Jelang Akhir Tahun, Serapan Anggaran Ketahanan Pangan Capai 64%

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi anggaran untuk ketahanan pangan hingga Oktober 2025 baru mencapai Rp 93,4 triliun. Angka ini setara dengan 64,6% dari total pagu dalam APBN 2025 yang sebesar Rp 144,6 triliun. Tri Budhianto, Direktur Perekonomian dan Kemaritiman DJA Kemenkeu, menjelaskan bahwa realisasi tersebut terbagi atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 57,4 triliun, transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 13,9 triliun, serta pembiayaan sebesar Rp 22,1 triliun. “Hingga 31 Oktober 2025, realisasi anggaran ketahanan pangan mencapai Rp 93,4 triliun atau 64,6% dari alokasi Rp 144,6 triliun. Jika dinilai masih rendah, mungkin memang bisa dibilang demikian,” ujarnya di Karawang, Jawa Barat, Selasa (9/12/2025).

Tri menjelaskan bahwa sebagian besar anggaran ketahanan pangan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Meskipun progres fisik berjalan baik, pembayaran kontrak proyek sering tertunda karena biasanya dilakukan di akhir masa kontrak. Ia menegaskan bahwa begitu pembayaran jatuh tempo, anggaran akan segera dicairkan, sehingga realisasi keuangan akan meningkat. “Alokasi anggaran dalam APBN terutama digunakan untuk infrastruktur. Fisiknya sudah berjalan, tetapi realisasi keuangannya cenderung tertinggal,” tambahnya.

Dari total realisasi, sebagian digunakan untuk program cetak sawah dan intensifikasi lahan seluas 160,5 hektare, dengan realisasi anggaran Rp 6,6 triliun atau 60,6% dari pagu sebesar Rp 10,9 triliun. Untuk pembangunan bendungan, realisasi mencapai 83,1% dari target 15 unit, dengan realisasi anggaran Rp 11,9 triliun atau setara 65,9% dari pagu Rp 23 triliun. Selain itu, anggaran juga digunakan untuk program Kampung Nelayan Merah Putih, budidaya ikan nila salin (BINS), serta peningkatan produksi garam nasional, dengan realisasi anggaran Rp 2,1 triliun atau 79,8% dari pagu Rp 2,6 triliun.

Bagian lain dari realisasi anggaran dialokasikan untuk Operator Investasi Pemerintah (OIP) Bulog. Hingga Oktober 2025, realisasi mencakup penyimpanan beras sebanyak 494 ribu ton, gabah 1,64 juta ton, dan jagung 347,6 ton. Anggaran yang digunakan untuk kegiatan ini mencapai Rp 22,1 triliun atau 100% dari target yang ditetapkan.

Pemerintah memastikan bahwa program ketahanan pangan akan berlanjut pada tahun 2026 dengan alokasi anggaran yang lebih besar. Untuk tahun depan, pagu anggaran yang disiapkan mencapai Rp 210,4 triliun. “Di tahun 2026, kita berkomitmen untuk tetap mempertahankan program ini, yang diharapkan dapat mendorong perlindungan sektor pertanian, menjaga stabilitas harga, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan,” pungkasnya.

Data Riset Terbaru: Studi dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 menunjukkan bahwa peningkatan realisasi anggaran infrastruktur pertanian berdampak langsung terhadap produktivitas lahan, terutama pada daerah-daerah prioritas cetak sawah. Infografis tren realisasi anggaran ketahanan pangan dari 2021 hingga 2025 menggambarkan fluktuasi penyerapan, dengan tren kenaikan signifikan pada kuartal IV setiap tahunnya karena pembayaran kontrak proyek.

Studi Kasus: Program cetak sawah di Kabupaten Merauke berhasil meningkatkan produksi padi sebesar 25% dalam dua tahun terakhir, berkat dukungan anggaran ketahanan pangan yang tepat sasaran dan percepatan realisasi pembayaran kontrak.

Dengan komitmen pemerintah yang berkelanjutan dan peningkatan efisiensi penyerapan anggaran, sektor pertanian dan perikanan Indonesia diproyeksikan semakin tangguh menghadapi tantangan global. Mari bersama-sama mendukung ketahanan pangan nasional demi masa depan yang lebih sejahtera.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page