Mensos Jelaskan Fungsi DTSEN dalam Validasi Data Penyandang Disabilitas

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau lebih dikenal sebagai Gus Ipul menuturkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian besar terhadap lapisan masyarakat rentan, termasuk para penyandang disabilitas. Hal ini tercermin dalam Asta Cita Presiden dan juga Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sebelum kehadiran DTSEN, pemerintah belum memiliki satu pun basis data tunggal mengenai penyandang disabilitas. Dengan DTSEN, kini pemerintah memperoleh potret lengkap penyandang disabilitas dari seluruh negeri, mencakup tingkat kesejahteraan dan kategori disabilitas secara rinci.

Menurut Gus Ipul, Presiden menekankan bahwa data yang valid dan sesuai kenyataan akan menghasilkan program yang tepat sasaran serta berdampak nyata. Data ini juga menampilkan klasifikasi penyandang disabilitas, mulai dari disabilitas fisik, mental, intelektual, hingga sensori lainnya. Setiap data disusun by name dan by address untuk memastikan tidak ada kelompok rentan yang terlewatkan. Sebagai bentuk identifikasi, pemerintah pun memberikan kartu penyandang disabilitas yang nantinya memudahkan pemberian layanan oleh pemerintah, baik dalam bentuk perlindungan, jaminan sosial, rehabilitasi, maupun pemberdayaan.

Untuk memastikan akurasi data, Mensos mengajak seluruh organisasi penyandang disabilitas berperan aktif dalam memverifikasi data DTSEN. Jika ditemukan ketidaksesuaian, data dapat segera dikoreksi melalui mekanisme yang tersedia. Saat ini lebih dari satu juta penyandang disabilitas telah terdaftar dalam DTSEN, dan pemerintah menargetkan jumlah ini meningkat tahun depan seiring proses validasi dan perluasan pendataan. Dengan adanya kartu identitas khusus penyandang disabilitas, yang mencantumkan nomor registrasi selain NIK, diharapkan para penyandang disabilitas memiliki identitas yang jelas dan dapat mengakses berbagai layanan bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan kesehatan, iuran BPJS Kesehatan, dan bantuan permakanan.

Gus Ipul menegaskan bahwa arah kebijakan Presiden Prabowo terhadap penyandang disabilitas semakin jelas dan terukur, didukung oleh Partai Gerindra yang konsisten mendorong peningkatan perlindungan serta jaminan sosial bagi penyandang disabilitas. Ia menargetkan agar penyandang disabilitas yang saat ini berada di desil 1 DTSEN dapat meningkat ke tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul secara resmi membuka acara peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2025 yang diselenggarakan oleh Partai Gerindra.

Di sisi lain, Ketua Badan Penasehat DNIKS sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan komitmennya sejak 2013 memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Disabilitas sebagai pengganti Undang-Undang Penyandang Cacat demi meningkatkan martabat para penyandang disabilitas. Ia menyatakan bahwa Gerindra, baik saat berada di luar maupun di dalam kekuasaan, terus bertekad meningkatkan derajat, kesejahteraan, dan mutu kehidupan penyandang disabilitas. Ia juga menjelaskan bahwa kiprahnya dalam isu disabilitas memiliki dimensi personal. Setelah memperjuangkan UU Disabilitas pada 2013, cucunya lahir pada tahun 2017 dengan kondisi down syndrome, yang semakin menguatkan komitmennya dalam perjuangan ini.

Hashim menekankan bahwa DTSEN merupakan bagian penting dalam ekosistem inklusif, karena melalui data ini pemerintah dapat mengetahui siapa dan di mana penyandang disabilitas yang berhak menerima bantuan. Bahkan, kementerian terkait tengah merancang alokasi hunian khusus bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, hunian tersebut nantinya akan dialokasikan khusus untuk para penyandang disabilitas, sebagai wujud nyata dari kebijakan inklusif pemerintah.

Data terkini menunjukkan lebih dari satu juta penyandang disabilitas telah terdaftar dalam DTSEN, dan target pemerintah adalah memperluas cakupan ini di tahun depan. Dengan identitas yang jelas dan data yang valid, pemerintah berharap setiap intervensi sosial tidak hanya menjadi jembatan menuju pemberdayaan, tetapi juga menjadi pijakan kuat bagi penyandang disabilitas untuk berkarya secara setara sebagai bagian dari kekuatan bangsa. Komitmen ini diperkuat oleh sinergi antara pemerintah, parpol, dan organisasi penyandang disabilitas dalam mewujudkan masyarakat yang benar-benar inklusif dan berkeadilan.

Riset terbaru dari Kementerian Sosial tahun 2025 menunjukkan bahwa 68% penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DTSEN telah menerima minimal satu bentuk bantuan sosial. Angka ini meningkat 22% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, masih terdapat 32% penyandang disabilitas yang belum menerima bantuan, terutama di daerah terpencil dan perbatasan. Studi kasus di Kabupaten Jayapura menunjukkan bahwa penerapan DTSEN berhasil meningkatkan cakupan bantuan sosial bagi penyandang disabilitas dari 45% menjadi 82% dalam waktu satu tahun. Infografis terbaru dari Bappenas menggambarkan distribusi penyandang disabilitas di Indonesia: Jawa (42%), Sumatera (23%), Sulawesi (15%), Kalimantan (10%), dan Papua serta Maluku (10%).

Peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Dengan data yang akurat dan kebijakan yang inklusif, setiap langkah yang diambil akan lebih tepat sasaran dan berdampak nyata. Mari bersama wujudkan Indonesia yang benar-benar peduli, memberdayakan, dan menghargai setiap warganya tanpa terkecuali. Keadilan sosial sejati dimulai dari pemahaman mendalam terhadap kebutuhan setiap individu, terutama mereka yang paling rentan.

Baca juga Berita lainnya di News Page