Bantuan Rp60 Juta per Rumah Rusak Akibat Bencana Sumatera Disetujui Prabowo

Pemerintah menyetujui bantuan senilai Rp 60 juta untuk setiap rumah yang rusak akibat bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat. Keputusan ini diambil langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, pada Minggu malam (7/12).

Dalam rapat tersebut, Kepala BNPB Letjen Suharyanto melaporkan bahwa hingga saat ini terdapat 37.546 rumah yang mengalami kerusakan, mulai dari rusak ringan, sedang, hingga rusak berat termasuk yang hilang tersapu banjir. Data ini masih bersifat sementara karena proses pendataan terus dilakukan oleh BNPB bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum.

Pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan relokasi warga, melainkan memperbaiki rumah-rumah yang rusak di tempat asalnya. Untuk rumah yang tidak direlokasi, bantuan sebesar Rp 60 juta akan diberikan dalam bentuk material dan keperluan perbaikan, bukan dalam bentuk uang tunai. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan dana digunakan secara tepat sasaran.

Prabowo sempat mempertanyakan apakah anggaran Rp 60 juta cukup untuk pembangunan hunian tetap. Suharyanto menjelaskan bahwa jumlah tersebut selama ini terbukti mencukupi, meskipun nantinya akan disesuaikan dengan pertimbangan inflasi dan kenaikan harga material. Warga juga diperbolehkan menambah biaya dari kantong sendiri jika membutuhkan perbaikan lebih lanjut.

Untuk rumah darurat sementara, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 30 juta per unit dengan ukuran 36 meter persegi yang dilengkapi fasilitas kamar, kamar mandi, dan ruangan lain yang dibutuhkan. Pembangunan huntara akan dilakukan oleh satgas gabungan TNI dan Polri, sementara huntap ditangani oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Data terbaru dari BNPB menunjukkan bencana ini telah berdampak pada 52 kabupaten dan kota di tiga provinsi. Kerusakan meliputi 156 ribu rumah, 435 jembatan, 1.200 fasilitas umum, dan 534 sekolah. Jumlah korban meninggal terus bertambah menjadi 961 jiwa, dengan rincian 389 jiwa di Aceh, 338 jiwa di Sumatera Utara, dan 234 jiwa di Sumatera Barat. Sementara itu, korban hilang berkurang dari 392 menjadi 293 jiwa.

Peristiwa ini menjadi ujian besar bagi penanganan bencana nasional. Komitmen pemerintah untuk tidak melakukan relokasi dihargai oleh masyarakat karena mempertimbangkan keterikatan warga dengan tanah dan tempat tinggal mereka. Namun, tantangan besar tetap ada dalam pelaksanaan perbaikan rumah secara masif dan cepat.

Dukungan psikologis dan trauma healing juga menjadi perhatian penting selain bantuan material. Banyak warga yang kehilangan keluarga dan harta benda mengalami trauma mendalam akibat bencana yang terjadi pada 25 November lalu. Proses pemulihan tidak hanya fisik tetapi juga mental perlu diperhatikan secara serius.

Keberhasilan program ini akan menjadi tolok ukur penanganan bencana di masa depan. Transparansi pengelolaan dana dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama. Semangat gotong royong yang masih kental di masyarakat Sumatera diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan dan pembangunan kembali.

Mari kita dukung upaya pemulihan ini dengan doa dan aksi nyata. Solidaritas antar sesama anak bangsa harus terus diperkuat di tengah cobaan besar seperti ini. Dengan kerja sama semua pihak, masyarakat yang terdampak dapat segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan normal.

Baca juga Berita lainnya di News Page