Hakim Tanyakan Keuntungan Eks Dirut Inhutani V atas Pembelian Rubicon, Terdakwa Suap Malah Tertawa

Seorang saksi dalam persidangan korupsi, Djunaidi Nur, tertawa saat ditanya hakim mengapa ia rela mengeluarkan uang SGD 189 ribu untuk membelikan mobil Rubicon kepada mantan Direktur Utama Inhutani V, Dicky Yuana Rady, padahal belum ada jaminan keuntungan. Djunaidi mengaku memberikan uang tersebut sebagai bentuk peluang bisnis atau “business opportunity” yang bersifat jangka panjang. Menurutnya, mobil tersebut akan terus digunakan oleh Dicky sehingga dianggap sebagai investasi jangka panjang.

Hakim bertanya lebih jauh apakah keuntungan yang diharapkan Djunaidi melebihi harga mobil tersebut. Djunaidi menjawab dengan tawa, “Mudah-mudahan lebih.” Ia juga mengaku belum memiliki bayangan pasti mengenai proyeksi keuntungan yang akan diperoleh, hanya menyebut perkiraan sekitar 200 persen, tetapi kemudian mengatakan bahwa angka tersebut masih belum pasti.

Djunaidi dan asisten pribadinya, Aditya Simaputra, didakwa memberikan suap total SGD 199 ribu (sekitar Rp 2,5 miliar) kepada Dicky Yuana Rady. Uang itu diberikan dalam dua tahap, yaitu SGD 10 ribu pada 21 Agustus 2024 dan SGD 189 ribu pada 1 Agustus 2025, di kantor Inhutani V dan di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Tujuan pemberian suap adalah agar Dicky mengkondisikan PT PML tetap bisa bekerja sama dengan Inhutani V dalam memanfaatkan kawasan hutan di wilayah Lampung, khususnya pada register 42, 44, dan 46.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Djunaidi mengakui bahwa ia belum menerima keuntungan langsung dari kerja sama tersebut, tetapi tetap menganggap pemberian mobil sebagai langkah strategis untuk membangun relasi jangka panjang. Ia menyebut bahwa mobil Rubicon yang diberikan merupakan bentuk dukungan (supporting unit) yang dianggapnya sebagai investasi karena akan digunakan terus-menerus oleh Dicky.

Hakim sempat heran mengapa Djunaidi rela mengeluarkan dana besar tanpa kepastian keuntungan langsung. Djunaidi hanya menjawab bahwa ini adalah bagian dari peluang bisnis yang harus diambil meskipun belum ada jaminan hasil. Ia mengaku bahwa perhitungan keuntungan masih bersifat perkiraan dan belum berdasarkan simulasi yang pasti.

Studi kasus ini menunjukkan betapa rumitnya dinamika korupsi dalam proyek-proyek pengelolaan hutan, di mana pemberian hadiah atau fasilitas sering dikemas sebagai bentuk investasi atau kerja sama bisnis. Praktik seperti ini menunjukkan celah dalam sistem pengawasan yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dengan dalih bisnis.

Data riset terbaru dari Transparency International (2024) menunjukkan bahwa sektor kehutanan masih menjadi salah satu sektor dengan risiko korupsi tinggi di Indonesia. Faktor utama penyebabnya adalah lemahnya transparansi dalam pengelolaan izin pemanfaatan hutan serta kurangnya partisipasi publik dalam pengawasan proyek. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa 68% kasus korupsi di sektor ini melibatkan pemberian hadiah atau fasilitas kepada pejabat untuk mendapatkan izin atau proyek.

Infografis sederhana dapat menggambarkan alur aliran dana suap: dari pihak swasta (Djunaidi) → pejabat (Dicky) → pemberian fasilitas (mobil Rubicon) → imbalan berupa kerja sama bisnis. Diagram ini memperjelas bagaimana suap tidak selalu berbentuk uang tunai, tetapi bisa berupa barang atau jasa yang bernilai tinggi.

Kasus ini mengingatkan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam. Tanpa kontrol yang ketat, praktik korupsi akan terus berlangsung dengan berbagai kedok bisnis. Masyarakat perlu lebih aktif mengawasi proyek-proyek pemerintah, sementara lembaga penegak hukum harus terus memperkuat upaya pencegahan dan penindakan. Mari bersama wujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

Baca juga Berita lainnya di News Page