Kapal Pelni Terus Diperbarui, 14 Armada Uzur Diganti dengan Anggaran Rp2,5 Triliun

Pengadaan kapal baru oleh PT Pelni (Persero) melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN) menjadi sorotan utama dalam rapat kerja Komisi XI DPR bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Direktur Utama PT Pelni, Tri Andayani mengatakan bahwa usulan PMN sebesar Rp 2,5 triliun untuk pengadaan tiga unit kapal penumpang diterima oleh DPR pada Senin (8/12). Skema ini bertujuan untuk menggantikan kapal-kapal tua yang sudah melebihi usia teknis 30 tahun.

Dalam keterangan resminya, Andayani menjelaskan bahwa dari 26 unit kapal milik Pelni, terdapat 14 unit yang telah berusia di atas 30 tahun. Proses penggantian ini menjadi urgensi karena kondisi kapal-kapal tua yang semakin tidak layak operasi secara teknis. Anggaran pengadaan satu kapal diperkirakan mencapai Rp 1,5 triliun, sehingga total kebutuhan dana untuk tiga unit mencapai Rp 4,5 triliun.

Dana PMN sebesar Rp 1,5 triliun telah diterima oleh Pelni pada tahun 2024 untuk proses booking pembuatan kapal. Sedangkan dana PMN tahun 2025 sebesar Rp 2,5 triliun akan digunakan untuk pelunasan pembuatan ketiga kapal tersebut. Sisanya, sebesar Rp 500 miliar akan ditutup melalui dana internal perusahaan. Proses ini menunjukkan kolaborasi antara dukungan negara dan kemampuan finansial perusahaan yang terus ditingkatkan.

Target operasional ketiga kapal baru ini ditetapkan pada semester pertama tahun 2029. Rute operasionalnya akan mencakup wilayah timur dan tengah Indonesia, termasuk Papua bagian barat, pelayaran Jawa-Kalimantan, serta rute Makassar-Papua. Kehadiran kapal baru ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas layanan, menurunkan kemacetan transportasi laut, serta mengurangi emisi gas buang sesuai target pemerintah dalam pengembangan transportasi ramah lingkungan.

Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja tersebut menekankan bahwa manfaat dari penambahan armada ini tidak hanya terbatas pada peningkatan layanan, tetapi juga berdampak pada efisiensi operasional dan keberlanjutan lingkungan. Keputusan Komisi XI DPR untuk menyetujui pencairan PMN ini juga disertai dengan komitmen untuk melakukan pendalaman terhadap pelaksanaan PMN di masa mendatang, termasuk untuk PT KAI, PT INKA, PT SMF, dan PT Badan Bank Tanah.

Perlu dicatat bahwa keberhasilan pengadaan kapal ini tidak hanya bergantung pada tersedianya dana, tetapi juga pada kemampuan manajemen dalam mengelola proses konstruksi, pengawasan kualitas, serta integrasi kapal baru ke dalam jaringan operasional yang ada. Kapasitas sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan agar mampu mengoperasikan armada baru dengan optimal.

Studi kasus pengadaan kapal di negara-negara Asia Tenggara seperti Filipina dan Vietnam menunjukkan bahwa modernisasi armada kapal penumpang berhasil meningkatkan keterhubungan antar pulau sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Filipina, misalnya, mengalami peningkatan jumlah penumpang hingga 25% dalam dua tahun pertama setelah mengoperasikan kapal-kapal baru dengan desain modern dan efisiensi bahan bakar tinggi. Vietnam juga mencatat penurunan emisi CO2 sebesar 18% akibat penggunaan mesin ramah lingkungan pada armada barunya.

Dengan proyek ini, Pelni diharapkan mampu menjadi tulang punggung konektivitas maritim Indonesia, terutama di wilayah timur yang masih minim akses transportasi. Kehadiran kapal baru bukan sekadar soal peremajaan armada, tetapi juga transformasi layanan yang lebih cepat, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk membangun sistem logistik dan transportasi laut yang terintegrasi, mendukung visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan transformasi tersebut.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page