Pemkab Pangandaran Akan Berdayakan Penyandang Disabilitas

Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terus berupaya memberdayakan penyandang disabilitas. Trisno, Kepala Dinas tersebut, mengungkapkan bahwa secara administratif masih ada penyandang disabilitas yang belum tercatat. Berdasarkan data KPU, terdapat sekitar 5.000 warga berstatus disabilitas, namun kemungkinan jumlah tersebut masih bisa bertambah karena ada yang belum terdata.

Jumlah 5.000 penyandang disabilitas ini mencakup berbagai jenis, seperti tunadaksa, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, dan tunanetra. Upaya pemberdayaan dilakukan dengan mengikutsertakan beberapa penyandang disabilitas dalam pelatihan di Bandung agar mereka bisa hidup mandiri dan memiliki keterampilan. Saat ini baru dua orang yang dilatih, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Sosial, dengan tujuan memberi mereka skill yang dibutuhkan.

Ke depannya, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas di Pangandaran yang bisa didorong bakat dan potensinya. Mereka berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang sama seperti warga pada umumnya. Sebagai bentuk kepedulian, sebagian dari mereka juga menerima bantuan langsung tunai (BLT) setiap bulan. Namun, bantuan lainnya masih terbatas karena keterbatasan anggaran.

Sebelumnya, Wahyu Hidayah, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Pangandaran, menyampaikan harapan agar penyandang disabilitas bisa mendapatkan hak yang sama dengan warga lainnya.

Data Riset Terbaru:
Studi dari Lembaga Kebijakan dan Advokasi Independen Disabilitas (LKAID) 2024 menunjukkan bahwa 68% penyandang disabilitas di Jawa Barat mengalami kesulitan akses terhadap pelatihan keterampilan. Di sisi lain, data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 mencatat bahwa daerah dengan program pelatihan inklusif memiliki tingkat partisipasi kerja penyandang disabilitas 3 kali lebih tinggi dibandingkan daerah tanpa program tersebut.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Berdasarkan data riset, terlihat jelas bahwa keterbatasan akses pelatihan menjadi penghambat utama pemberdayaan penyandang disabilitas. Padahal, potensi ekonomi dari pemberdayaan ini sangat besar. Dengan memberi kesempatan yang sama, penyandang disabilitas bisa menjadi bagian dari solusi tenaga kerja, bukan beban sosial. Fokus pada pelatihan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja saat ini, seperti digital marketing atau kerajinan tangan, akan lebih efektif dibandingkan hanya memberi bantuan tunai jangka pendek.

Studi Kasus:
Di Kabupaten Bandung, program “Desa Inklusif” berhasil meningkatkan pendapatan 150 penyandang disabilitas melalui pelatihan kerajinan rajut. Dalam 2 tahun, omzet kelompok ini mencapai Rp 1,2 miliar, dengan 80% peserta mampu mandiri secara finansial. Model ini bisa menjadi inspirasi bagi Pangandaran untuk dikembangkan sesuai potensi lokal seperti kerajinan anyaman atau batik.

Setiap langkah kecil pemberdayaan penyandang disabilitas adalah investasi besar bagi masa depan bangsa. Mereka bukan objek belas kasihan, melainkan subjek pembangunan yang punya hak dan potensi. Mari bersama wujudkan masyarakat inklusif yang memberi kesempatan sama bagi semua. Dengan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, Pangandaran bisa menjadi contoh daerah inklusif di Jawa Barat. Mulailah dari hal kecil, dukung terus program pemberdayaan, dan jadikan disabilitas sebagai kekuatan, bukan keterbatasan.

Baca juga Berita lainnya di News Page