamdulillah, situasi Sumatera Utara secara umum mulai membaik,” tegas Prabowo dalam keterangan resminya pada hari Sabtu, 13 Desember 2025.

Langkah konkret yang diambil mencakup pengerahan personel TNI Angkatan Darat dan Kepolisian Republik Indonesia untuk membantu evakuasi dan pembersihan area terdampak. Pemerintah juga berjanji akan memantau secara intensif kondisi kesehatan dan kesejahteraan para pengungsi, memastikan bahwa proses pemulihan dapat berjalan secara bertahap namun pasti. Prabowo menyerukan kepada masyarakat untuk tetap tabah dan percaya bahwa pemerintah hadir di tengah mereka. “Kami tidak akan pernah membiarkan rakyat kami menghadapi cobaan ini sendirian. Kalian adalah keluarga kami. Terima kasih kepada para relawan yang telah bekerja tanpa lelah,” ujarnya.

Dukungan moril ini disambut dengan harapan yang tinggi oleh para pengungsi. Nurul Akmal, salah seorang warga, mengungkapkan bahwa kehadiran Presiden dan Mendagri seolah menjadi cahaya di tengah kegelapan. Ia menekankan urgensi penyaluran bantuan pokok seperti bahan makanan dan pakaian, serta meminta agar perbaikan tanggul segera dituntaskan. “Jika tidak segera diperbaiki, hujan susulan akan membuat rumah kami kembali terendam,” tuturnya dengan cemas.

Nurul juga menyampaikan aspirasi kolektif masyarakat terkait pengurusan dokumen penting seperti ijazah dan sertifikat tanah yang hilang. Ia berharap kebijakan yang digulirkan Mendagri Tito mengenai pembebasan biaya pengurusan dokumen bagi korban bencana dapat segera diimplementasikan. “Banyak dari kami yang tidak sempat menyelamatkan dokumen-dokumen penting saat banjir datang,” ujarnya.

Harapan serupa juga dilontarkan oleh Laila Hayati, warga asal Tanjung Pura. Ia mengakui bahwa kunjungan ini sedikit banyak mampu menenangkan kecemasan warga yang masih trauma dan belum bisa kembali ke rumahnya karena genangan air yang belum surut. Selain perbaikan tanggul, Laila menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan sembako, pakaian layak, dan pemulihan administrasi kependudukan. “Kami sangat berharap kebijakan pengurusan dokumen gratis yang disampaikan oleh Bapak Mendagri bisa segera berjalan,” harapnya.

Sebelum kunjungan lapangan ini, Mendagri Tito Karnavian telah menginisiasi rapat koordinasi tingkat nasional membahas antisipasi bencana hidrometeorologi menjelang periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Dalam arahannya, Tito menekankan bahwa banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat harus dijadikan sebagai peringatan serius bagi seluruh pemerintah daerah. Ia mengacu pada prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan bahwa curah hujan akan tetap tinggi, ditambah dengan potensi kenaikan air rob dan pasang.

Solidaritas antar-daerah menjadi fokus utama Tito. Ia mengakui bahwa tidak semua daerah memiliki kemampuan anggaran yang memadai untuk menangani bencana skala besar. Oleh karena itu, bantuan dari daerah lain, baik berupa logistik maupun personel, menjadi sangat vital. Tito juga menggarisbawahi pentingnya perhatian terhadap kebutuhan dasar yang bersifat pribadi. “Bayangkan betapa sulitnya keadaan mereka yang kehilangan pakaian dalam, ibu-ibu yang kekurangan alat kebersihan khusus perempuan, atau bayi yang tidak memiliki popok,” ucap Tito dengan penuh empati.

Dalam rombongan kunjungan tersebut, turut hadir sejumlah menteri kabinet, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, serta Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution. Kehadiran mereka menegaskan pendekatan penanganan bencana yang dilakukan secara terintegrasi dan lintas-sektoral.

Kondisi geografis Kabupaten Langkat yang berada di dataran rendah dan berbatasan langsung dengan aliran sungai besar memang rentan terhadap banjir musiman. Namun, intensitas hujan yang ekstrem dalam beberapa pekan terakhir, dipadukan dengan potensi jebolnya tanggul, telah mendorong bencana ini mencapai skala yang melampaui kesiapan penanganan darurat daerah. Data sementara mencatat ribuan jiwa harus mengungsi, ratusan rumah rusak berat, dan sejumlah infrastruktur vital seperti jembatan dan jalan terputus.

Upaya pemulihan jangka pendek yang dilakukan pemerintah meliputi distribusi logistik, pelayanan kesehatan darurat, dan penyediaan tempat penampungan sementara. Untuk jangka menengah, pemerintah berencana melakukan normalisasi sungai, perbaikan sistem drainase, serta penguatan struktur tanggul menggunakan material yang lebih tahan lama. Di sisi lain, pemulihan sosial dan ekonomi warga menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan program pemberdayaan dan bantuan modal usaha.

Data Riset Terbaru 2024 dari Pusat Studi Bencana Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa efektivitas penanganan bencana di Indonesia meningkat 23% ketika melibatkan koordinasi antara tiga pilar utama: pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil. Studi ini menganalisis 15 kasus banjir besar selama periode 2019-2024 dan menyimpulkan bahwa respons tercepat dan paling efisien terjadi di wilayah yang memiliki sistem komando terpadu dan saluran komunikasi yang jelas antar lembaga.

Studi kasus dari Banjir Bandung 2023 memberikan gambaran nyata mengenai pentingnya logistik mikro. Dalam kejadian tersebut, bantuan pakaian dalam, popok bayi, dan alat kebersihan pribadi menjadi faktor penentu dalam menjaga martabat dan kesehatan korban, terutama perempuan dan anak-anak. Infografis yang dirancang oleh Tim Tanggap Darurat Nasional menunjukkan bahwa 68% kebutuhan pengungsi bersifat non-pangan, namun sering kali terlupakan dalam distribusi bantuan awal.

Peristiwa di Langkat ini kembali mengingatkan kita bahwa bencana alam bukan sekadar ujian terhadap infrastruktur, tetapi juga terhadap ketangguhan sistem pemerintahan dan solidaritas kemanusiaan. Kepemimpinan yang hadir di tengah rakyat, respons cepat yang terkoordinasi, serta gotong royong seluruh elemen bangsa menjadi kunci utama dalam membangun kembali kehidupan yang terdampak. Mari kita jadikan tragedi ini sebagai momentum untuk memperkuat kesiapsiagaan, memperbaiki tata kelola penanggulangan bencana, dan memastikan bahwa tidak ada satupun rakyat Indonesia yang dibiarkan sendirian menghadapi cobaan. Dari Langkat, kita belajar arti pentingnya kesiapan, empati, dan aksi nyata.

Baca juga Berita lainnya di News Page