Ketua KPK Soroti Predikat WBK di Kementerian, Harap Tak Sekadar Jadi Simbol

Ketua KPK Setyo Budianto menyoroti penerapan label Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di berbagai instansi pemerintah. Ia mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk merevisi makna WBK agar tidak disalahpahami sebagai batas wilayah aman untuk korupsi.

Menurutnya, pemasangan tanda WBK seringkali hanya menjadi simbol semata, mirip seperti rambu larangan merokok yang hanya dipatuhi di lokasi tertentu. “Sering dipasang di beberapa tempat artinya sepenuhnya itu adalah sebuah simbol. Sama seperti tulisan dilarang merokok, di tempat itu kita tidak boleh merokok tapi di tempat lain boleh,” ujarnya dalam acara puncak Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Komplek Kepatihan Yogyakarta, Selasa (9/12/2025).

Ia mengkhawatirkan persepsi keliru bahwa korupsi hanya dilarang di area bertanda WBK, sementara di luar area tersebut diperbolehkan. “Jangan kemudian dikonotasikan di saat ada tulisan WBK di situ tidak boleh korupsi, di situ tidak boleh transaksional, harus kemudian ngomong sama partnernya, bro ini daerah wilayah bebas korupsi kita harus cari tempat di mana? Cari cafe, cari restoran-restoran wah rame ini banyak hotel, cari tempat mana? Ke kamar hotel bukan,” tambahnya.

Setyo menekankan pentingnya integritas internal dibanding ketaatan formal terhadap simbol. Ia berharap perilaku antikorupsi tumbuh dari kesadaran pribadi, bukan sekadar karena ada rambu larangan. “Makanya kalau perlu dari Kementerian PANRB mungkin kita bisa merumuskan kembali istilah-istilah WBK itu wilayah bebas korupsi mungkin ya itu sebagai pengingat lah, symbol, tapi setidaknya itu masuk dalam sanubari dan kalbu kita untuk tidak lagi melakukan bukan karena ada tulisan tapi memang karena memang perilakunya sudah baik, sudah tidak ada lagi keinginan untuk melakukan hal-hal tersebut,” paparnya.

Ketua KPK berharap simbol WBK suatu hari nanti tidak lagi diperlukan karena nilai antikorupsi telah menjadi bagian dari karakter setiap aparatur. “Ya, sekali lagi simbol, tapi simbol yang tertulis, yang ada di beberapa tempat, ya, untuk menggugah dan mengingatkan. Ya, saya berharap bahwa simbol ini suatu saat nanti nggak perlu lagi, suatu saat, gitu,” tandasnya.

Acara puncak Hakordia 2025 dihadiri sejumlah menteri dan pejabat tinggi, termasuk Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Perayaan ini menjadi momentum evaluasi komitmen pemberantasan korupsi nasional yang harus terus diperkuat melalui pendekatan budaya integritas, bukan sekadar pelabelan wilayah.

Data Riset Terbaru menunjukkan efektivitas program WBK perlu dievaluasi secara komprehensif. Banyak instansi yang telah menyandang predikat WBK justru terjerat kasus korupsi, mengindikasikan lemahnya pengawasan internal dan budaya integritas. Pendekatan simbolis perlu diganti dengan sistem pemantauan berkelanjutan dan pembinaan karakter anti-suap yang menyeluruh. Studi kasus terbaru dari beberapa kementerian menunjukkan celah birokrasi yang dimanfaatkan untuk praktik korupsi meski telah berlabel WBK.

Infografis pentingnya integritas menunjukkan bahwa 78% masyarakat lebih percaya pada instansi dengan budaya transparan dibanding yang hanya memajang simbol WBK. Fakta ini menguatkan perlunya transformasi sistemik dari pendekatan formal menuju pembangunan karakter antikorupsi yang nyata. Program pencegahan korupsi harus menyentuh aspek perilaku, sistem, dan pengawasan secara terintegrasi.

Mari kita jadikan antikorupsi sebagai DNA bangsa, bukan sekadar stiker di tembok. Perubahan dimulai dari kesadaran kolektif bahwa integritas bukan pilihan, melainkan keharusan. Mulai hari ini, jadilah agen perubahan yang membuktikan bahwa Indonesia mampu bangkit dari bayang-bayang korupsi. Bersatu kita wujudkan birokrasi yang benar-benar bebas dari praktik suap, bukan hanya bebas dari tulisan larangan.

Baca juga Berita lainnya di News Page