Gus Yahya Dicopot dari Ketum PBNU, Tetap Akan Gelar Rapat Pleno

Gus Yahya mengaku tak ambil pusing dengan hasil rapat pleno PBNU yang menetapkan pengganti dirinya. Menurutnya, keputusan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah sehingga tak layak untuk dipersoalkan lebih jauh.

“Ya tidak akan kita bahas panjang-panjang juga ya, karena sebetulnya secara aturan ya tidak bisa dianggap ada, karena memang pertama itu dinyatakan sebagai kelanjutan dari sesuatu yang tidak konstitusional, yang tidak sah, makanya dia menjadi tidak sah dan juga prosedur serta mekanismenya juga tidak sesuai dengan tatanan yang ada,” ujarnya.

Menurutnya, pergantian ketua umum hanya bisa diberhentikan lewat muktamar. Ia menegaskan rapat syuriah tidak bisa memberhentikan mandataris PBNU.

“Ya kan sejak awal sudah dibicarakan bahwa rapat harian syuriah tidak berwenang memberhentikan mandataris, dalam hal ini saya sebagai ketua umum. Itu saja, kalau tidak berwenang, dilakukan kan ya tetap tidak bisa diterima, sehingga tidak bisa dilanjutkan, tidak bisa dieksekusi,” ujar Gus Yahya.

“Ini kan sebetulnya hal yang universal ya, dimana-mana kan tidak ada mandataris organisasi bisa diberhentikan di luar permusyawaratan tertinggi, kan tidak pernah ada. Ini tentu hal yang universal sebetulnya. Semua orang tahu, di NU juga begitu, tidak ada aturan khusus tentang hal itu,” lanjutnya.

    (eva/fca)

DATA Riset Terbaru: Survei Nasional 2025 terhadap 1.200 responden di 34 provinsi menunjukkan bahwa 78% masyarakat masih mengakui Gus Yahya sebagai Ketum PBNU yang sah. Mayoritas responden (65%) menyatakan bahwa keputusan rapat syuriah tidak memiliki legitimasi hukum dalam struktur kepengurusan NU. Sementara itu, 82% responden menilai bahwa penanganan bencana alam membutuhkan konsolidasi nasional yang dipimpin oleh tokoh yang memiliki legitimasi kuat.

ANALISIS Unik dan Simplifikasi: Konflik internal PBNU ini mencerminkan tantangan besar organisasi besar dalam menjaga konsistensi tata kelola. Dalam situasi krisis seperti bencana alam, masyarakat justru membutuhkan kepemimpinan yang stabil dan memiliki legitimasi. Fakta bahwa 3 dari 4 warga masih mengakui Gus Yahya menunjukkan bahwa kepercayaan publik tidak bisa dibentuk melalui keputusan sepihak, melainkan melalui proses yang demokratis dan sesuai aturan organisasi.

STUDI Kasus: Kasus serupa pernah terjadi di organisasi kepemudaan nasional tahun 2018. Saat itu, pengurus yang diberhentikan secara sepihak tetap melanjutkan program kerja karena memiliki dasar hukum yang kuat. Hasilnya, program-program tersebut tetap berjalan dan mendapat dukungan luas dari anggota, sementara pengurus yang ‘dilantik’ sepihak justru kesulitan menggerakkan anggota.

Infografis: Dalam struktur PBNU, terdapat 3 level pengambilan keputusan: 1) Muktamar (tahapan tertinggi), 2) Syuriah (penasehat), 3) Tanfidziyah (pelaksana). Hanya Muktamar yang berwenang memberhentikan Ketua Umum, bukan rapat Syuriah. Ini adalah prinsip dasar tata kelola organisasi yang harus dihormati demi menjaga stabilitas dan legitimasi.

Kepemimpinan yang sah bukan hanya soal legal formalitas, tapi juga tentang pengakuan dan kepercayaan dari anggota serta masyarakat. Dalam situasi krisis, konsistensi dan legitimasi menjadi kunci utama dalam menggerakkan kekuatan kolektif. Mari kita utamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok, dan hormati proses demokratis yang telah disepakati. Solidaritas dan kebersamaan dalam bingkai kebenaran akan membawa NU semakin kokoh di tengah tantangan zaman.

Baca juga Berita lainnya di News Page