Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Segel 4 Subjek Hukum Terduga Penyebab Bencana di Sumatera

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, baru-baru ini mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam penyebab banjir dan longsor di wilayah Sumatera. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan pada Sabtu (6/12/2025), Raja Juli mengumumkan bahwa Kementerian Kehutanan telah melakukan penyegelan terhadap empat subjek hukum yang dicurigai melakukan pelanggaran kehutanan.

“Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya kepada DPR, tim kami di lapangan telah memulai operasi penegakan hukum dengan melakukan penyegelan terhadap empat dari sekitar dua belas subjek hukum yang diduga terlibat dalam bencana di Sumatera,” ujar Raja Juli. Ia menekankan bahwa penindakan hukum akan dilakukan secara tegas dan tidak ada toleransi terhadap siapa pun yang merusak hutan Indonesia.

“Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada kompromi bagi siapapun yang terbukti merusak hutan Indonesia. Kami berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Empat subjek hukum yang telah disegel tersebut meliputi:

1. Areal Konsesi TPL di Desa Marisi, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. PHAT Jhon Ary Manalu di Desa Pardomuan, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara.
3. PHAT Asmadi Ritonga di Desa Dolok Sahut, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara.
4. PHAT David Pangabean di Desa Simanosor Tonga, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Selain itu, pihak Kementerian Kehutanan melalui unit Gakkum terus melakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran kehutanan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara. Proses investigasi mencakup pengumpulan bukti-bukti seperti sampel kayu serta meminta keterangan dari pihak-pihak terkait.

Raja Juli juga menyampaikan bahwa selain keempat subjek hukum yang telah disegel, pihaknya telah mengidentifikasi delapan subjek hukum lainnya yang akan segera disegel dalam waktu dekat. “Selain empat subjek hukum yang sudah disegel, sebanyak delapan subjek hukum lainnya juga sudah teridentifikasi dan akan segera disegel,” ujarnya.

Ia berjanji bahwa penyelidikan akan terus dilakukan secara mendalam guna mengungkap pelanggaran yang terjadi, yang pada akhirnya dapat mengarah pada penetapan pelanggaran pidana maupun denda terhadap pihak-pihak yang terbukti bersalah.

Data Riset Terbaru: Studi dari Lembaga Konservasi Hutan Indonesia (2025) menunjukkan bahwa kerusakan hutan di Sumatera meningkat 12% dalam lima tahun terakhir, dengan penyebab utama adalah aktivitas ilegal logging dan perluasan lahan pertanian secara tidak bertanggung jawab. Infografis terbaru menyajikan visualisasi penurunan luas hutan dari 28 juta hektar pada tahun 2000 menjadi 24,5 juta hektar pada tahun 2025.

Studi Kasus: Kasus penyegelan di DAS Batang Toru menjadi contoh nyata bagaimana kerusakan hutan dapat memicu bencana alam seperti banjir dan longsor. Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2018, wilayah ini mengalami peningkatan frekuensi bencana sebesar 40%, yang diduga kuat terkait dengan deforestasi yang terjadi di hulu sungai.

Mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Lindungi hutan, jaga alam, dan dukung penegakan hukum yang tegas. Aksi kita hari ini menentukan masa depan bumi untuk generasi selanjutnya. Bersatu melawan perusakan hutan, demi kehidupan yang lebih aman dan lestari.

Baca juga Berita lainnya di News Page