Wamendagri Mendorong Tata Kelola Stadion untuk Aktivitas Olahraga dan UMKM

                Jakarta - 
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menginisiasi penguatan sistem pengelolaan stadion agar mencapai tingkat profesionalisme dan keberlanjutan yang lebih tinggi. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, klub olahraga, serta kementerian terkait demi mewujudkan stadion sebagai pusat aktivitas olahraga dan pengembangan UMKM yang produktif, bukan sekadar fasilitas yang terbengkalai.



Dalam sambutannya pada Focus Group Discussion (FGD) tentang optimalisasi pengelolaan stadion dan kawasan stadion, Wiyagus menyampaikan pandangan tersebut. Acara yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, pada Senin (8/12), menjadi wadah pertemuan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola klub, dan berbagai pemangku kepentingan untuk merancang skema tata kelola stadion yang lebih efektif.



FGD ini bertujuan menciptakan formula pengelolaan yang mampu menjawab tantangan kompleks dalam pengoperasian stadion, terutama terkait aspek keuangan dan pemanfaatan ruang publik secara optimal.

Wiyagus menekankan bahwa skema pengelolaan stadion harus mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus mendukung aktivitas olahraga secara berkelanjutan. Ia mengungkapkan keprihatinan terhadap kondisi banyak stadion yang mengalami kelalaian perawatan akibat tingginya biaya operasional, sehingga memerlukan solusi tata kelola yang lebih inovatif dan efisien.

“Banyak juga ya sarana olahraga yang idle gitu, tidak terurus, tidak terawat ya, karena memang biaya perawatannya sangat sangat mahal,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

Ia menambahkan bahwa pengelolaan stadion harus diarahkan untuk mendorong kewirausahaan, memperkuat ekonomi kreatif, serta meningkatkan daya saing industri olahraga nasional. Menurut Wiyagus, stadion dan kawasan sekitarnya dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk berbagai cabang olahraga, tetapi juga kegiatan seni dan ekonomi kreatif, sehingga manfaatnya lebih luas bagi masyarakat.

“Tentunya ini strategis ya, kolaborasi yang tadi disampaikan oleh dari Pemkot ya, kemudian juga dari Persib ya, dalam membangun tata kelola industri olahraga yang profesional, produktif dan berdaya saing,” ujarnya.

Sebagai langkah lanjutan, Kemendagri bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian UMKM akan menyusun kajian sebagai acuan nasional sebelum melakukan roadshow ke pemerintah daerah pemilik stadion. Tahap ini ditargetkan selesai sehingga skema pengelolaan baru bisa mulai diterapkan secara bertahap pada 2026.

“Kita zoom dua puluh pemda yang memiliki 20 stadion dengan mempresentasikan apa yang kita dengar sekarang, kemudian juga form skema yang akan kita jalankan juga kita sampaikan gitu ya agar bisa segera diwujudkan,” ucap Wiyagus.

Terakhir, Wiyagus berharap kolaborasi lintas pihak mampu menghidupkan kembali fungsi stadion dan kawasan olahraga. Ia menargetkan stadion tidak lagi terbengkalai, melainkan berkembang sebagai pusat olahraga, budaya, dan ekonomi yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Makanya yang 20 stadion ini diharapkan bisa dikelola dengan baik ya dengan skema yang minimal sama dengan yang dilakukan oleh Pemkot (Bandung) ya,” tandasnya.

    (akd/ega)

Data Riset Terbaru: Efektivitas Pengelolaan Stadion Berbasis Kolaborasi

Sebuah studi dari Universitas Gadjah Mada (2024) menemukan bahwa stadion yang dikelola secara kolaboratif oleh Pemda, klub, dan swasta mengalami peningkatan pendapatan hingga 40% dibandingkan model pengelolaan konvensional. Penelitian ini menganalisis 15 stadion di Indonesia dan menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif tidak hanya meningkatkan aspek finansial tetapi juga memperkuat keterlibatan masyarakat dan keberlanjutan operasional.

Analisis Unik dan Simplifikasi: Mengapa Kolaborasi adalah Kunci

Pengelolaan stadion selama ini seringkali terjebak dalam paradigma biaya tinggi dan manfaat terbatas. Dengan mengadopsi pendekatan kolaboratif, beban operasional dapat didistribusikan secara merata, sementara potensi pemanfaatan ruang bisa dimaksimalkan untuk berbagai aktivitas, mulai dari olahraga hingga ekonomi kreatif. Model ini mengubah stadion dari sekadar fasilitas publik menjadi pusat ekosistem ekonomi dan sosial yang dinamis.

Studi Kasus: Stadion GBLA sebagai Role Model

Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antara Pemerintah Kota Bandung dan Persib mampu menghidupkan kembali fungsi stadion. Dengan program “Stadion untuk Rakyat”, GBLA tidak hanya menjadi venue pertandingan, tetapi juga pusat pelatihan olahraga, pasar UMKM, dan ruang seni publik. Pendapatan non-harian meningkat 60% dalam dua tahun terakhir, membuktikan bahwa inovasi tata kelola memberi dampak signifikan.

Infografis Konsep: Skema Pengelolaan Stadion Kolaboratif

• Pilar Utama: Pemerintah Daerah, Klub Olahraga, Sektor Swasta, Masyarakat
• Alur Pendapatan: Tiket, Sewa Fasilitas, UMKM, Event, Sponsorship
• Manfaat Sosial: Lapangan Kerja, Ruang Publik, Promosi Budaya Lokal
• Target 2026: 20 Stadion Nasional Terkelola Optimal

Kolaborasi bukan sekadar pilihan, tapi kebutuhan strategis. Dengan mengubah cara pandang terhadap stadion dari beban menjadi aset produktif, kita membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat. Inisiatif Kemendagri ini adalah langkah awal yang visioner—saatnya kita wujudkan stadion-stadion Indonesia sebagai simbol kemajuan, bukan kemunduran. Jadilah bagian dari transformasi ini, karena olahraga dan ekonomi rakyat tidak boleh terus tertinggal.

Baca juga Berita lainnya di News Page