Enam Polisi Penganiaya Matel Terancam Dipecat Menjelang Sidang Etik

Enam anggota satuan Pelayanan Markas (Yanma) Mabes Polri resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan yang mengakibatkan tewasnya seorang debt collector atau ‘mata elang’ di Kalibata, Jakarta Selatan. Mereka akan menghadapi sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada hari Rabu, 17 Desember 2025. Dalam keterangan pers yang digelar di Mapolda Metro Jaya pada Jumat (12/12/2025), Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa keenam tersangka telah cukup bukti melanggar Pasal 17 Ayat 3 Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Konsekuensinya, mereka terancam dipecat dari institusi kepolisian.

Keenam oknum polisi yang dimaksud adalah Brigadir IAM, Bripda JLA, Bripda RGW, Bripda IAB, Bripda BN, dan Bripda AM. Menurut Trunoyudo, perbuatan mereka termasuk dalam kategori pelanggaran berat, yaitu sengaja melakukan tindakan dengan kepentingan pribadi atau pihak lain yang berdampak pada masyarakat, institusi, atau negara. Hal ini merujuk pada Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Juncto Pasal 8 Huruf C. Polri menjamin tidak akan tebang pilih dalam menindak para pelaku, baik secara pidana maupun etik.

Insiden pengeroyokan tersebut terjadi pada Kamis (11/12/2025) sekitar pukul 15.45 WIB di area parkir depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata. Awalnya, Polsek Pancoran menerima laporan dari dua orang pria tentang adanya pengeroyokan. Saat tiba di lokasi, petugas menemukan satu korban dalam keadaan tidak bernyawa dan satu korban lainnya dalam kondisi kritis. Penyelidikan yang dilakukan secara intensif oleh kepolisian mengarah pada keenam tersangka, yang ternyata merupakan anggota Polri dari satuan Yanma Mabes Polri.

Selain proses etik, keenam tersangka juga menjalani proses hukum pidana. Mereka dijerat dengan Pasal 170 KUHP ayat 3, yang mengatur tentang kekerasan yang mengakibatkan kematian seseorang. Polri menegaskan komitmen untuk mengungkap kasus kriminal secara transparan, profesional, dan proporsional tanpa pandang bulu, serta memastikan seluruh pihak yang terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perkembangan terbaru, sebuah studi dari Lembaga Kajian Kepolisian Indonesia (LKPI) tahun 2025 menunjukkan bahwa kasus kekerasan yang melibatkan aparat penegak hukum menurun 15% dibanding tahun sebelumnya, namun tingkat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum masih berada di angka 62%. Studi ini menyarankan perlunya penguatan sistem pengawasan internal dan pelatihan etika yang lebih intensif bagi anggota kepolisian. Sebuah infografis yang dirilis oleh LKPI menggambarkan tren pelanggaran etika profesi Polri selama lima tahun terakhir, dengan peningkatan signifikan dalam penanganan kasus disiplin internal sebesar 23% sejak 2021.

Tindakan tegas terhadap oknum polisi yang melanggar hukum menjadi bukti nyata komitmen institusi untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik. Penegakan hukum yang adil dan transparan adalah fondasi utama terciptanya rasa aman serta kesejahteraan masyarakat. Mari bersama-sama mendukung langkah-langkah reformasi di tubuh kepolisian demi terwujudnya pelayanan publik yang profesional dan akuntabel. Dukung terus upaya pemberantasan tindakan kriminalitas dan pelanggaran etika di segala lini, karena keadilan adalah hak setiap warga negara.

Baca juga Berita lainnya di News Page