Bareskrim Segera Periksa Perusahaan Pembuka Lahan di Aliran Sungai Garoga, Sumatera Utara

Banjir bandang di Dataran Garoga, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, kini memasuki babak penyelidikan lebih dalam oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri. Fokus utama penyelidikan saat ini adalah gelondongan kayu besar yang terbawa arus dan menjadi salah satu faktor memperparah dampak bencana.

Brigjen Mohammad Irhamni, selaku Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, mengumumkan langkah selanjutnya. Tim penyidik akan memeriksa PT TBS, sebuah perusahaan yang beroperasi di hulu Sungai Garoga. Perusahaan ini diduga terlibat dalam kegiatan land-clearing atau pembukaan lahan, yang diduga menjadi pemicu longsor dan banjir bandang.

Meski telah mengidentifikasi perusahaan tersebut, Irhamni belum memberikan keterangan rinci mengenai bidang usaha atau izin operasional PT TBS. Prioritas utama saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk menentukan adanya unsur kelalaian atau pelanggaran hukum.

Pemeriksaan bukti fisik menjadi langkah krusial. Tim forensik telah mengambil 27 sampel gelondongan kayu yang berserakan di sepanjang sungai. Sampel-sampel ini kemudian dianalisis oleh para ahli untuk mengetahui jenis kayu, usia pohon, serta asal-usulnya. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa jenis kayu yang paling dominan adalah karet, ketapang, dan durian.

Yang mengejutkan, analisis mendalam mengungkap adanya tanda-tanda campur tangan manusia pada gelondongan kayu tersebut. Beberapa kayu menunjukkan bekas gergajian, sementara yang lainnya tercabut dari akar oleh alat berat seperti loader. Fakta ini semakin menguatkan dugaan bahwa aktivitas penebangan liar atau pembukaan lahan secara ilegal turut andil dalam bencana ini.

Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, sebelumnya juga telah menyoroti keberadaan perkebunan sawit di hulu sungai. Ia menyebut luas lahan yang dibuka mencapai ratusan hektare, yang jelas-jelas mengganggu keseimbangan ekosistem dan meningkatkan risiko erosi tanah. Saat curah hujan tinggi, tanah yang tidak lagi terlindungi akar-akar pohon akan mudah tergerus dan menyumbat aliran sungai, memicu banjir bandang.

Hanif menekankan pentingnya analisis mendalam menggunakan citra satelit dan pemetaan digital untuk membandingkan kondisi hutan sebelum dan sesudah bencana. Data ini akan menjadi bukti kuat untuk mengungkap sejauh mana kerusakan hutan dan kaitannya dengan aktivitas perusahaan.

Bencana ini bukan sekadar musibah alam, melainkan juga berbicara tentang tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Desa Garoga yang luluh lantak menjadi bukti nyata betapa rapuhnya ekosistem ketika terus-menerus dieksploitasi. Hutan sebagai penyangga kehidupan telah kehilangan fungsinya akibat ulah segelintir orang yang mengutamakan keuntungan sesaat.

Kasus ini menjadi ujian bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Masyarakat menuntut keadilan bagi para korban dan harapan agar kejadian serupa tidak terulang. Upaya Bareskrim Polri dalam mengungkap fakta-fakta di balik bencana ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk memulihkan rasa keadilan dan mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut.

Kelestarian hutan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Mari bersama-sama menjaga dan melestarikan hutan sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Jangan biarkan keserakahan merenggut hak hidup kita dan anak cucu kita atas lingkungan yang sehat dan aman.

Baca juga Berita lainnya di News Page