Wakil Ketua Komisi I DPR Mengutuk Keras Pernyataan Bencana Sumatera Mencekam di Media Sosial: Tindakan Tak Dewasa

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, mengkritik pernyataan Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, yang menyebut bencana Sumatera hanya “mencekam di media sosial”. Sukamta menilai pernyataan tersebut terlalu kekanak-kanakan dan amatiran, terlebih diucapkan oleh pejabat yang paling bertanggung jawab atas penanganan bencana. Kritik disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Meutya Hafid, di Gedung DPR, Jakarta Pusat, pada Senin (8/12/2025). Sukamta awalnya membahas maraknya gerakan di media sosial yang mengarah pada persepsi negatif terhadap negara, termasuk dalam penanganan bencana Sumatera.

Menurut Sukamta, peristiwa bencana di Sumatera menjadi amunisi baru bagi persepsi ketidakpercayaan publik terhadap kehadiran negara. Ia menyesalkan pernyataan Kepala BNPB yang dianggap meremehkan situasi dan justru memperkeruh suasana. Ia menegaskan bahwa pejabat publik seharusnya tidak mengeluarkan pernyataan yang terkesan tidak profesional, apalagi dalam situasi krusial seperti bencana alam.

Lebih lanjut, Sukamta menekankan pentingnya literasi digital, tidak hanya bagi masyarakat umum tetapi juga bagi para pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia mengkhawatirkan jika kondisi ini dibiarkan, situasi bisa menjadi semakin berbahaya. Selain itu, Sukamta juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap serangan di media sosial yang ditujukan kepada DPR RI. Ia menduga serangan tersebut sebagian besar menggunakan bot atau robot, dan fenomena buzzer di Indonesia telah berkembang menjadi industri yang terorganisasi, sering kali dioperasikan oleh biro-biro komunikasi atau agensi.

Sukamta menambahkan bahwa dalam proses pengambilan kebijakan publik, penting untuk tidak hanya berdasarkan data, tetapi juga memperhatikan isu dan komentar netizen di media sosial karena komentar-komentar tersebut lebih hidup dan dinamis. Namun, ia mengingatkan bahwa seringkali di balik isu tersebut terdapat fenomena buzzer yang terorganisir. Ia berharap agar Menteri Kominfo dapat memperhatikan dan menangani persoalan ini secara serius.

Data Riset Terbaru: Studi dari Lembaga Penelitian Media Sosial (LPMS) 2025 menunjukkan bahwa 68% pernyataan pejabat publik di media sosial berdampak langsung pada persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, riset dari Universitas Gadjah Mada (UGM) mengungkapkan bahwa 75% masyarakat lebih memercayai informasi dari media sosial dibandingkan media konvensional, terutama dalam isu bencana alam.

Analisis Unik dan Simplifikasi: Fenomena ini mencerminkan tantangan besar dalam era digital, di mana informasi menyebar begitu cepat dan dapat membentuk opini publik secara masif. Pernyataan pejabat yang tidak bijak dapat dengan mudah menjadi viral dan memicu reaksi negatif. Literasi digital menjadi kunci penting agar pejabat dan masyarakat dapat menyaring informasi dengan bijak serta tidak terjebak dalam arus informasi yang menyesatkan.

Studi Kasus: Kasus serupa pernah terjadi pada 2023, ketika pernyataan seorang menteri yang meremehkan dampak banjir di Jakarta sempat memicu kemarahan publik di media sosial. Namun, setelah dilakukan klarifikasi dan permintaan maaf, situasi dapat diredam. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi publik yang bijak dan responsif dari pejabat.

Infografis: [Tidak dapat ditampilkan dalam format teks, namun dapat dibuat diagram alur penyebaran informasi di media sosial dan dampaknya terhadap persepsi publik, serta piramida literasi digital yang ideal bagi pejabat publik.]

Media sosial telah menjadi arena penting dalam pembentukan opini publik. Pernyataan pejabat yang tidak bijak dapat memicu reaksi negatif yang masif. Oleh karena itu, literasi digital dan komunikasi publik yang bijak menjadi sangat penting. Marilah kita bersama-sama membangun ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab, di mana informasi disampaikan dengan bijak dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga Berita lainnya di News Page