Setiap Hari, Pedagang Pasar Cikurubuk Tasikmalaya Dipungut Biaya Sampah

Di Pasar Cikurubuk, meski sistem penagihan retribusi sampah dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berdasarkan siklus bulanan, para pedagang justru membayar setiap hari. Mereka dikenai biaya sebesar Rp 1.000 per hari tanpa libur sama sekali. Hal ini terjadi karena adanya perantara atau fasilitator antara pedagang dan DLH yang mengelola pembayaran retribusi pengangkutan sampah, di mana pengelola pasar yang bertugas menagih secara harian.

Alung (55), seorang pedagang daging, mengungkapkan bahwa dirinya membayar retribusi sampah sebesar Rp 1.000 setiap hari. Ia menerima karcis pembayaran dari pengurus yang berkeliling menagih. Namun, menurutnya sistem pembayaran ini sering berubah dan terasa tidak transparan. Bahkan, karcis yang diterimanya pernah tertulis sebagai pasar HPKP, bukan untuk pedagang kios dan los, sehingga ia enggan membayar. Sebelumnya, pembayaran sampah digabungkan dengan retribusi pasar, tetapi kini dipisah, membuat beberapa pedagang merasa lebih rumit. Menurut Alung, lebih baik jika pembayaran digabungkan dengan abonemen retribusi kios atau los.

Pengalaman serupa juga dialami oleh Amoy, pedagang lain yang merupakan rekan Alung. Ia membayar retribusi sampah secara rutin setiap hari, meskipun biasanya ia membayar Rp 30 ribu untuk satu bulan sekaligus. Amoy juga pernah menerima tagihan dengan kupon yang tidak sesuai dengan blok pedagang yang menempati kios dan los di Pasar Cikurubuk. Karena tidak ingin ribet, ia tetap membayar sebesar Rp 1.000 saat ditagih.

Ketika diminta menunjukkan karcis atau kupon pembayaran, sebagian besar pedagang tidak menyimpannya dan biasanya langsung membuang setelah membayar. Feri Arif Maulana, Kabid Pengelolaan Sampah DLH Kota Tasikmalaya, menjelaskan bahwa retribusi sampah di Pasar Cikurubuk diterapkan secara kelompok, bukan per individu pedagang. Pembayaran diwakili oleh pengurus yang disepakati oleh warga pasar.

Data Riset Terbaru:
Studi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2024) menunjukkan bahwa sistem retribusi sampah yang dikelola melalui perantara sering menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpuasan di kalangan pedagang. Survei terhadap 500 pedagang di 10 pasar tradisional di Jawa Barat mengungkapkan bahwa 68% merasa bingung dengan sistem pembayaran ganda, sementara 55% mengaku tidak pernah menyimpan bukti pembayaran karena dianggap tidak penting. Riset ini merekomendasikan transparansi dan integrasi sistem retribusi untuk meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan pedagang.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Permasalahan di Pasar Cikurubuk mencerminkan tantangan umum dalam pengelolaan retribusi pasar di daerah. Sistem perantara memang mempermudah penagihan, tetapi justru menciptakan celah ketidakjelasan. Solusi ideal adalah digitalisasi pembayaran yang terintegrasi antara retribusi pasar dan sampah, sehingga pedagang hanya perlu satu kali pembayaran bulanan dengan bukti yang jelas.

Studi Kasus:
Pasar Klewer di Solo sukses menerapkan sistem QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) untuk pembayaran retribusi terintegrasi. Hasilnya, PAD meningkat 25% dalam setahun, dan kepuasan pedagang naik signifikan karena transparan dan praktis.

Mari dorong inovasi pengelolaan retribusi yang transparan dan terintegrasi. Dengan sistem yang jelas, kepercayaan tumbuh, PAD meningkat, dan pelayanan kepada masyarakat pun lebih optimal. Ayo bersama wujudkan pasar tradisional yang modern dan humanis!

Baca juga Berita lainnya di News Page