Proyeksi Ekonomi RI Usai Sumatera Dilanda Banjir dan Longsor

Perekonomian Indonesia Diambang Lesu Pasca Bencana Sumatera

Jakarta – Kondisi perekonomian nasional pada penghujung tahun 2025 diperkirakan mengalami tekanan akibat terjadinya banjir bandang dan longsor yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Meski demikian, sektor perbankan tetap meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi nasional masih berada pada kisaran angka 5%.

Secara spasial, Pulau Sumatera menempati urutan kedua sebagai pemasok Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di Indonesia. Berdasarkan catatan resmi Badan Pusat Statistik (BPS), pada periode kuartal II tahun 2025, kontribusi wilayah Sumatera terhadap PDB nasional mencapai 22,20 persen.

“Melihat besarnya dampak bencana ini, tentu harus dikaji secara mendalam terlebih dahulu, karena wilayah Sumatera memang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional,” ujar Aviliani, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi Perbanas, dalam acara Konferensi Pers Economic Outlook di Menara BRILiaN, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).

Mengingat luasnya cakupan bencana dan kompleksnya dampak yang ditimbulkan, proses pendataan dan analisis memerlukan waktu yang cukup panjang agar menghasilkan informasi yang akurat dan komprehensif.

Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah melakukan pendataan terhadap dampak bencana terhadap sektor kredit perbankan. Proses ini dilakukan secara paralel dengan analisis terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya yang terganggu akibat bencana.

Meskipun demikian, Aviliani tetap optimis bahwa Indonesia masih mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di kisaran angka 5 persen, meskipun mungkin berada pada batas bawah rentang tersebut. “Dengan potensi kontribusi dari wilayah lain di luar zona bencana, pencapaian target 5 persen masih tergolong memungkinkan. Sebelumnya kita memperkirakan 5,2 persen, namun dengan kondisi saat ini, target 5 persen masih dapat dicapai,” tambahnya.

Kebijakan Pemulihan Ekonomi dan Restrukturisasi Kredit

Sebagai upaya mitigasi dampak ekonomi, OJK bersama seluruh pemangku kepentingan terkait saat ini tengah merumuskan berbagai kebijakan strategis guna mendukung pemulihan ekonomi di wilayah terdampak bencana. Salah satu fokus utamanya adalah menjaga agar rasio kredit macet (Non Performing Loan/NPL) tidak melampaui batas aman.

Beberapa kebijakan yang sedang digodok antara lain adalah rencana hapus buku terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta restrukturisasi kredit bagi para petani yang menjadi korban bencana. Proses pendataan debitur terdampak masih terus dilakukan secara intensif.

Hery Gunardi, Ketua Umum Perbanas, menjelaskan bahwa pendataan tidak hanya mencakup KUR, namun juga mencakup seluruh jenis kredit lainnya, termasuk kredit konsumtif dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Identifikasi dilakukan guna memastikan bahwa debitur yang terdaftar benar-benar terdampak secara langsung, baik dari sisi usaha maupun aset yang dimiliki.

“Artinya, usaha mereka benar-benar tidak dapat beroperasi kembali karena terkena banjir, toko hilang, atau usaha terbawa arus air. Perbankan tentu memiliki cara untuk tidak memberatkan debitur yang mengalami musibah seperti ini,” jelas Hery.

Perlakuan terhadap debitur nantinya akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan dampak bencana terhadap kemampuan debitur dalam menjalankan usaha atau kehidupannya. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, bank akan menentukan opsi penanganan yang paling tepat, mulai dari hapus tagih, hapus buku, hingga restrukturisasi kredit.

Pemberian keringanan ini merupakan implementasi dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus terhadap Debitur Terdampak Bencana Alam/Non-Alam. Proses identifikasi tidak hanya difokuskan pada sektor UMKM, namun juga mencakup sektor pertanian dan sektor lainnya yang terdampak secara langsung.

Studi Kasus: Dampak Banjir Terhadap UMKM di Kota Medan

Sebagai gambaran nyata, sebuah studi kasus dilakukan terhadap pelaku UMKM di Kota Medan yang menjadi salah satu wilayah terdampak parah. Hasilnya menunjukkan bahwa lebih dari 60% pelaku usaha mengalami kerugian material yang signifikan, dengan kerugian rata-rata mencapai Rp 200 juta per usaha. Mayoritas dari mereka mengandalkan kredit dari perbankan sebagai modal usaha, sehingga kebijakan restrukturisasi menjadi sangat krusial bagi kelangsungan usaha mereka.

Infografis: Kontribusi Sumatera terhadap PDB Nasional (Kuartal II-2025)

• Kontribusi Sumatera terhadap PDB: 22,20%
• Pertumbuhan Ekonomi Nasional Triwulan II-2025: 5,03%
• Target Pertumbuhan Ekonomi 2025: 5,0% – 5,4%
• Dampak Bencana Terhadap Sektor UMKM: 60% mengalami kerugian

Dalam menghadapi tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah, otoritas moneter, perbankan, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Semangat gotong royong dan solidaritas tinggi yang ditunjukkan oleh seluruh lapisan masyarakat menjadi modal dasar yang sangat berharga dalam menghadapi cobaan ini. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat dan dukungan dari semua pihak, Indonesia diyakini mampu bangkit kembali dan mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page