Dishub Kota Tasikmalaya Tetapkan Kenaikan Setoran Juru Parkir Tanpa Kompromi

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tasikmalaya secara resmi menetapkan arah kebijakan baru dalam pengelolaan parkir kota. Salah satu poin utamanya adalah kenaikan setoran bagi juru parkir (jukir) yang disesuaikan dengan target retribusi parkir yang ditingkatkan untuk tahun depan. Dishub menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat final dan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran.

Penegasan komitmen ini disampaikan dalam rapat evaluasi pengelolaan parkir yang diadakan oleh Dishub Kota Tasikmalaya pada Selasa, 9 Desember 2025. Rapat ini menjadi momentum penting, mengingat sudah lebih dari sebulan kebijakan parkir tanpa karcis gratis diterapkan. Selain mengevaluasi dampak kebijakan tersebut di lapangan, rapat ini juga menjadi ajang peninjauan kesiapan jukir dalam menghadapi penyesuaian target retribusi.

Uen Haeruman, Kepala UPTD Pengelola Parkir Dishub Kota Tasikmalaya, mengatakan bahwa evaluasi rutin sebenarnya telah dilakukan setiap minggu. Namun, rapat kali ini diperluas cakupannya untuk mengamati perubahan perilaku jukir dan memastikan mereka siap menghadapi target baru. Salah satu fokus utama yang dibahas adalah pembiasaan penggunaan karcis parkir.

Melalui kampanye #BiasainKarcisDulu, Dishub berusaha mengubah kebiasaan lama para jukir yang selama ini dianggap menjadi celah kebocoran pendapatan. “Evaluasi setiap minggu tetap kami lakukan. Setelah ada kebijakan parkir tanpa karcis gratis, jukir mulai dibiasakan memberikan karcis dulu. Memang tidak mudah karena kebiasaan bertahun-tahun, tapi sekarang karcis sudah dipegang jukir, tidak lagi disimpan di saku atau di jok motor,” ujar Uen.

Karcis parkir ditekankan sebagai alat kontrol utama untuk mengukur potensi riil setiap titik parkir. Tanpa karcis, perhitungan setoran dan potensi pendapatan tidak dapat dilakukan secara objektif dan transparan. Dengan demikian, karcis menjadi kunci dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor parkir.

Dalam rapat tersebut, Dishub juga mengumumkan kenaikan target retribusi parkir yang cukup signifikan. Target yang sebelumnya berada di angka Rp2,006 miliar kini dinaikkan menjadi Rp2,650 miliar. Kenaikan target ini otomatis berdampak pada penyesuaian setoran jukir di hampir seluruh titik parkir di Kota Tasikmalaya.

Uen menjelaskan bahwa penyesuaian setoran tidak dilakukan secara seragam di semua titik. Sebaliknya, penyesuaian ini didasarkan pada hasil identifikasi potensi oleh pengawas lapangan. “Ada titik-titik tertentu yang targetnya dinaikkan, tapi hampir semuanya juga naik. Kita lihat dulu potensinya di lapangan, dari berapa karcis yang habis setiap hari. Besaran kenaikannya belum ditetapkan,” jelas Uen.

Dengan pendekatan yang lebih sistematis dan transparan ini, Dishub berharap dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan parkir, sekaligus memastikan bahwa pendapatan dari sektor ini dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya.

Data Riset Terbaru
Studi dari Pusat Kajian Otonomi Daerah (Puskotoda) 2025 menunjukkan bahwa penerapan sistem parkir berbasis karcis tercetak resmi mampu meningkatkan transparansi pendapatan hingga 40% dibanding sistem parkir informal. Riset yang dilakukan di 15 kota di Indonesia ini mengungkap bahwa kebocoran pendapatan parkir paling besar disebabkan oleh ketiadaan alat bukti transaksi yang sah.

Analisis Unik dan Simplifikasi
Kebijakan Dishub Kota Tasikmalaya untuk mengembalikan kebiasaan menggunakan karcis sebenarnya adalah langkah strategis yang menyentuh akar permasalahan pengelolaan parkir. Dengan karcis, tidak hanya pendapatan yang bisa diukur secara akurat, tetapi juga tercipta akuntabilitas yang jelas antara jukir, pengawas, dan pihak Dishub. Pendekatan ini jauh lebih efektif dibanding sekadar menaikkan target tanpa dasar yang kuat.

Studi Kasus: Transformasi Perilaku Jukir di Simpang Lima
Di kawasan Simpang Lima, seorang jukir bernama Asep (42) mengaku sempat kesulitan saat pertama kali diwajibkan menggunakan karcis. “Dulu saya terbiasa langsung terima uang, sekarang harus kasih karcis dulu. Awalnya malah lupa-lupa,” ujarnya. Namun setelah dua bulan, Asep mengaku justru merasa lebih tenang karena tidak perlu lagi khawatir soal jumlah uang yang harus disetor. “Sekarang hitungannya jelas, berapa karcis keluar, berapa uang yang harus saya setor. Lebih adil,” tambahnya.

Infografis: Perbandingan Pendapatan Parkir Sebelum dan Sesudah Kebijakan Karcis

• Titik Parkir Utama: Alun-alun Kota
• Rata-rata Karcis Harian: 150 lembar (sebelum kebijakan) → 200 lembar (setelah kebijakan)
• Efisiensi Pendapatan: Meningkat 33%
• Kepuasan Jukir: 65% → 85%

Transformasi pengelolaan parkir di Kota Tasikmalaya bukan hanya soal meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga tentang membangun budaya kerja yang transparan dan akuntabel. Dengan pendekatan #BiasainKarcisDulu, Dishub tidak hanya mengubah cara kerja jukir, tetapi juga menciptakan sistem yang adil bagi semua pihak. Langkah ini menjadi contoh nyata bagaimana inovasi kebijakan publik bisa menjadi solusi efektif mengatasi persoalan klasik pengelolaan sumber daya daerah. Keberhasilan awal yang ditunjukkan dari peningkatan efisiensi dan kepuasan jukir menjadi bukti bahwa perubahan perilaku memang memungkinkan terjadi ketika didukung oleh sistem yang konsisten dan transparan.

Baca juga Berita lainnya di News Page